DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2022

Nomor: 42
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB dan pembebasan BBNKB kedua, dan waktu pelaksanaan penghapusan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat memberikan keringanan pajak setinggi- tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu;
c.bahwa sesuai Ketentuan Pasal 61A Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk karena SALINAN jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan/atau asas timbal balik (resiprositas);
d.bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, perlu diberikan insentif pajak daerah kepada masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Daerah berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Kepulauan Riau;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);
8.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 118);
9.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 731); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang selanjutnya disingkat BBNKB Kedua adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
10.Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
11.Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPD adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, KERINGANAN POKOK PKB DAN PEMBEBASAN BBNKB KEDUA

Pasal 3

(1)Penghapusan sanksi administrasi dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap
(2)Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) atau menyeluruh.

Pasal 4

(1)Pemberian keringanan Pokok PKB dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap atas Pokok PKB yang tidak atau belum bayar lebih dari 1 (satu) tahun.
(2)Pelaksanaan tahap pertama diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) setiap tahunnya .
(3)Pelaksanaan tahap kedua diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) setiap tahunnya .
(4)Pemberian Keringanan Pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB.

Pasal 5

(1)Pembebasan BBNKB Kedua dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap.
(2)Pembebasan BBNKB Kedua ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok BBNKB Kedua.
(3)Pembebasan BBNKB kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk pendaftaran ganti nama kepemilikan kendaraan bermotor yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya dan bagi kendaraan bermotor yang mutasi antar daerah dalam Provinsi ataupun kendaraan bermotor luar daerah yang masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
1. a.tahap pertama berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022; dan
2. b.tahap kedua berlaku sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.
(2)Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua, hanya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran selama waktu pelaksanaan.

Pasal 7

(1)Bagi Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan untuk proses registrasi dan identifikasi di Kepolisian sampai dengan berakhirnya tahap pertama dan/atau tahap kedua, maka masih diberi perpanjangan waktu Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender dengan ketentuan:
1. a.Tahap pertama berakhir pada tanggal 14 September 2022; dan
2. b.Tahap kedua berakhir pada tanggal 14 Desember 2022.
(2)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor selain pendaftaran ulang tahunan.
(3)Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum juga melakukan pembayaran, maka tidak diberikan Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua.

Pasal 8

(1)Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan berdasarkan persyaratan yang berlaku.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua kepada Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 9 Juni 2022 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ttd ANSAR AHMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 9 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, ttd ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 860 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, ttd KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H. NIP. 19660328 199703 1 004

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, KERINGANAN POKOK PKB DAN PEMBEBASAN BBNKB KEDUA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, KERINGANAN POKOK PKB DAN PEMBEBASAN BBNKB KEDUA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017