Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah; 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mengingat Menimbang GUBERNUR KEPULAUAN RIAU PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 6881);
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. 4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak. 7.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayarah pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 9.Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan atas azas otonomi dan tugas pembantuan. 10.lKepala Badan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendapatan Daerah. 11.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikah dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 12.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 13.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 14.Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. 15.Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. 16.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor. 17.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. 18.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 19.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. 20.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. 21.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 22.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 23.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD. 24.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 25.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 26.Kedaluwarsa Pajak adalah hak untuk melakukan penagihan pajak daerah setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. 27.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPD adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 28.Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 29.Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding dan Surat Keputusan pengurangan. 30.Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah. 31.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan/atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian di lapangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Piutang Pajak Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk : a.memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Piutang Pajak Daerah; b.mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah; c.memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah; d.meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan e.meningkatkan tertib administrasi dalam tata kelola Piutang Pajak Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a.tugas dan wewenang; dan b.penghapusan Piutang Pajak Daerah.
BAB II
Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.piutang pajak tercantum dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding atau dokumen lain yang dipersamakan yang menyebabkan jumlah Piutang Pajak Daerah yang harus dibayar bertambah; dan b.piutang pajak tercantum dalam daftar nominatif hasil penelusuran dan/atau pendataan terhadap Piutang Pajak Daerah dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik.
BAB III
Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.Piutang Pajak, yang menurut data administrasi, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena: 1.wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang; 2.wajib pajak orang pribadi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang; 3.wajib pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan disertai saksi paling sedikit dari Pemerintah Kelurahan atau Desa setempat; dan 4.sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu wajib pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya, objek pajak dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan, objek pajak hilang atau musnah dan objek pajak yang telah tutup/tidak beroperasi lagi. b.Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa penagihan terhitung sejak 5 (lima) tahun dari proses penetapan, melampirkan bukti penetapan dan penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
Perencanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah meliputi:
Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap besaran ketetapan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau dokumen lain yang dipersamakan.
Membuka PDF…