Dalam peraturan daerah in diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700): 3. M3 da 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697): Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): MP "3 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2), Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran OPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Jika terjadi perbedaan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun 2019 antara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Tahun 2019 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan Rancangan APBD. - Na Pasal 7 | “ - SMINISTRASI PEREKONOM:5 “ an Tg Teberanitan babaPENdjuli tmutatberlaku pada tanggal diundangkan. abaya woneaewpenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan CINER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN DINAS PERHUBUNGAN 1 4 | BROgeanspOwarkaAnOAg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan $ 7 s 5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Ditetapkan di Tanjungpinang DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 25 Juni 2018 DINAS PERINOUSTRIAN DAN PERDAGANGAN pada tanggal DIKAS PENANAMAN MOCIAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU) PANTU DINKS KECAUTAN DAN PERIKANAN AF) VE GUBERNUR KEPULAUAN RJAU, IL GAS Pa RNWISATA maha ab EA an das 1 ha) “4 . “ NURDIN BASIRUN Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 25 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN 210,“ T. 5. ARIF FADILLAH BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 525
Membuka PDF…