DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024

Nomor: 47
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Prov.Kepulauan Riau ini diatur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa rincian hari kerja instansi pemerintah, jam kerja instansi pemerintah, dan jam kerja Pegawai ASN serta jam istirahat Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
10.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
11.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
14.Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan PNS dan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
15.Disiplin Jam Kerja adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban jam kerja yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
16.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai.
17.Sistem Informasi Aktivitas Presensi Kepri yang selanjutnya disebut SIAP Kepri adalah sistem aplikasi berbasis android dan IOS yang digunakan untuk merekam presensi (masuk dan pulang kerja) dengan menggunakan smartphone guna menentukan tingkat kehadiran Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
18.Admin Utama adalah Tim Teknis pada perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
19.Admin IT adalah Tim Teknis pada perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
20.Admin Perangkat Daerah adalah Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah.
21.Periode adalah perhitungan awal presensi setiap bulan yang dimulai pada tanggal 21 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan hari dan jam kerja bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang taat aturan, berdedikasi tinggi, dan profesional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

a.Disiplin Pegawai ASN;
b.hari dan jam kerja;
c.presensi kerja;
d.pelanggaran jam kerja;
e.sanksi;
f.SIAP KEPRI;
g.tanggung jawab; dan
h.pencatatan dan pelaporan.

BAB II

DISIPLIN PEGAWAI ASN

Pasal 5

Disiplin Pegawai ASN meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan ketentuan:

a.mematuhi jam kerja dengan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu;
b.melaksanakan tugas dengan baik dan tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
c.melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 6

(1)Jumlah hari kerja bagi Pegawai dalam 1 (satu) minggu sebanyak:
1. a.5 (lima) hari, terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at; dan
2. b.6 (enam) hari, terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
(2)Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 7

(1)Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
(2)Pembagian jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 12.45 WIB; dan
2. b.hari Jum’at, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
(3)Pembagian jam kerja bagi Perangkat Daerah atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dan tidak menerapkan shift adalah sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan13.00 WIB; dan
2. b.hari Jum’at, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB.
3. c.hari Sabtu, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
(4)Dalam hal terdapat pembagian jam kerja selain yang dimaksud pada ayat (3), maka pegawai melaksanakan/menyesuaikan jam mulai bekerja sesuai ketentuan di tempat dia bertugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bagi Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas di luar ketentuan jam kerja normal pada rumah sakit, diberikan dispensasi ketentuan waktu jam kerja sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB atau mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dengan waktu istirahat 45 menit; dan
2. b.hari Jum’at, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB atau mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
(2)Ketentuan ayat (1) berlaku efektif dengan ketentuan apabila memenuhi jadwal konsulen dokter yang dianggap sebagai jam kerja minimal 9 (sembilan) jam dalam seminggu.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Pendidikan dan/atau memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di luar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat
(1), dapat menetapkan hari kerja dan jam kerja tersendiri.
(2)Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 10

(1)Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja pada bulan Ramadhan yaitu 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit.
(2)Pembagian jam kerja pada bulan Ramadhan bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB; dan
2. b.hari Jum’at, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
(3)Pembagian jam kerja pada bulan Ramadhan bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dan tidak menerapkan shift adalah sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB; dan
2. b.hari Jum’at, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
3. c.hari Sabtu, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…