DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengubah Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 23

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/ Pengaduan (whistleblowing system) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5620);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten tang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); I1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Meneta pkan 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nom or 499);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN /PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pela poran/ Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak 4 Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 956), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Rieu.
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
7.Inspektur Daerah adalah Inspektur Provinsi yang merupakan pimpinan lnspektorat Daerah.
8.Inspektur Pembantu IV selanjutnya disebut Irban IV merupakan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengawasan, investigasi dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat dan permintaan instansi lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9, Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, pimpinan perangkat daerah maupun kepala unit kerja atau satuan pendidikan dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserah tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. I1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat pPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tcrtentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 5 pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang berwenang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang berkedudukan pada inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota.
14.Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya di provinsi dan kabupaten atau kota.
15.Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
16.Penyimpangan adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu.
17.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18.Pela por/ Pengadu adalah pegawai dan/atau masyarakat baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan/atau penyimpangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
19.Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan/atau penyimpangan.
20.Laporan Pengaduan adalah informasi dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penyimpangan yang disampaikan oleh Pelapor/ Pengadu.
21.Perlindungan Pelapor adalah upaya pemberian bantuan kepada Pelapor/Pengadu untuk memberikan rasa aman atas laporan yang disampaikan dan risiko Tindakan Balasan yang ditimbulkan.
22.Perlindungan APIP adalah upaya pemberian bantuan kepada APIP untuk memberikan rasa aman atas pelaksanaan dan pasca penugasan/ pengawasan yang dilaksanakan dan risiko Tindakan Balasan yang ditimbulkan.
23.Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penyimpangan yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh Pelapor/Pengadu dan APIP. �-------- - 6
24.Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penyimpangan .
25.Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian pelaporan/pengaduan tindak pidana korupsi dan/atau penyimpangan secara langsung dan rahasia yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai atau pihak terkati dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penyimpangan yang dilakukan di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
26.Unit Pengelola Layanan WBS yang selanjutnya disebut UPL-WBS adalah unit pelaksana penanganan pengaduan dan pengelola aplikasi WBS.
27.Penerima Laporan/Pengaduan adalah APIP yang ditugaskan menerima, mencatat, meregistrasikan Japoran /pengaduan.
28.Verifikasi Laporan/Pengaduan adalah APIP yang ditugaskan memverifikasi dan memeriksa kelengkapan laporan/ pengaduan.
29.Penelaah Laporan/Pengaduan adalah APIP yang ditugaskan menelaah laporan/ pengaduan.
30.Reviewer Laporan/ Pengaduan adalah APIP yang ditugaskan mereview laporan hasil telaah laporan/pengaduan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

a.acuan bagi APIP dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
b.acuan bagi masyarakat dan/atau pegawai yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penyimpangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk

a.menyediakan mekanisme pelaporan/pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan pelapor/ pengadu/ whistle-blower.
b.meningkatkan peran masyarakat dan/atau pegawai untuk melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan/atau pcnyimpangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c.tumbuhnya persepsi masyarakat dan/atau pegawai bahwa apabila melakukan penyimpangan/ kecurangan 7 akan semakin besar peluang untuk terdeteksi dan dilaporkan; dan
d.memperkuat dan meningkatkan pengawasan intern dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi.
1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Masyarakat dan/atau Pegawai yang melihat, mendengar, mengalami, dan/atau mengetahui terjadi atau ada indikasi atau ada dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan/ pengaduan.
(2)Masyarakat dan/atau Pegawai yang menjadi Pelapor/Pengadu dijamin sehat jasmani dan rohani, untuk mengungkapkan fakta, kebenaran, data, dan informasi terkait dengan laporan yang disampaikan.

5.Ketentuan ayat (l) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Gubernur wajib memberikan perlindungan kepada:
1. a.masyarakat dan/atau pegawai yang menyampaikan laporan/ pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. b.UPL-WBS yang mengelola WBS; dan
3. c.APIP yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan.
(2)Gubernur memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektorat daerah, perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian, dan perangkat daerah yang membidangi urusan hukum sesuai dengan kewenangan masing masung.
(3)Perlindungan kepada masyarakat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sejak diterimanya laporan/ pengaduan.
(4)Perlindungan kepada UPL-WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, diberikan sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur.
(5)Perlindungan kepada APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sejak diterimanya laporan/ pengaduan dan melaksanakan tugas pengawasan/ pemeriksaan sejak diterbitkannya surat perintah tugas. 8 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Riau. Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal .• Olli btc 202 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! K'PULAUAN RIAU, orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Ditetapkan di Tanjungpinang pada tangga! 4 (hhbur 2025 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, ANS AHMAD ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR _I0b } AR H

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…