DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2022

Nomor: 48
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai pedoman pemberian penghargaan ASN yang terdiri dari: persyaratan dan kategori ASN berprestasi; tim penilai; tahapan penilai; hasil seleksi; bentuk penghargaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang SALINAN Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
11.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan . . . Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 572); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6.Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada ASN atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/karya, atau cipta dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Daerah serta bermanfaat bagi Daerah.
7.Disiplin adalah kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
8.Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai berprestasi.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan penghargaan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

a.memberikan motivasi bagi ASN dalam meningkatkan kinerja;
b.mengembangkan sikap keteladanan bagi ASN;
c.mendorong semangat memberikan karya terbaik bagi kemajuan Daerah; dan
d.meningkatkan kompetensi, kapasitas dan karir ASN.

BAB II

PERSYARATAN DAN KATEGORI ASN BERPRESTASI

Pasal 4

Persyaratan ASN berprestasi di Daerah adalah sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja mengabdi di Pemerintah Daerah paling singkat 5 (lima) tahun;
b.tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin;
c.tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara;
d.penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.belum pernah menerima penghargaan ASN berprestasi Provinsi Kepulauan Riau;
f.memiliki inovasi yang diakui di tingkat Perangkat Daerah, tingkat Daerah maupun nasional yang bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan memiliki inovasi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
g.tingkat kehadiran yang tinggi yang dibuktikan dengan dokumen permohonan izin karena ketidakhadiran, terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktu tidak melebihi 3% (tiga persen) dari hari kerja dalam tahun berjalan;
h.menunjukan sikap dan perilaku yang baik yang dapat dijadikan contoh teladan bagi ASN lain;
i.diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
j.lulus seleksi Tim Penilai Provinsi.

Pasal 5

ASN yang diberikan penghargaan terdiri dari 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

a.Pejabat Pelaksana atau Pejabat Fungsional jenjang ahli pratama kebawah;
b.Pejabat Pengawas atau Penjabat Fungsional jenjang ahli muda; dan
c.Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional jenjang ahli madya.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 6

(1)Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan ASN berprestasi, dibentuk Tim Penilai.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
1. a.Tim Penilai Perangkat Daerah; dan
2. b.Tim Penilai Provinsi;
(3)Tim . . .
(3)Tim Penilai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota sesuai kebutuhan.
(4)Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.pengarah;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota sesuai kebutuhan.

BAB IV

TAHAPAN PENILAIAN

Pasal 7

Penilaian ASN berprestasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.penilaian tingkat Perangkat Daerah;
b.penilaian tingkat Provinsi;

Pasal 8

(1)Penilaian tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Perangkat Daerah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h.
(2)Hasil penilaian Tim Penilai Perangkat Daerah dituangkan dalam berita acara hasil penilaian ASN berpestasi Perangkat Daerah yang ditandatangani semua keanggotaan Tim Penilai Perangkat Daerah.
(3)Berita acara hasil penilaian ASN berpestasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan ASN berprestasi beserta data dukung kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, dengan melampirkan:
1. a.surat keterangan bahwa ASN yang diusulkan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin tingkat berat, sedang atau ringan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
2. b.surat keterangan memiliki inovasi diakui tingkat Perangkat Daerah/Provinsi/Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
3. c.rekapitulasi daftar kehadiran tahun berjalan;
4. d.fotokopi piagam penghargaan yang pernah diperoleh selama PNS jika ada; dan
5. e.surat . . .
6. e.surat pernyataan dari atasan lansung tentang sikap dan perilaku yang baik dalam menjalankan tugas.
(5)Format surat keterangan memiliki inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Penilaian tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Tim Penilai Provinsi dengan tahapan sebagai berikut:

a.seleksi administrasi dan penilaian rekam jejak; dan
b.wawancara.

Pasal 10

(1)Tim Penilai Provinsi melaksanakan seleksi dan meneliti kelengkapan administrasi yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)Tim Penilai Provinsi melaksanakan penilaian rekam jejak ASN yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Format penilaian administrasi dan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…