DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018

Nomor: 49
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolahan Air Permukaan sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9.Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
10.Keputusan Presiden Nomor 44/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1195);
12.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7.Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah kantor pelayanan teknis dan pos pelayanan teknis Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8.Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi dan/atau badan.
9.Air Permukaan adalah air yang berada atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

BAB II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

(1)Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
(2)Dikecualikan dari Objek Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan adalah :
1. a.pengambilan Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. b.pengambilan Air Permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber – sumber air;
3. c.pengambilan Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan
4. d.pengambilan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 3

(1)Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
(2)Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 339) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 2018 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dto NURDIN BASIRUN Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dto T.S. ARIF FADILLAH BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 528 Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 49 Tanggal : 4 Juli 2018 NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1.Niaga Kecil No. KELOMPOK PENGGUNA NPA Rp./M³ 1. Usaha Kecil yang berada dalam rumah tangga/industri rumah tangga 80 2. Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/Rumah Sewa/Penginapan 88 3. Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium Swasta 98
4.Praktek Dokter/Pengacara/Profesi 108 5. Hotel Melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran 96
6.Badan Usaha/Perorangan Perjenis 126
2.Niaga Sedang No. KELOMPOK PENGGUNA NPA Rp./M³
1.Hotel Bintang 1, 2, 3/Apartement 136
2.Steambath/salon 146
3.Bank 156 4. Nightclub/bar/pub/bioskop/supermarket/usaha persewaan/jasa/kantor/balai pertemuan 166
5.Service station/bengkel/pencucian mobil 150
6.Perdagangan /Grosir/Pertokoan 188
3.Niaga Besar No. KELOMPOK PENGGUNA NPA Rp./M³ 1. Real estate/Lapangan Golf/Kolam Renang/Pusat Kebugaran/Saran Olahraga Lainnya 200
2.Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5 230
3.Bangunan Niaga Besar Lainnya 250
4.Industri Kecil No. KELOMPOK PENGGUNA NPA RP./M³
1.Industri kecil 310
5.Industri Sedang No. KELOMPOK PENGGUNA NPA Rp./M³
1.Pabrik Es 320
2.Pabrik Makanan 220
3.Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik 230
4.Pabrik Mesin Elektronik 240
5.PengolahanLogam 208
6.Pabrik Tekstil/Garmen 270
7.Agro Industri 290
6.Industri Besar No. KELOMPOK PENGGUNA NPA Rp./M³
1.Industri Air Minum 2.200
2.Industri Minuman Olahan 2.440
3.Industri Besar Lainnya 2.000
7.Pertanian/Perkebunan No. KELOMPOK PENGGUNA NPA Rp./M³
1.Perkebunan/pembenihan 130
2.Perikanan 170
3.Peternakan 80
8.Pertambangan No. KELOMPOK PENGGUNA NPA Rp./M³
1.Hulu Migas 200
2.Batu Bara 1.000
3.Mineral Logam atau bukan Logam 2.020
4.Batuan 2.000
5.Pendulangan emas 1.750
9.Non PDAM No. KELOMPOK PENGGUNA NPA Rp./M³
1.Kawasan Industri 470
2.Perusahaan Pembangunan Perumahan 320
3.Penjualan Air Lainnya 1.540
4.Kebutuhan Pokok Rumah Tangga 0
10.PDAM No. KELOMPOK PENGGUNA NPA Rp./M³
1.PDAM 20 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dto NURDIN BASIRUN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…