DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2022

Nomor: 50
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE; dan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 671, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); SALINAN 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 671, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39); Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55); Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

29.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS SERTA PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6.Keamanan SPBE adalah Pengendalian Keamanan yang terpadu dalam SPBE.
7.Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian Proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efesien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
8.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
10.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung dan perangkat elektronik lainnnya.
11.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
12.Pusat Data Daerah adalah sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan yang saling terhubung.
13.Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Organisasi.
14.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE;
15.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.yang mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
16.Application Programming Interface yang selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protocol.
17.Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
18.Bring Your Own Device yang selanjutnya disingkat BYOD adalah pengaturan kebijakan terhadap perangkat komputer yang sifatnya bergerak dan digunakan di Pemerintah Daerah.
19.Phassprase/password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat.
20.Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
21.Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau perangkat lunak kepada pihak lain yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman manajemen serta standar teknis dan prosedur keamanan SPBE di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai panduan bagi seluruh OPD, unit kerja dan pegawai dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi dalam penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III

PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Pasal 4

(1)Manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:
1. a.penetapan ruang lingkup;
2. b.penetapan penanggung jawab;
3. c.perencanaan;
4. d.dukungan pengoperasian;
5. e.evaluasi kinerja; dan
6. f.perbaikan berkelanjutan.
(2)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Pemerintah Daerah mengomunikasikan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen keamanan informasi SPBE masing-masing.
(4)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendefinisikan:
1. a.isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi; dan
2. b.isu eksternal keamanan informasi SPBE.
(5)Isu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas organisme terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE.
(6)Area sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
1. a.data dan informasi SPBE;
2. b.Aplikasi SPBE;
3. c.aset Infrastruktur SPBE; dan
4. d.kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.
(7)Isu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penetapan Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebut juga sebagai koordinator SPBE.

Pasal 6

(1)Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
(2)Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
2. b.pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.

Pasal 7

(1)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.memastikan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE;
2. b.merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE kepada koordinator SPBE.
(2)Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi di unit kerja masing-masing;
2. b.memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan;
3. c.memastikan keberlangsungan proses bisnis SPBE; dan
4. d.berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi terkait perumusan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE.

Pasal 8

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
1. a.program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan
2. b.target realisasi program kerja Keamanan SPBE.
(3)Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
2. b.penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
3. c.peningkatan Keamanan SPBE;
4. d.penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
5. e.audit Keamanan SPBE.
(4)Kategori risiko Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kebutuhanan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

a.sosialisasi; dan
b.pelatihan.

Pasal 10

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui:

a.menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur;
b.mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap asset SPBE; dan
c.mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.

Pasal 11

(1)Peningkatan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:
1. a.menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE; dan
2. b.menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…