DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2022

Nomor: 55
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang prinsip penyelenggaraan Sistem Penanganan Terpadu, peran dan tanggungjawab, sistem dan mekanisme kerja, sistem data, pembiayaan dan monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, [8] CamScanner Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419), [8] CamScanner

8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 12, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 13, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Traficking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12), [8] CamScanner
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
16.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 796);
17.Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816). MEMUTUSKAN : Menetapkan : SISTEM PENANGANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4.Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana yang selanjutnya disingkat SPT-PKKTP adalah keseluruhan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana secara terpadu dan terintegrasi, mulai tahap penyelidikan sampai dengan selesainya proses peradilan pidana terhadap pelaku suatu tindak kekerasan dan tindak pidana tersebut.
5.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat CamScanner kesengsaraandanpenderitaanperempuansecarafisik,seksualatau psikologis,termasukancaman-ancaman semacamitu,pemaksaanatau perampasan kemerdekaansecarasewenang—wenang,baikterjadidi depanumummaupundalamkehidupanpribadi. PerempuanBerhadapandenganHukumadalahperempuansebagai tersangka/terdakwadalamperkarapidana,perempuansebagaipihak dalamperkaraperdata,perempuansebagaisaksidanperempuansebagai korbantindakpidana. Korbanadalahperempuandananakyangmengalamipenderitaanfisik, psikis,seksual,maupunpenelantaranrumahtanggasebagai akibat kekerasanyangdialami,termasukorang-orang yangtergantung penghidupannyakepadakorban,sepertianakdanlansia. Perempuankorban kekerasanadalahperempuansecarabiologisatau sosialyangmengalamitindakpidanaataukekerasanberbasisgender. UnitPelaksanaTeknisDaerah PerlindunganPerempuandanAnakyang selanjutnyadisingkatUPTDPPA adalahUnitPelaksanaTeknisDaerah Pada DinasPemberdayaan PerempuanPerlindunganAnakPengendalian PendudukdanKeluargaBerencanayangdiberitanggungjawabuntuk melaksanakantugasmenyelenggarakanpelayananterpadubagi perempuandananak korbankekerasantermasukTindak Pidana PerdaganganOrang. BagianKedua Prinsip Pasal 2 Prinsip penyelenggaraan SPT-PKKTP adalah : a. b.

c.terbaik bagi perempuan, d. e . perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan =~ gm non diskriminatif, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, pencegahan tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan, korban tindak pidana, penegakan hukum bagi pelaku tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan, responsif gender, . koordinasi, integrasi, keterpaduan, dan berprespektif kepulauan. [8] CamScanner

Pasal 3

(1)Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
1. a.meningkatnya koordinasi dan keterpaduan penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan institusi/lembaga di wilayah Provinsi Kepulauan Riau,
2. b.mempertegas peran dan tanggungjawab Perangkat Daerah dalam penanganan dan pembiayaan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana, dan
3. c.terpenuhinya penanganan terpadu bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana dengan tepat dan tuntas.
(2)TujuandariPeraturanGubernurinisebagaipedomandalam melaksanakan penanganan perempuankorban kekerasandantindak pidana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

a.peran dan tanggungjawab,
b.sistem dan mekanisme kerja,
c.sistem data penanganan terpadu,
d.pembiayaan, dan
e.monitoring dan evaluasi.

BAB II

KOORDINASI

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan SPT-PKKTP, seluruh unsur terkait memiliki peran dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. [8] CamScanner

Pasal 7

DinasPemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak,PengendalianPenduduk danKeluargaBerencanaPemerintahProvinsiKepulauanRiaumempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

a.menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau; menyediakan dan/atau memfasilitasi rumah singgah dan/atau rumah aman dan/atau rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau; peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan dalam rangka implementasi Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana (SPT PKKTP); menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi SPT — PKKTP, mengembangkan layanan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana berbasis kepulauan, dan menyediakan anggaran untuk mendukung peran dan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 8

UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau dalam penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana, memiliki fungsi layanan meliputi : me Ao oop pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

Pasal 9

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

a.penyediaan layanan rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan dan tindak pidana, penyediaan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana, [8] CamScanner memfasilitasipenyediaanpekerjasosialsebagaipendamping perempuan korbankekerasandan tindakpidana, menyediakananggaran untuk pelayananrehabilitasisosial,reintegrasi sosialdanpemulanganperempuankorbankekerasandan tindak pidana, dan monitoringdan evaluasipelaksanaanpelayananrehabilitasisosial, reintegrasisosialdanpemulangan perempuankorbankekerasandan tindak pidana.

Pasal 10

Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

a.penyediaan layanan rujukan kesehatan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang dan RSUD Engku Haji Daud Tanjung Uban), mengkoordinasikan penyediaan layanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, mengembangkan Rumah Sakit dan Puskesmas mampu tatalaksana KtPA di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, penguatan jejaring layanan kesehatan dalam penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana, memfasilitasi penyediaan anggaran untuk pelayanan kesehatan termasuk medikolegal untuk kepentingan proses hukum bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 11

Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

a.mengalokasikan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan anggaran biaya untuk bantuan hukum bagi perempuan berhadapan hukum, menjalin kerjasama dan keterpaduan aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum dan unsur terkait lainnya dalam rangka memberi kemudahan bagi perempuan berhadapan hukum, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum bagi perempuan berhadapan hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. [8] CamScanner

Pasal 12

DinasTenagaKerjadanTransmigrasiProvinsiKepulauanRiaumempunyai peran dan tanggungjawab meliputi : a.meningkatkankomunikasidenganjajaranpengusahadalamrangka penempatantenagakerjadiperusahaan-perusahaandanpelaku usaha; pengawasandanmonitoringsertapembinaanpelaksanaanpenempatan dansistemkerjapadaperusahaan-perusahaanyangmempekerjakan perempuan; menyediakananggaran untukpelaksanaanpengawasandanpembinaan kepada perusahaan dan tenaga kerja; memperkuat keterpaduan dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan SPT — PKKTP; dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan tenaga kerja perempuan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…