1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP 3. JENIS PERJALANAN DINAS 4. PEMBATALAN PERJALANAN DINAS 5. PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS 6. KETENTUAN LAIN-LAIN 7. KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR i', TAHUN2021 I 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemrintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);9 ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. 3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 7.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 9.Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pihak-pihak yang menunjang kinerja pemerintah daerah di luar ASN. 10.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 11.Komisioner adalah komisi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau. 12.Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas. 13.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 14.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka untuk kepentingan dinas yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 15.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN. 16.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah kegiatan perjalanan/ keluar tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN. 17.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas. 18.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 20.Wilayah adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas. 21.Tempat Kedudukan adalah tempat/lokasi kantor satuan kerja berada. 22.Tempat tujuan adalah tempat /lokasi tujuan perjalanan dinas. 23.Standar Satuan Harga adalah harga satuan unit biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 24.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Precalculated amount) dan dibayar sekaligus. 25.At Cost adalah uang yang dipertanggungjawabkan sesuai belanja. 26.Keadaan tertentu adalah keadaan dimana terjadinya bencana, keadaan kahar atau tidak ada angkutan umum, tiket tidak tersedia sesuai dengan kelasnya atau dalam keadaan peak seasons serta perjalanan dinas transit. 27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan diatur dengan Peraturan Daerah. 28.Pimpinan Daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah. 29.Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN. 30.Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. 31.Exit Permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam Paspor Dinas. 32.Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan., f-\ Pasal 2
BAB III
Ketentuan Tata cara admisnistrasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah, WaMl Kepala Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD adalah sebagai berikut: a.Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur kepada Presiden melalui Menteri. b.Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. c.Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan: 1.surat undangan; 2.Kerangka Acuan Kerja (KAK); 3.fotokopi DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau /V
Ketentuan Tata cara admisnistrasi Perjalanan Dinas Bagi ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut: a.Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN dan Non ASN di lingkungan provinsi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah. b.Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melampirkan: 1.surat undangan; 2.Kerangka Acuan Kerja (KAK); 3.fotokopi DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau 4.Surat Keterangan Pendanaan. c.Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama. d.Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan alasan. e.Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. f.Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional disertai dengan alasan.
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan dalam rangka: a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b.mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya; c.menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan seleksi tugas belajar; d.menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatanya guna kepentingan jabatan; e.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas; f.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri sipil; g.mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari: a.uang harian dibayarkan secara lumpsum, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri; 2.Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan; 3.Uang harian diklat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota; dan 4.Perjalanan Dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal; b.biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil: 1.Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP); 2.Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran; 3.Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya; 4.Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode At Cost (sesuai pengeluaran); 5.bagi maskapai yang menerapkan bagasi berbayar maka biaya bagasi untuk barang bawaan dapat dibayarkan maksimal 20 kg (dua puluh kilogram) disertai dengan bukti pembayaran yang dikeluarkan dari maskapai; dan 6.Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yaitu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya dan menggunakan metode At Cost (sesuai pengeluaran); c.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil: 1.Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri; dan 2.Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah; d.uang representasi dibayarkan secara lumpsum, hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; e.sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, yang hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya; f.biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan g.Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
Membuka PDF…