DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertujuan meningkatkan disiplin, motivasi kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat ( 1 ) , ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah; 1 1 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
12.Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 945); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang besarannya ditentukan berdasarkan jenis jabatan, tugas tambahan, pangkat, golongan, dan letak geografis satuan pendidikan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Guru adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta .didik pada pendidikan menengah, kejuruan dan luar biasa.
10.Tenaga Kependidikan adalah Pegawai yang mendukung kelancaran kegiatan belajar baik secara administratif maupun operasional yang terdiri dari kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf administrasi/tata usaha, Kepala Laboratorium, tenaga kebersihan dan lain sebagainya sesuai yang ditetapkan pada Satuan Pendidikan. 1 1 . Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus. 1 2 . Besaran Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap pangkat dan golongan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
14.Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. 1 5 . Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
16.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
17.Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
18.Disiplin Kerja adalah disiplin mematuhi jam kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Tun tu tan Perbendaharaan dan Tun tu tan Gan ti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara dan/ atau pengurus barang dan PPPK serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.
20.Satu bulan kalender adalah periode tanggal 2 1 (dua puluh satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

a.meningkatkan kinerja Pegawai;
b.meningkatkan disiplin Pegawai;
c.meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai; dan
d.meningkatkan integritas Pegawai.
a.prinsip pemberian TPP PPPK;
b.parameter besaran TPP PPPK;
c.kriteria pemberian TPP PPPK;
d.tim penyusun TPP PPPK;
e.instrument TPP PPPK;
f.besaran dan perhitungan TPP PPPK;
g.pengurangan TPP PPPK;
h.sanksi administratif PPPK;
1. 1.pemberhentian pembayaran TPP PPPK; J . penganggaran dan pembayaran; dan
k.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5

(1)Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:
1. a.kepastian hukum;
2. b.akuntabel;
3. c.proporsionalitas;
4. d.efektif dan efisien;
5. e.keadilan dan kesetaraan;
6. f.kesejahteraan; dan
7. g.optimalisasi.
(2)Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan.
(3)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
(5)Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
(6)Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e, bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
(7)Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
(8)Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

PARAMETER BESARAN TPP

Pasal 6

( 1 ) Penetapan Besaran TPP pegawai didasarkan pada parameter sebagai berikut:

a.Jenis Jabatan;
b.Tugas Tambahan;
c.Kelas Jabatan; dan
d.Letak Geografis Satuan Pendidikan.

(2)Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Pelaksana pada Satuan Pendidikan.
(3)Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan Surat Tugas dari atasan dan jenjang satuan Pendidikan di luar tugas utama mengajar yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil validasi dari kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(5)Letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d adalah posisi lokasi Satuan Pendidikan yang menggambarkan kondisi hubungannya dengan tempat lain dalam konteks jarak dan kemudahan akses transportasi.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 7

( 1 ) Kriteria dalam pemberian TPP berdasarkan:

a.beban kerja; dan
b.tempat bertugas.

(2)Penetapan Pegawai memperoleh Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tim Penyusun TPP Pegawai melakukan klasifikasi jabatan pada satuan pendidikan kedalam Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

Pasal 8

( 1 ) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a, dihitung berdasarkan beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 1 1 2 , 5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

(2)Pegawai dapat diberikan TPP Tambahan pada beban kerja yang disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan . . masmg-masmg.
(2)Kriteria Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Kriteria keterjangkauan wilayah; dan
2. b.Kriteria keberadaan fasilitas.
(3)Kriteria keterjangkauan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Indikator variasi moda transportasi darat, air, dan/ atau udara dan aksesibilitas moda jalan darat; dan
2. b.Indikator keterpencilan daerah.
(4)Kriteria keberadaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Indikator fasilitas listrik; dan
2. b.lndikator fasilitas komunikasi. BABV TIM PENYUSUN TPP

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melalui Tim penyusun TPP Pegawai melakukan klasifikasi jabatan pada satuan pendidikan ke dalam Kriteria Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Tim penyusun TPP adalah tim yang dibentuk untuk menyusun TPP dan diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:
1. a.pengelolaan keuangan daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai Pemerintah Daerah;
2. b.kependidikan bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerin tahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, dan tempat tugas;
3. c.kepegawaian bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing;
4. d.hukum dalam hal menyusun peraturan TPP Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP Pegawai di satuan pendidikan;
6. f.pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai pada satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP Pegawai pada Pemerintah Daerah.
(3)Tim Penyusun TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Umum Pasal 1 1 TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan penilaian hal-hal sebagai berikut:
1. a.Capaian Kinerja; dan
2. b.Disiplin kerja.

BAB VI

INSTRUMEN TPP

Pasal 12

(1)Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a merupakan capaian Laporan Kinerja setiap bulan.
(2)Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan pendidikan.

Pasal 13

( 1 ) Hasil kerja terdiri atas hasil kerja utama dan dapat memuat hasil kerja tambahan.

(2)Hasil kerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi.
(3)Hasil kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , merupakan hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas rendah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…