DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Perencanaan pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan dilaksanakan secara terpadu, meliputi pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota; dan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih di Provinsi Kepulauan Riau, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik -------- - Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 ten tang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
11.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Serita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINS! KEPULAUAN RIAU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINS! KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.
6.Inspektur Daerah adalah lnspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9.Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.
10.Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
11.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lnspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
13.Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi serta sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi kinerja pejabat fungsional auditor dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. penyelenggaraanatasmutu Pasal 3 Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:

a.mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah dan pemerintah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.meningkatkan penjaminan pemerintahan daerah; dan
c.meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Perencanaan pengawasan yang dilakukan Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. b.pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; dan
3. c.pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
(2)Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 5

(1)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 meliputi:
1. a.fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
2. b.sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
3. c.PKPT tahun 2022.
(2)Fokus dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
(3)PKPT tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal 6

(1)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diuraikan dalam:
1. a.pengawasan umum;
2. b.pembinaan teknis;
3. c.pengawasan teknis; dan
4. d.pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap Perangkat Daerah;
(2)Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Perangkat Daerah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Daerah, Perangkat Daerah melakukan proses penyelesaian kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2022.

Pasal 10

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal I7 Januari 2022 GUBERNUR KEPULAUAN,RIAU, , ANSARAHMAD Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal I] Januori 2022 PENJABAT SEKRETARlS DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RlAU, Lu-A LAMIDI BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 825 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINS! KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 I. PENGAWASAN UMUM Fakus dan sasaran pengawasan umum dilakukan oleh perangkat gubemur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh inspektorat daerah provinsi selaku perangkat gubemur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Fokus serta sasaran pengawasan umum, sebagai berikut: NO FOKUS SASARAN PENGAWASAN I. Aspek Pembagian Urusan A. Kesesuaianpelaksanaan Penyelesaian peralihan Personil, urusan daerah sesua1 pembiayaan, peralatan dan dokumentasi dengan kewenangannya implikasi pergeseran pelaksanaan urusan. II. Aspek Kelembagaan Daerah A. Penyederhanaan Kepatuhan pemerintah daerah dalam struktur organ1sas1 melakukan penyederhanaan struktur pemerintah daerah organisasi. Beban kerja perangkat Pemeriksaan kesesuaian beban kerja daerah untuk perangkat daerah untuk melaksanakan melaksanakan urusan urusan wajibpelayanan dasar, dengan uji wajib pelayanan dasar petik terkait:

1.Rasia pusat layanan kesehatandengan jumlah penduduk; dan
2.Rasio sekolah dengan jumlah penduduk III. Kepegawaian pada Perangkat Daerah A. Transformasi jabatan Kepatuhan pemerintah daerah dalam struktural ke melakukan transformasi jabatan fungsional. struktural ke fungsional.
8.Kepatuhan pemerintah Kepatuhan pemerintah daerah dalam daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian melakukan konsultasi jabatan sekretaris daerah, inspektur terhadap .. daerah, inspektur pembantu daerah, danpengs1an jabatan tertentu kependudukan dan pencatatan sipil. C. Pembangunan sistem Kepatuhan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi melaksanakan dan melaporkan aspek manajemen aksi pencegahan korupsi terin tegrasi aparatur sipil negara. aspek manajemen aparatur sipil negara melalui aplikasi monitoring centre of prevention. IV. Keuangan Daerah A. Penganggaran kecukupan anggaran pendapatan belanja pendapatan dan daerah untuk mendukung pendanaan belanjadaerah. fokus pembangunan nasional dan penanganan pandemi covid-19; kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja yang besarannya telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk anggaran pengawasan; imp lemen tasi sistem informasi pemerintahan daerah di lingkungan pemerintahan daerah; dan Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan program penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. B. Pengelolaan pelaksanaan pemungutan mulai dari pendapatan daerah. penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja daerah C. Pengelolaan belanja pelaksanaan pengelola belanja sesua1 daerah. dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan pengelolaan belanja dalam rangka penanganan pandemicovid-1 9. D. Optimalisasi realisasi Sistem pengendalian intern yang handal anggaran pendapatan dalam rangka realisasi anggaran dan belanja daerah. pendapatandan belanja daerah; dan Pengelolaan manaiemen kas. E. Pengelolaan barang Pengelolaan perencanaan kebutuhan dan milik daerah. penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtanganan. F. Evaluasi rancangan Proses evaluasi rancangan peraturan peraturan daerah daerah tentang anggaran pendapatan dan tentang anggaran belanja daerah oleh gubernur sebagai pendapatan dan wakil pemerintah pusat telah belanja daerah oleh dilaksanakan sesual dengan ketentuan gubernur sebagai wakil peraturan perundang- undangan pemerintah pusat. G. Pembangunan sistem Kepatuhan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi melaksanakan dan melaporkan aksi aspek keuangan pencegahan korupsi terintegrasi aspek daerah. keuangan daerah melalui aplikasi monitorinq centre of prevention. V. Pelayanan Pu blik di Daerah A. Penerapan Peraturan kesiapan pemerintah daerah dalam Pemerintah Nomor 5 mengantisipasi perubahan kebijakan Tahun 2021 tentang dalam pen yelenggaraan Penyelenggaraan perizinanseperti tersedianya standar Perizinan Berbasis operasional prosedur, penerapan online Risiko dan single submission risk based approach, Peraturan Pemerintah kesesuaiankelembagaandinas penanaman Nomor 6 Tahun 2021 modal danpelayanan terpadu satu pintu; tentang kepatuhan pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan menerapkan penyelenggaraan perizinan Perizinan Berusaha di berbasis risiko; dan Daerah. kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah B. Pembangunan sistem Kepatuhan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi melaksanakan dan melaporkan aksi aspek pelayanan publik pencegahan korupsi terin tegrasi aspek di daerah. pelayanan publik di daerah melalui aplikasi monitoring centre ofprevention. VI. Kerja Sama Daerah A. Inovasi daerah. Pengembangan kerja sama daerah dan pengembangan sumber pembiayaan altematif serta investasi di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Inovasi Daerah. B. Tata cara kerja sama Kepatuhan daerah dalam pelaksanaan daerah. kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata CaraKerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. II. PEMBINAAN TEKNJS Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh perangkat gubemur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pembinaan teknis dilakukan oleh inspektorat daerah provinsi selaku perangkat gubemur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Fokus serta sasaran pembinaan teknis, sebagai berikut: NO FOKUS SASARAN PEMBINAAN TEKNIS I. Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang nendidikan A Standar jumlah dan Pembinaan sumber daya manusia kualitas barang dan/atau jasa; bidang pendidikan; dan dan Standar iumlah dan Asistensi dan monitoring pelaporan kualitas pendidik dan tenaga capaian standar pelayanan kependidikan minimal bidang pendidikan. II. Urusan Pekeriaan Umum Dan Penataan Ruang A Penyediaan akses masyarakat 1. sosialisasi standar pelayanan terhadap air minum dan minimal; sanitasi yang layak serta aman. 2. bimbingan teknis pelaporan capaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berbasis aplikasi;
3.sosialisasi arah dan kebijakan dana alokasi khusus tahun anggaran 2022;
4.fasilitasi pelaporan elektronik monitoring dan immediate outcome;
5.pembinaan pengusulan rencana kegiatan dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 dalam sinkronisasi-harmonisasi dan konsultasi program; dan
6.sosialisasi, fasilitasi, dan pembinaan pelakasanaan dana alokasi khusus terintegrasi. III. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat A Pelayanan ketenteraman dan asistensi dan supervisi penerapan ketertiban umum yang standar pelayanan minimal bidang sesuaistandar. trantibum. B Manajemen bencana yang asistensi dan supervisi penerapan terintergrasi pada fase pra standar pelayanan minimal bidang bencana, tanggap darurat dan bencana. pasca bencana. C Pelayanan pemadam asistensi dan supervisi pen era pan kebakaran yang sesuai standar pelayanan minimal bidang standar. damkar IV. Urusan Sosial A Pemenuhan standar pelayanan fasilitasi dan verifikasi penyediaan data minimal rehabilitasi sosial oleh penduduk miskin dan rentan miskin; pemerintah daerah. dan fasilitasi penyandang disabilitas, anak terlantar, Ianjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana alam dan sosial. V. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil A Pelayanan administrasi Peningkatan kompetensi aparatur sipil kependudukan. negara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. VI. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa A Penataan dan administrasi Fasilitasi dan asistensi penataan dan pemerintahan desa. administrasi pemerintahan desa. VII. Urusan Statistik A Tersedianya data statistik fasilitasi survei penggunaan data dalam perencanaan dan statistik pada organisasi perangkat evaluasi pembangunan daerah daerah untuk perencanaan dan atau pembangunan pembangunan daerah oleh satkerbadan nasional. pusat statistik; dan fasilitasi survei penggunaan data statsitik untuk monitoring dan evaluasi. III. PENGAWASAN TEKNIS Fokus dan sasaran pengawasan teknis dilakukan oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan teknis dilakukan oleh inspektorat daerah provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Fokus serta sasaran pengawasan teknis, sebagai berikut: NO FOKUS SASARAN PENGAWASAN I. Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang oendidikan A Standar jumlah dan Capaian pelaksanaan standar kualitas barang dan/atau jasa; pelayanan minimal urusan dan Standar jumla dan pemerintahan bidang pendidikan di kualitas pendidik dan tenaga kabupaten/kota dan provinsi kependidikan Capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang pendidikan di kabuoaten/kota dan orovinsi. B Pelayanan kesehatan. pembinaan dan pengawasan pem biayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu, pelayanan kegawat daruratan di rumah sakit akibat bencana dankejadian luar biasa; pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit dan pemberian sanksi administratif kepada rumah sakit pendidikan yang melanggar ketentuan; pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan; pengawasan pendanaan pendidikan kedokteran; dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program amman kesehatan. II. Urusan Pekeriaan Umum Dan Penataan Ruang C Penyediaan akses masyarakat Pengawasan capaian standar pelayanan terhadap air mmnum dan minimal bidang pekerjaan umum dan sanitasi yang layak serta aman. penataan ruang. III. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat A Pelayanan keten teraman dan pemenuhan standardisasi sarana pra ketertiban umum yang sesua1 sarana satuan polisi pamong praja; standar. dan capaian standar pelayanan minimal subbidang ketentraman dan ketertiban umum. B Manajemen bencana yang capaian standar pelayananminimal sub terin tergrasi pada fase pra bidang bencana; dan bencana, tanggap darurat dan pengembangan pra sarana dan pasca bencana. informasi penanggulangan bencana sesuai dengan standar. C Pelayanan pemadam pemenuhan standardisasi sarana pra kebakaran yang sesuai sarana pemadam kebakaran dan standar. penyelamatan; dan capaian standar pelayananminimal sub bidang pemadam kebakaran dan penvelamatan IV. Urusan Sosial A Pemenuhan standar pelayanan Pengawasan capaian standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial oleh minimal bidang rehabilitasi sosial. pemerintah daerah. V. Urusan Lingkungan Hidup A Peningkatan penanggung jawab Ketaatan penanggung jawab usaha usaha yang taat terhadap izin dan/atau kegiatan terhadap 1z1n lingkungan, 1z1n perlindungan lingkungan, 121n perlindungan dan dan pengelolaan lingkungan pengelolaan lingkungan hidupdan hidup dan . . peraturan pengendalian .. peraturan1z1n 1z1n undang-undang lingkungan undang-undang lingkungan hidup hidup vang diterbitkan. vang diterbitkan. B Pengelolaan sampah di wilayah pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota. wilayahkabupaten / kota; pengurangan timbulan sampah; dan penanganan timbulansamoah. VI. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil A Pelayanan administrasi Kesesuaian pelayanan pendaftaran kependudukan. penduduk dan pencatatan sipil dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. VII. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa A Penataan dan administrasi pelaksanaan validasi dan klarifikasi pemerintahan desa. kodefikasi dan penamaan desa; dan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa. VIII Urusan Statistik A Tersedianya data statistik Pemantauan secara berkelanjutan dalam perencanaan dan terhadap kegiatan penyediaan data evaluasi pembangunan daerah statistik dalam perencanaan dan atau pem bangunan pembangunan daerah. nasional. IV.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GUBERNUR TERHADAP PERANGKAT DAERAH Pembinaan dan pengawasan Gubemur terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:
1.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

a.pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
b.pemeriksaan kinerja.
1. 2.Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
a.Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah No Fokus Sasaran
1. 1.Rancangan akhir rencanakerja pemerintah daerah. 1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencanakerja pemerintah daerah dengan peraturan rencana daerah tentang pembangunan jangka menengah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencanakerja pemerintah daerah. 3) pengujian atas kesesuaian No Fokus Sasaran indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalamrancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
2. 2.Rancangan akhir rencanakerja perangkat daerah. I) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencanakerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2) pengunan atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencanakerja perangkat daerah. 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3. 3.Rancangan anggaran dan kebijakan umum 1) pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggarandan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan Gubemur tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) pengujian kaidah anggaransementara priorotas plafon penganggaran dalam kebijakan umum anggarandan priorotas plafon anggaran sementara,meliputi: a) pendapatan daerah; No Fokus Sasaran b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah.
4. 4.Rencana kerja anggaran satuan kerja 1) pengunan konsistensi/ perangkatdaerah keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggarandan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan Gubernur ten tang rencana kerja perangkat daerah. 2) pengujian kaidah rencana satuan kerja kerja dalam anggaran perangkat penganggaran daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ten tang rencana kerja perangkat daerah.
b.Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah No Fokus Sasaran
1. 1.Akuntabilitas pengelolaan a. akuntabilitas pelaksanaan pendapatan daerah. pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau No Fokus Sasaran retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasanpenyetorannya;
b.kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;
c.kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan
d.penagihan piutang daerah.
1. 2.Akuntabilitas pengelolaanbelanja daerah.
2. 3.Pengelolaan pembiayaandaerah.
a.akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/ a tau telah memiliki dasar hukum dan
b.akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial. 2) pengadaan barang dan jasa. 3) perjalanan dinas. Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah yang melandasinya; sesuai peraturan dengan ketentuan perundang- No Fokus Sasaran undangan.
1. 4.Pengelolaan manajemenkas dan a. sistem pengendalian intern persediaan. yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b.pengelolaan deposito; C. pengelolaan persediaan; dan
d.administrasi pen ca tatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
1. 5.Pengelolaan barang milikdaerah. a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.penggunaan;
c.pemanfaatan;
d.pengamanan dan pemeliharaan; dan
e.pemindahtanganan.
c.Reviu Laporan Keuangan No Fokus Sasaran
1. 1.Laporan keuangan. Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarakan pengendalian intern sistem yang memadai dan sesuai dengan standar pemerintahan, akuntansi khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang. No
d.Kegiatan Pengawasan Lainnya Fokus Sasaran
1. 1.Probity audit.
2. 2.Laporan kinerja (reviu). Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis. Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3. 3.Laporan pemerintahan daerah(reviu). keyakinan mengenai akurasi, keandalan,dan penyelenggaraan Memberikan keabsahan informasi dalam kinerja laporan
4. 4.Perhitungan pen yelenggaraan pemerin tahan daerah. kerugiankeuangan Kasus kerugian negara yang (pemeriksaan tertentu). daerah dengantujuan hukum untuk dilakukan perhitungan keuangan dilimpahkan oleh aparat penegak kerugian negara/daerah.
5. 5.perencanaan penganggaran (responsive (evaluasi).
6. 6.Pengelolaan (pemeriksaan). dan yangberbasis gender gender) penganggaran daerah telah keuangandesa a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;
b.pengelolaan keuangan dan aset desa; C. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
d.konsistensi rancangan Meyakinkan perencanaan dan memperhatikan gender. No Fokus Sasaran anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintahdesa;
e.kualitas belanja desa;
f.pengadaan barang dan jasa di desa; dan
g.pernantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capa1an keluaran desa.
1. 3.Penguatan tata kelola pernerintahan dan Peningkatan lntegritas No Fokus
2. 1.Pengendalian gratifikasi. Sasaran Optirnalisasi tugas dan fungsiunit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan kornisi pern be ran tasan rneliputi:
a.penanganan korupsi laporan penerirnaan/penolakan gratifikasi negeri dari pegawa dan/atau penyelenggara negara;
b.irnplernentasi pengendalian rneliputi: program gratifikasi, 1) Pre-implementasi: a) perolehan kornitrnen pimpinan instansi; b) penyusunan keten tuan / ke bijakan pengendalian gratifikasi; c) pernbentukan unit No Fokus Sasaran pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gra tifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi keten tuan / ke bijakan pengendalian gra tifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penenmaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
1. 2.Pelaksanaan survel penilaian a. meyakinkan dukungan integritas pemerintah daerah dalam pelaksanaan survel No Fokus Sasaran penilaian integritas; dan
b.pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah. Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri
1. 3.Penilaian pelaksanaan birokrasi. mandiri reformasi pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. reformasi birokrasi.
2. 4.Asistensi pembangunan Pendampingan kepada perangkat daerah dalam pengawasan, areasubmembangun penguatan meliputi:
a.sistem pengendalian intern pemerintah;
b.kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
c.verifikasi laporan harta kekayaan pen yelenggara negara/ laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
d.penilaian internal zona integritas;
e.penanganan kepentingan;
f.penanganan pengaduan; dan
g.penanganan masyarakat. benturan laporan pengaduan
1. 5.Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan Keterapatan kehandalan waktu laporan dan atas No Fokus oleh strategi pencegahan korupsi. nasional Sasaran pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:
a.percepatan implementasi kebijakan satu peta;
b.integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
c.implementasi elektronik payment dan elektronik catalog.
1. 6.Capaian aksi koordinasi dan Keterapatan waktu dan supervisi terin tegrasi dikoordinasikan pemberantasan korupsi. korupsi kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang pencegahan yang komisi dikoordinasikan pem be ran tasan meliputi:
a.perencanaan penganggaran pend a patan oleh komisi korupsi, dan anggaran dan belanja daerah;
b.pengadaan barang dan jasa;
c.pelayanan terpadu satu pintu;
d.aparat pengawas intern pemerintah;
e.manajemen aparatur sipil negara;
f.optimalisasi pajak daerah;
g.manajemen aset daerah; dan
h.tata kelola desa. No Fokus Sasaran Meyakinkan pelayanan publik di7. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar. masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
1. 8.Pemeriksaan investigatif. Penanganan pengad uan yang terkait:
a.penyalahgunaan wewenang;
b.hambatan dalam pelayanan masyarakat;
c.Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau
d.pelanggaran pegawa1. disiplin
1. 9.Tindak lanjut perjanjian kerjasama a. penanganan aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ berindikasi korupsi. mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan telah pengaduan yang korupsi masyarakat berindikasi yangmasyarakatpengaduan
b.perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
1. 10.Monitoring dan evaluasi tindak Temuan pemeriksaan yang pemeriksaan lanjut hasil badan berlarut-larut penyelesaiannya. pemeriksa keuangan serta tindak pemeriksaan lanjut hasil aparat pengawas intern pemerintah.
2. 4.Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah No Fokus Sasaran
3. 1.Kapabilitas aparat pengawas Penilaian mandiri terhadap 6 intern pemerintah level 3. (enam) elemen yaitu: No Fokus Sasaran
a.peran dan layanan aparat pengawas pemerintah;
b.pengelolaan sumber daya intern manus1a;
c.praktik profesional;
d.akuntabilitas dan manajemen kinerja;
e.budaya dan hubungan organisasi; dan
f.struktur tata kelola.
1. 2.Maturitas pengendalian pemerintah. sistem internal pelaksanaan pengendalian pemerintah di sistem internal lingkungan Quality asurance kehandalan pemerintah daerah, yaitu:
a.lingkungan pengendalian;
b.penilaian risiko;
c.kegiatan pengendalian;
d.informasi dan komunikasi; dan
e.pemantauan pengendalian intern.
1. 3.Penerapan manajemenrisiko. Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:
a.lnfrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko.
b.Hasil 1) aktivitas penanganan No
1. 4.Pendidikan Fokus profesional Sasaran risiko; dan 2) outcomes. Pelaksanaan pendidikan dan berkelanjutan minimal 120 (seratus pelatihan/bimbingan dua puluh) jam per tahun. dengan tema:
a.audit kinerja;
b.perencanaan teknis dan pengawasan berbasis risiko; C. penerapan manajemen risiko;
d.pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
e.teknik rev1u dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
f.audit investigasi;
g.pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
h.pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; !, sertifikasi certified of government chief audit executive; dan J. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, \ - ANSAR 'AHMAD PEMERINT AH PROVINSI KEPULAUAN RIAU INSPEKTORA T DAERAH Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung Cl Lantai II dan III Pulau Dompak Email : itprovkepri@gmail.com TANJUNGPINANG KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR {9{ /KPTS-3/ I /2022 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, Menimbang Mengingat
a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat

(3)Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2022 ten tang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, maka perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubemur Kepulauan Riau;
  1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); KESATU KEDUA KETIGA
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang' Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  7. 7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20121 Nomor 63);
  8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. 10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 54);
  11. 11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 55);
  12. 12.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
  13. 13.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor738); MEMU'TUSKAN : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. Program Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini. Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022. KEEMPAT Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 9 anuari 2022 a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU INSPEKTUR DAERAH PROVINSI EPULAUAN RIAU, ST. IRMENDAS, SE. Ak Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19650726 199403 1 001 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
  14. 1.Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  15. 2.Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  16. 3.Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  17. 4.Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  18. 5.Kepala Sadan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  19. 6.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 Lampiran : Keputusan Gubemur Kepulauan Riau ,·66 /K915-3/1/2022 mares 19 anuai 2022 PELAKSANAAN 8UBUNAN TIM PENGAWAS BIAYA NO AUDIT1 RIBIKO UNIT YANG JUMLAH HARI (Rp) OUTPUT MELAKBANAKAN MULAI BELEBAI PJ PEMBANTU PJ DALNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM JUMLAH 1 AUDIT KETAATAN PADA PERANOKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RLAU 1 PERANGKAT DAERAH A Ting MIrgEu IV Miga IE 1 1 1 1 3 7 16 1 LHP IRBAN III Februarl Maret 2 PERANGKAT DAERAH B Tagg MlngEu IV Mtga IE 1 1 1 1 3 7 16 1 LHP IRBAN III Februarl Maret 3 PERANGKAT DAERAH C Tag Minggu IV MLrgEu II 1 1 1 1 3 7 16 lLHP IRBAN III Februarl Maret 4 PERANOKAT DAERAH BP2RD TLagl MIAggR IV MlgEu II 1 1 1 1 3 7 10 1 LHP IRBAN III Februai Maret n AUDIT HINERJA PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINBI KEPULAUAN RLAU Pioritas I 1 PERANGKAT DAERAH A Utarna Minggu II Mei Minggu IV Mei 1 1 1 1 4 8 15 1 LHP IRBAN II , Pioritas I 2 PERANGKAT DAERAH B Utarna Minggu II Mei Minggu IV Mei 1 1 1 1 4 8 15 1 LHP IRBAN II 3 PERANGKAT DAERAH C Pioritas Minggu IV Juli Mioggu I 1 f 1 1 4 8 15 1 LHP Utarna Agustus IRBAN II 4 PERANGKAT DAERAH D Tinggi Minggu IV Juli Minggu II 1 1 f f 4 8 16 I LHP IRBAN II Agustus 5 PERANGKAT DAERAH E Tin ggi Minggu II Mings IV I f 1 1 4 8 10 I LHP IRBAN II Oktober Oktober 6 PERANGKAT DAERAH F Tioggi Minggu III Minggu IV 1 f f 1 4 8 10 I LHP IRBANII Oktobcr Oktober Ill PEMERIKSAAN CABH DAN BTOCK OPNAME PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RLAU I Cash dan Stock Opname Perangkat Daerah - Miggu I Minggu Ill I 4 9 9 30 53 15 41 LHP IRBAN Januari Januari 1V PEMERIKSAAN KHUBUB/ JOINT AUDIT/ AUDIT ON CALL A Revlu Tunda ayar Tahun 2021 I Pekerjaan pada Wilayah Kota Batam - Minggu I Minggu II I 1 I 1 3 7 10 1 LHP IRBAN IV Februari Februari 2 Pekerjanan pad.a Wilayah Kabupaten Bintan - Minggu I Minggu II I I I I 3 7 10 I LHP IRBAN IV Februari Februari 3 Pekerjaan pada Wilayah Kabupaten Natuna - Minggu I Minggu IE i I I I 3 7 10 I LHP IRBAN IV Februaui Februari .•. .. PELAKBANAAN BUBUNAN TIM PENGAWAS BIAYA NO AUDITT RISIKO JUMLAH HARI OUTPUT UNIT YANG (Rpl MELAKBANAKAN MULAI 8ELEBAI PJ PEMBANTU PJ DALNI8 KETUA TIM ANGOOTA TIM JUMLAH 4 Pekerjaan pada Wilayah Kota Tanjungpinang - Minggu I Minggu I 1 1 1 1 3 7 10 l LHP IRBAN IV Februari Februnri B Pemerlkscan Khnsus Pengadman Masyaralat 1 Pengad uan A (Luar Kota) Minggull Minggu Ill 1 1 1 1 3 7 10 1 LHP IRBAN Februari Februari 2 Pengad uan B (Luar Kota) Minggull Mipggu I 1 1 1 1 3 7 10 1 LHP lRBAN Februari Februari 3 Pengadnan C Minggu II Minggu Ill 1 1 1 1 3 7 15 1 LHP IRBAN Februari Februari 4 Pengadun D - Minggull Minggu Ill 1 1 1 1 3 7 15 ' 1 LP IRBAN Februnri Februari 5 Pengaduan E - Minggu II Minggu III 1 1 1 1 3 7 15 l LHP IRBAN Februari Februari c Audit Tafuau Tertentu 1 ATT pada Wilayah Natuna - Minggu II Maret Minggu IHI 1 1 1 1 4 8 10 1 LHP IRBAN Maret 2 ATT pada Wilayah Anambas - Minggu II Maret Minggu III 1 1 1 1 4 8 10 1 LHP IRBAN Maret 3 ATT pada Wilayah Karimun - Minggu II Maret Minggu III 1 I 1 1 4 8 10 l LHP IRBAN Mact 4 ATT pada Wilayah Kota Tanjuogpinang Minggu II Maret Minggu II 1 1 1 1 4 8 15 1 LHP IRBAN Maret p PROBITY AUDIT I Probity Audit pada Wilayah Tanjupgpinang Minggu 1 Maret Minggu Ill I 2 2 2 8 15 15 1 LHP IRBAN Maret 2 Probity Audit pada Wilayah Batam Minggu I Maret Minggu II Maret 1 1 1 1 3 7 10 1 LHP IRBAN 3 Probity Audit pada Wilayah Natuna Minggu I Maret Minggu II Maret 1 1 1 1 4 8 10 1 LHP IRBAN 4 Probity Audit pada Wilayah Karirun Minggu I Maret Minggu I Maret 1 1 1 1 4 8 10 1 LHP IRBAN 5 Probity Audit pada Wilayah Lingga Minggu I Maret Minggu II Maret 1 1 1 1 4 7 10 1 LHP IRBAN V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGOARAAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1 Pembinaan dan Pengawasan Penyclcnggarnn Minggu II Mei Minggu III Mei 1 1 1 1 3 • 10 1 LHP IRBAN Pererintaban Darrah pada Kota Tanjungpinang 2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Minggu II Mei Minggu III Mei 1 1 1 1 3 6 10 1 LHP IRBAN Pemerintaha Darrah pada Kabupaten Karimun 3 Pembinaan dan Pengaasan Penyelenggarann Minggu II Mei Minggu III Mei 1 1 1 1 3 • 10 1 LHP IRBAN Pemerintahan Darrah pada Kabupaten Lingga . PELAKBANAAN BUBUNAN TIM PEN(AWAS BIAYA JUMLAH HARI UNIT YANG NO AUDIT! RISIKO (p) OUTPUT IE LAKBANAKAN MULAI BELESAI PJ PEMBANTU PJ DALNIS KETUA TIM ANGGOTA TIM JUMLAH 4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Minggu II Mei Minggu III Mei l 1 l l 4 7 10 1 LHP IRBAN Pemerintahan Daemah pada Kabupaten Natuna vI KEGIATAN REVIU l Reviu Laporan Keuangan Daerah . Minggu II Minggu I Maret l 1 1 l 11 15 15 l LHR IRBAN Februari 2 Reviu Lapoman Kinerja Instansi Pemerintah . Minggu I Maret Minggu II Maret l l l l 3 7 10 l LHR IRBAN 3 Reviu Laporan Penyelcnggaran Pemerintah . Minggu II Maret Minggu IV l l l l 5 9 15 l LHR IRBAN Darrah Provinsi Kepulauan Riau Manet Reviu Dokumen Perencanan dan Penganggaman . APBD 2020 4 Revlu RKPD Provinsi Kepulanan Riau TA 2023 Minggu II Mei M:inggu III Mei l l l l 3 7 10 1 LHR IRBAN 5 Reviu Renja Perangkat Dacrah TA 2023 Minggu I Juli Minggu Ill Juli l 4 5 5 20 34 15 31 LHR IRBAN 6 Reviu KUA PPAS Provinsi Kepulaunn Riau TA 2023 Minggu II Mei Minggu IV Mei l l l l 3 7 10 1 LHR IRBAN 7 Reviu RKA Persngkat Darrah TA 2023 Minggu I Mioggu III l 4 6 6 24 4f 15 31 LHR IRBAN Agustus gustus Reviu Dokumen Perencanan dan Penganggaran APBD P-2022 8 Reviu RKPD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Minggu III Juni Minggu IV Jani l l l l 3 7 10 l LHR IRBAN TA 2022 9 Reviu Renja Perubahan Perangkat Darrah TA 2022 Minggu I Minggu III l 4 4 4 15 28 15 31 LHR IRBAN September September 10 Reviu KUPA PPAS Provinsi Kepulauan Riau TA Minggu III Minggu IV l l l l 3 7 10 l LHR IRBAN 2022 Agustus gustus 11 Reviu RKA Perubahan Perangkat Dacrah TA 2022 Minggu I Minggu Ill l 4 6 6 24 40 15 31 LHR IRBAN Oktober Oktober 12 Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Minggu l Juni Minggu II Juni l 2 2 2 4 10 10 12 LHR IRBAN Gender (PPRG) Tahap 1 13 Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Minggu III Jui Minggu IV uni l 2 3 3 6 14 10 18 LHR IRBAN Gender (PPRO) Tahap 2 14 Reviu Harga Pcrkiran Sendiri Minggu II Minggu I l 4 5 5 15 29 10 10 LHR IRBAN Februari Februai Reviu Dann Alokasi Khusus (DAK] Fisik 15 Reviu DAK Tahun Lolu Minggu I Minggu I l 4 4 4 13 25 7 Dibiayai 0PD 4 LHR IRBAN Februari Februari Terkait 16 Reviu Kontrak DAK Tahap I Tabun Berjalan Minggu I Juli Minggu I Juli l 4 4 4 13 25 7 Dibiayai 0PD 4 LHR IRBAN Terkait 17 Reviu Kontrakx DAK Thap 2 Tahun Berjalan Minggu IV Mingsu IV l 4 4 4 13 25 7 Dibiayad 0PD 4 LHR IRBAN Oktober Oktober Terkait 18 Reviu Kontrak DAK 'Tahap 3 Tahun Berjalan Minggu I MingguI l 4 4 4 13 25 7 Dbiayad OPD 4LHR IRBAN Desember Desember Terkait -- --- -- PELAKBANAAN BUBUNAN TIM PENAWA9 BIAYA JUMLAH HARI OUTPUT UNIT YANG NO AUDITI RIBIKO (Rp) MELAKBANAKAN MULAI BELESAI PJ PEMBANTU PJ DALNIS KETUA TIM ANG6OTA TIM JUMLAH Monitoring dan Evaluasi Dana Rantunn Opcrasiona! Sekolah (BOS) 10 Monev Dana BOS Pada Kabupaten Annmbas - Mings IV Minggu IV 1 1 1 1 3 6 s 1 LHM IRBAN September September 11 Monev Dana BOS Pada Kabupaten Lingga - Minggu IV Minggu IV 1 1 1 1 3 6 s 1 LHM IRBAN September September 12 Monev Dana BOS Pada Kabupaten Bintan - Minggu IV Minggu IV 1 1 1 1 3 6 s 1 LHM IRBAN September September 13 Monev Zona Integritas MingguI Minggu II 1 4 4 4 9 21 10 4LHM IRBAN September September 14 Monitoring dan Evalunsi Penyelcsainan Keruginn - Minggu III Juni Minggu IV uni 1 1 1 1 4 7 10 1LHM IRBAN Daerah tahap I 15 Monitoring dan Evaluasi Penyclcsaian Kerugian - Minggu II Minggu IV 1 1 1 1 4 7 10 lLHM IRBAN Daerh tahap LI Agustus Agustus 16 Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP dan BPK Pada - Mingsu April Minggu II April 1 1 4 10 15 10 lLHM SEKRETARIAT DAN IRBAN Perangkat Daerah Tahap I 17 Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP dan BPK Pada - Minggu I Minggu II 1 1 4 10 15 10 1 LHM SEKRETARIAT DAN IRBAN Perangkat Dacrah 'Tahap II Oktobcr Oktober 18 Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP dan BPK Pada - Minggu II Mingsu 1 1 1 4 10 15 10 lLHM SEKRETARIAT DAN IRBAN Perangkat Dacrah Tahap III Desember Desember 19 Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP pada Kab. Minggu II Mei Minggu II Mei 1 1 1 1 3 6 s lLHM SEKRETARIAT DAN IRAN Natuna 20 Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP pada Ko1a Minggu I uni Minggu I Juni 1 1 1 1 3 6 s I LHM SEKRETARIAT DAN IRBAN Batam 21 Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP pada Kab Minggu I Minggu I 1 1 1 1 3 6 s I LHM SEKRETARIAT DAN IRBAN Bintan Agustus Agustus IX KE GIATAN ABIBTENSI DAN KONBULTAB 1 Asistensi Penyusunan Register Risiko Perangkat - Minggu III Minggu Ill 1 4 6 6 24 40 3 1 LAP IRBAN Darrah pada Seluruh Perangkat Daerah Maret Maret 2 Asistensi Kematangan MR Perangkat Daerah - Mfhggu III Juni Minggu IV Juni 1 4 4 4 8 20 10 1LAP IRBAN Tahap I 3 Asistensi Kematangan MR Perngkat Darrah Minggu Ill Juli Minggu IV Juli 1 4 4 4 8 20 10 1 LAP IRBAN Tahap I 4 Pemctaan Level Kcmatangan MR Pada Perangkat Minggu I April Minggu Ill April 1 3 3 3 6 15 15 1LAP RBAN Dacrah x KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN 1 Peningkatan Kompetensi APIP - Januari Desember 1 LAP SEKRETARIAT PELAKBANAAN BU8UNAN TIM PENGAWAS BIAYA UNIT YANG NO AUDIT1 RI8IKO JUMLAH HARI (Rp) OUTPUT MELAKSANAKAN MULA.I 8ELEBAI PJ PEMBANTU PJ DALNIS KETUA TIM ANOOOTA TIM JUMLAH 2 Rapat oordinasi Pengawasan Dae rah Minggu II Minggu IH LAP SEKRETARLAT (RAKORWASDA) Tingkat Provinsi Kepulauan Rint. September September 3 Aksi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Januari Dsember 1 LAP SEKRETARIAT Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Rieu a.n.GUBERNUR KEPULAUAN RLAU z:- �c;u•- ST. IRMENDAS, S.E. Ak. NIP. 19650726 199403 1 001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2021