DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini diatur tentang Pedoman Evaluasi Register Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Register Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890\;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Mengingat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI REGISTER RJSIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi evaluator yang ditugaskan untuk melaksanakan Evaluasi Register Risiko strategis pemerintah daerah, Risiko strategis perangkat daerah, dan Risiko operasional perangkat daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah mengevaluasi Risiko strategis pemerintah daerah, Risiko strategis perangkat daerah, dan Risiko operasional perangkat daerah.

BAB II

EVALUASI REGISTER RISIKO

Pasal 4

Evaluasi register Risiko dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai APIP kepada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Tujuan dilakukannya evaluasi register Risiko adalah untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah dan perangkat daerah telah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola Risiko yang teridentifikasi.

Pasal 6

(I) Evaluasi dilakukan terhadap dokumen:

a.Register Risiko Strategis Pemerintah Daerah;
b.Register Risiko Strategis Perangkat Daerah; dan
c.Register Risiko Operasiona Perangkat Daerah.

(2)Dokumen Register Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pemerintah daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(3)Dokumen register Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun oleh seluruh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf a, huruf b dan huruf c dapat disusun setelah Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ditetapkan dan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 8

(l) Inspektur Daerah menugaskan APIP untuk melakukan Evaluasi Register Risiko sebagai Tim Evaluator.

(2)Tim Evaluator terdiri atas:
1. a.Penanggung jawab;
2. b.Pembantu Penanggung jawab;
3. c.Pengendali Mutu;
4. d.Pengendali Teknis;
5. e.Ketua Tim;
6. f.Anggota Tim; dan/atau
7. g.Staf Teknis.
(3)Tim Evaluator melakukan evaluasi menggunakan kertas kerja sebagai berikut:
1. a.Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Pemerintah Daerah;
2. b.Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Strategis Perangkat Daerah; dan
3. c.Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Operasional Perangkat Daerah.
(4)Pedoman pengisian dan format kertas kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c disebutkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(I) Hasil evaluasi sementara dituangkan dalam catatan hasil Evaluasi Register Risiko yang didalamnya terdapat saran dan perbaikan perumusan atau identifikasi Risiko, penyebab, dampak dan rencana tindak pengendalian.

(2)Catatan hasil evaluasi disampaikan kepada pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam masa penugasan.
(3)Perangkat Daerah melakukan penelaahan terhadap catatan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan hasil telaahan sebagai berikut:
1. a.sepakat dengan catatan hasil Evaluasi Register Risiko; atau
2. b.tidak sepakat dengan catatan hasil Evaluasi Register Risiko.
(4)Dalam hal hasil telaah kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kepala perangkat daerah melakukan perbaikan dan penetapan kembali Register Risiko sesuai dengan saran yang dituangkan dalam catatan hasil Evaluasi Register Risiko.
(5)Dalam hal hasil telaah kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kepala perangkat daerah melakukan perbaikan dan penetapan kembali Register Risiko sesuai dengan hasil analisis ulang yang dilakukan perangkat daerah.
(6)Hasil telaah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (33), dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara tim evaluator bersama kepala Perangkat daerah dengan melampirkan Register Risiko hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5].

Pasal 10

Pasal 11

Proses evaluasi register Risiko diawali dengan Pemerintah Daerah menyusun register Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…