DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Februari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS 3. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4. PELAKSANAAN KEGIATAN 5. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 6. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 7. PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN 8. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 9. PELAPORAN 10. TEGURAN, PERINGATAN, SANKSI BAGI PA/KPA, PPK, DAN PPTK 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang f Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 7.Peraturan Pemermtah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8.Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan f Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6322); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 1781);* 16.Peraturan Menteri Penda^^agunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 17.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659); 18.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41); 19.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 3); 20.Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 384) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 434); 21.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2018tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 547);Q t

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu dan tanggungjawab kepada Gubernur mempunyai tugas sebagai berikut: a.koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah; b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan; f.keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan g.memimpin TAPD.
(2)Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah paling sedikit meliputi:
1. a.koordinasi dalam penjoisunan sistem dan prosedur pengelolaan
  1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelilaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
(5)Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas: a.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; b.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD; dan c.Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran Daerah. f i keuangan daerah; b.koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan c.koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(3)Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
(4)Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ay at (1) koordinator dibantu oleh pembantu koordinator yang ditetapkan oleh Gubernur.
(1)Tugas dan tanggungjawab Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah membantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan sinkronisasi dan pengawasan program dan kegiatan yang bersifat teknis dan berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
(2)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda; d.melaksanakan fungsi BUD; dan e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. •i
(3)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mempunyai wewenang sebagai berikut: a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b.mengesahkan DPA-SKPD; c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan si stem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e.melaksanakan pemungutan pajak daerah; f.menetapkan anggaran kas dan SPD; g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
1. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
2. i.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
3. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
(4)Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu sebagai berikut: a.mengelola investasi; b.menetapkan anggaran kas; c.melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; d.membuka rekening Kas umum daerah; e.membuka rekening penerimaan; f.membuka rekening pengeluaran; dan g.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(5)Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
(6)Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
(7)Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. f
(2)Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(3)Kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut: a.menyiapkan Anggaran Kas; b.menyiapkan SPD; c.menerbitkan SP2D; d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f.menyimpan uang daerah; g.melaksanakanpenempatanuangdaerahdan mengelola/menatausahakan investasi;
1. h.melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
2. i.melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
3. j.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
4. k.melakukan penagihan piutang daerah.
(4)Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut: a.menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD; b.melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; c.menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
(5)Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
(6)Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(7)Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.

Pasal 9

Tugas dan kewenangan PA mulai berlaku pada saat yang bersangkutan dilantik oleh Gubernur dalam jabatannya.

Pasal 10

Bagi SKPD yang dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian maka tugas dan kewenangan sebagai PA ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan ketentuan berhalangan sementara yang belum dapat ditentukan masa waktunya.

Pasal 12

(1)Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: a.menyusun KAK - RKA - SKPD; b.menyusun DPA-SKPD; c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
1. h.menandatangani SPM;
2. i.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
3. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
4. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  1. 1.menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
5. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
6. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: a.menyusun anggaran kas SKPD; b.melaksanakan pemungutan Iain-lain pendapatan asli daerah; c.menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); d.menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; e.menyusun dokumen permintaan pengasahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluara daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
(3)Kepala SKPD selaku PA mempimyai wewenang, meliputi: a.menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b.menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); c.menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; d.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan e.menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat }^ang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
(6)Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat: a.pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; b.hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuaidenganketentuanperaturan perundang- undangan; c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan d.kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: a.perjanjian atau perikatan; b.berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan d.piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
(11)Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pasal 13

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.Kepala Biro/Pit. Kepala Biro yang ditunjuk dan diangkat di lingkungan Sekretariat Daerah oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD/PA yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur; b.Pejabat Administrator/Pit. Pejabat Administrator dapat ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD/PA yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur; c.Pejabat Pengawas/Plt. Pejabat Pengawas pada unit kerja dapat ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD/PA yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur; dan d.KepalaSekolahpadaunitSekolahMenegah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus dapat ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD/PA yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(3)Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. ^4) Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
(5)Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Untuk Dinas Pendidikan yang dikarenakan peralihan kewenangan, dengan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, lokasi kegiatan/rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, maka PA dapat menunjuk Kepala Cabang Dinas selaku KPA.^ 1
(7)Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
(8)Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi: a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah; f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
(10)Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
(11)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
(12)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(13)KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(14)Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas sebagai berikut: a.menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; b.menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; d.melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain f dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
1. h.menandatangani SPM;
2. i.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
3. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
4. k.mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  1. 1.mengusulkan PPTK dan PPK-Unit SKPD kepada PA;
5. m.menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
6. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(15)Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pasal 14

PA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

(2)PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: a.mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; b.menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan c.menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
(4)Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi: a.menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; b.memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; c.melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA; dan d.menyusun Laporan Akhir Kegiatan/Sub Kegiatan.
(5)Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
1. a.menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; b.menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan; dan c.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
(6)Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA/KPA.
(7)Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada PA/KPA.
(8)Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
(9)PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
(10)PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(11)Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
(12)Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
(13)ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau pejabat pengawas yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
(14)Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
(15)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK.
(16)PPTK untuk lingkungan Sekretariat Daerah adalah Pejabat Administrator/Pit Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas/Pit Pejabat Pengawas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA.
(17)PPTK untuk lingkungan RSUD tipe B adalah Pejabat Administrator/Pit Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas/Plt Pejabat Pengawas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA.

Pasal 15

(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
(3)Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
(4)PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara PenerimaanPembantu,Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
(5)PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b.menyiapkan SPM; c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan e.menyusun laporan keuangan SKPD.
(6)Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
(7)Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada ayat (5), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu sebagai berikut: a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya; b.melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan c.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
(8)Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
(9)Pembantu PPK SKPD mempunyai tugas sebagai berikut: a.membantu melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b.membantu menyiapkan SPM; c.membantu melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; d.membantu melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan e.membantu menyusun laporan keuangan SKPD.

Pasal 16

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
(2)Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: a.besaran anggaran yang berlaku untuk biro di lingkungan Sekretariat Daerah; b.rentang kendali dan/atau lokasi; dan c.dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yangdiajukanolehBendahara Pengeluaran pembantu; b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP- LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
(4)Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP- TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(5)Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(6)Selain melaksanakan tugas pada ayat (3), PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
1. a.melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…