DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi : tata kelola SPBE; manajemen SPBE; audit TIK; penyelenggara SPBE; percepatan SPBE; dan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang SALINAN Keterbukaan . . . Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 671, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem . . . Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 245);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19.Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah yang dimaksud adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Gubernur . . .
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4.Sekretaris Daearah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5.Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
7.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan.
10.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
12.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
13.Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
15.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
17.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan . . . kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
18.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19.Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
20.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21.Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
22.Jaringan Antar OPD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
23.Jaringan Intra OPD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam OPD.
24.Perangkat Khusus OPD adalah perangkat khusus yang dibutuhkan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, Radio Frequency Identification (RFID), dan sejenisnya.
25.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE; Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
26.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
27.Aplikasi Khusus Berbagi Pakai adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh lebih dari satu OPD.
28.Aplikasi Khusus OPD adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh satu OPD;.
29.Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source- code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
30.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
31.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
32.Manajemen . . .
32.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
33.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
34.Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tingkat 1 adalah staf atau unit di OPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di OPD Pemilik Layanan.
35.Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tingkat 2 adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK OPD yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tingkat 1.
36.Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Government Chief Information Officer adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah instansi pemerintah.
37.OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung- jawab layanan dimaksud.
38.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dan panduan bagi seluruh OPD, Unit kerja dan Pegawai dalam pelaksanaan visi dan misi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.keterpaduan;
4. d.kesinambungan;
5. e.interoperabilitas;
6. f.akuntabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(3)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(4)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(5)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap,dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(6)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar system elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
(7)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.tata kelola SPBE;
b.manajemen SPBE;
c.audit TIK;
d.penyelenggara SPBE;
e.percepatan SPBE; dan
f.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB IV

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1)Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE.
(2)Dalam hal Rencana Induk SPBE Daerah belum tersedia, maka mengacu kepada Rencana Induk SPBE Nasional.
(3)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.data dan Informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE;
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Keamanan SPBE; dan
10. j.Layanan SPBE.

Pasal 6

(1)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disusun bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Pemerintah Daerah yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE;
4. d.Arsitektur SPBE; dan
5. e.Peta Rencana SPBE.
(3)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerahdisusun berdasakan Rencana Induk SPBE Nasional dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(4)Perumusan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD.
(5)Rencana . . .
(5)Rencana Induk SPBE dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
2. b.perubahan kebijakan strategis.
(6)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.
(7)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf b bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur terdiri dari:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(3)Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(4)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(5)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD Pemerintah Daerah.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Provinsi Kepulauan Riau.
(7)Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh:
1. a.Bagian Organisasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
2. b.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
3. c.Dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur keamanan dan arsitektur layanan SPBE.
(8)Arsitektur . . .
(8)Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(9)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau;
4. d.perubahan RPJMD Pemerintah Daerah.
(10)Hasil Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c disusun berpedoman pada peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD Pemerintah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/ atau kegiatan SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
(3)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Tata kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.audit TIK.
(4)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksu dpada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(5)Reviu Peta Rencana SPBE dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh penyusunan masing-masing domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(7).
(6)Reviu Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
1. a.penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan . . .
4. c.perubahan RPJMD;
5. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
6. e.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(7)Hasil reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Provinsi Kepulauan Riau;.

Pasal 9

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d disusun oleh OPD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas dan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Pasal 10

(1)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2)Proses Bisnis Pemerintah Daerah disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh bagian Organisasi.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…