DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai Tata Cara Penerbitan Lisensi, Arsitek Asing, Hak dan Kewajiban Pemilik Lisensi, Pembinaan Penyelenggaraan Lisensi, Pengabdian Masyarakat, Pengenaan Sanksi Administratif, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa agar pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/ atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, perlu disusun pedoman penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Kepulauan Riau;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2 0 2 1 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 7 tentang Arsitek, setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Lisensi Arsitek;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 ten.tang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 0 1 7 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 7 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 0 1 7 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 0 1 7 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 6 1 8 ) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 7 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 1 2 . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 2 2 1 ) ;
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14.Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003 Nomor 6-306);
15.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau; 1 6 . Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG LISENSI ARSITEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;

2.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepualauan Riau;
4.Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, kcamanan, keschatan, kenyamanan dan kemudahan;
5.Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan kabupaten dan kota;
6.Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek;
7.Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut DAI adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek;
8.Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia;
9.Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk Praktik Arsitek yang diterbitkan oleh DAI;
10.Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan perizinan lain; 1 1 . Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kepulauan Riau; 1 2 . Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung; 1 3 . Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
14.Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi di Daerah yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan Arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan kaidah tata ruang dan arsitektur lokal; 1 5 . Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia; 1 6 . Daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Arsitek berupa larangan yang dipergunakan untuk kepentingan pengurusan dokumen PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan perizinan lainnya serta penyelenggaraan praktek arsitek;
17.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau; dan
18.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan teknis bangunan gedung adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Bidang Cipta Karya.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan kabupaten dan kota di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertujuan sebagai pengendali/alat kontrol agar para pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan Gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan kabupaten dan kota dapat tertib dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi:

a.Lisensi;
b.Tata Cara Penerbitan Lisensi;
c.Arsitek Asing;
d.Hak dan Kewajiban Pemilik Lisensi;
e.Pembinaan Penyelenggaraan Lisensi;
f.Pengabdian Masyarakat;
g.Pengenaan Sanksi Administratif;
h.Ketentuan Peralihan; dan
1. 1.Ketentuan Penutup.

BAB II

LISENSI

Pasal 5

(1)Setiap Arsitek yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung wajib memiliki Lisensi.
(2)Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
(3)Lisensi diberikan kepada Arsitek yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, dan memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di Daerah.

Pasal 6

(1)Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan dalam bentuk Lisensi
(2)Lisensi sebagaimana pada ayat ( 1 ) , paling sedikit memuat informasi:
1. a.nomor Lisensi;
2. b.identitas pemilik Lisensi;
3. c.nomor bukti kepemilikan STRA; dan
4. d.tanggal penerbitan dan masa berlaku Lisensi.
(3)Format lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 7

Masa berlaku Lisensi di Daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN LISENSI

Pasal 8

Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi di Daerah dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 9

( 1 ) Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan meliputi:

a.Untuk permohonan penerbitan Lisensi baru, terdiri dari:
1. 1.Surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai (lampiran 2);
2. 2.Kartu Tanda Penduduk;
3. 3.STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
4. 4.Rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah (lampiran 1 ) .
b.Untuk permohonan penerbitan perpanjangan Lisensi, terdiri dari:
1. 1.Surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai (lampiran 3);
2. 2.Kartu Tanda Penduduk;
3. 3.STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
4. 4.Lisensi yang habis masa berlakunya; dan
5. 5.Rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah (lampiran 1 ) .
c.Untuk permohonan penerbitan penggantian Lisensi hilang/rusak, terdiri dari :
1. 1.Surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai (lampiran 4);
2. 2.Kartu Tanda Penduduk;
3. 3.STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
4. 4.Jika rusak, Lisensi yang rusak disertai dengan Surat Keterangan Rusak dari organisasi profesi (lampiran 5); dan
5. 5.Jika hilang, Surat Keterangan Hilang dari pihak berwenang.

(2)Permohonan perpanjangan Lisensi dapat diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
(3)Dalam hal pemilik Lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.
(4)Lisensi yang diganti pada setiap perpanjangan, Lisensi lama harus dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan per1z1an.

Pasal 10

Mekanisme penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi

a.pemohon mengajukan permohonan Lisensi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
b.Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan meneruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tek:nis bangunan gedung paling lambat 1 (satu) hari kerja;
c.dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan atau diberitahukan ke pemohon un tuk dilengkapi atau diperbaiki;
d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tek:nis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan permohonan penerbitan baru, perpanjangan dan penggantian Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan memberikan rekomendasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan untuk menerbitkan Lisensi Arsitek; dan
e.berdasarkan hasil rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tek:nis bangunan gedung, Perangkat Daerah urusan Perizinan dapat/tidak menerbitkan Lisensi Arsitek atau mengembalikan berkas permohonan.
a.permintaan Badan Usaha di Indonesia;
b.inisiatif Badan Usaha Arsitek Asing; dan
c.permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.

(2)Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , wajib memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. b.memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh DAI; dan
3. c.bermitra dengan Arsitek berlisensi.
(3)Arsitek yang bermitra dengan Arsitek Asing bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…