Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2025
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. BAB 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. BAB 11 SOP SATPOL PP
SOP deteksi dan cegah dini; SOP pembinaan dan penyuluhan; SOP patroli; SOP pengamanan; SOP pengawalan; SOP penertiban; dan SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.® oo a0 op
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB III
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SOP Satpol PP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB 1V PENDANAAN
Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP provinsi Lampung berasal dari:
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 6-5- 2025 GUBERNUR LAMPUNG, ttd RAHMAT MIRZANI DJAUSAL Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 6-5- 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG ttd MUHAMMAD FIRSADA BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 11 Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum, 7 Yudhi Alfadri, SH., MM Pembina Utama Muda NIP. 19710629 199703 1 001 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2025 TANGGAL : 6-5- 2025 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas Satpol PP yang dilakukan secara baik dan benar, diperlukan pedoman pelaksanaan tugas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Satpol PP sebagai petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berpedoman pada pedoman tersebut diharapkan pelaksanaan tugas Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar operasional prosedur Satpol PP. Maksud dan Tujuan Pengaturan SOP Satpol PP dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
Tujuan diaturnya SOP Satpol PP dalam Peraturan Gubernur ini yaitu untuk: 1. N gk LR mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang; menjaga martabat dan kehormatan ASN pada Satpol PP; menciptakan ketertiban dan menjamin akuntabilitas Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab; mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; menciptakan kepastian hukum; memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan anggota Satpol PP; dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Dasar Hukum L. 2 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Ketentuan Umum
Tidak Melanggar HAM, merupakan setiap kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dilaksanakan sesuai prosedur, merupakan setiap kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan sesuai dengan petunjuk tertulis yang telah ditetapkan sebagai standar operasional prosedur Satpol PP. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun, merupakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Satpol PP selalu berpedoman kepada standar operasional prosedur yang berlaku sehingga tidak menimbulkan korban/kerugian pihak manapun. Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundang- undangan, merupakan setiap anggota Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya serta mempedomani peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum. 10. 11. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, merupakan kemampuan setiap anggota Satpol PP dalam menyampaikan informasi, gagasan ataupun pesan kepada seluruh pihak secara sopan, mudah dipahami, tidak mengabaikan kepentingan pihak lain, dan tidak menimbulkan rasa antipati pihak lain. Dilengkapi dengan kendaraan operasional sesuai ketentuan, merupakan setiap kegiatan yang dilaksanakan anggota Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menggunakan kendaraan operasional Satpol PP sesuai kebutuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menggunakan perlengkapan operasional sesuai ketentuan, merupakan setiap kegiatan yang dilaksanakan anggota Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat senantiasa dilengkapi dengan perlengkapan operasional Satpol PP sesuai kebutuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan, merupakan kewajiban seluruh anggota Pol PP dalam pelaksanaan tugas tugas, fungsi dan wewenang dengan menggunakan pakaian dinas Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait, merupakan kemampuan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik instansi vertikal, horizontal dan instansi pengawas yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP. Memiliki kompetensi Pol PP, merupakan Pol PP memiliki kemampuan dan kapasitas kerja yang dilandasi oleh keterampilan, pengetahuan serta sikap kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dengan mengedepankan Kode Etik Pol PP. Ruang Lingkup a) b) SOPSatpolPPyangdiaturdalamPeraturanGubernurini merupakanSOPGenerik(Umum)berdasarkansifatdanmuatan kegiatannyayangrelatifmemilikikesamaanbaikdarikegiatan yangdi-SOP-kanmaupundaritahapankegiatan dan pelaksananya.VariasiSOPyangadahanya disebabkan perbedaan lokasiSOPituditerapkan. Format SOPSatpolPPyangdiaturdalam PeraturanGubernurini adalah formattahapan berurutan(HierarchicalSteps),dimana langkah-langkahyangtelahdiidentifikasidijabarkankedalamsub- sublangkahsecaraterperinci. PetunjukteknisdariSOPSatpolPPyangdiaturdalam Peraturan Gubernuriniditetapkanolehpemerintah daerah melalui Perkada. Petgnjukteknis tersebutmerupakanpenjabaransecaralebih rinci dari setiaptahapan SOPSatpolPPsebagaimanayang diaturdalam Peraturan MenteriDalamNegeri tentang Standar Operasional ProlsedurSatuanPolisiPamongPraja dan KodeEtik PolisiPamong Praja.Penjabaran secararincitersebut termasuk dalam hal d) 8- penerapan format SOP Administrasi Pemerintahan menggunakan format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts) sesuai ketentuan Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, ataupun penyusunan SOP pendukung yang sifatnya sifatnya lebih teknis, mikro, final dan/atau spesifik. Ruang lingkup SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini secara umum meliputi: SOP pada Satpol PP, ruang lingkup masing-masing SOP, ketentuan umum, uraian prosedur meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, keterkaitan dengan SOP lain, serta kendaraan dan perlengkapan operasional. II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA A. Penegakan Peraturan Daerah Nonyustisial 1 Ruang Lingkup:
Uraian Prosedur: Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan rencana anggaran biaya; 2) Penyusunan tahapan penegakan Perda dan jadwal kegiatan; 3) Pengidentifikasian pelanggar Perda; 4) Penerbitan Surat Perintah Tugas, dan 5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan.
1) Pengarahan Pengarahan diberikan kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum agar mentaati dan mematuhi Perda. 2) Pembinaan dan/atau Sosialisasi. Pembinaan dan/atau sosialisasi dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar Perda. Pembinaan dan/atau sosialisasi dilakukan melalui: a) Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar Perda untuk diberitahu serta diberikan pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Perda; dan/atau b) Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar Perda untuk diberikan pengarahan dan pembinaan terhadapartipentingnya kesadaran dankepatuhan terhadap Perda. 4G s 3) Penindakan Nonyustisial Penindakan nonyustisial dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka pencegahan/preventif dengan cara: a) Terhadap masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dan/atau setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan dilakukan penutupan sementara kegiatan usahanya sampai selesai pengurusan dokumen perizinannya; b) Terhadap masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda diwajibkan untuk menandatangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penandatanganan Surat Pernyataan. Apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan maka Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan diberi catatan bahwa masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan. Selama masa tersebut, Satpol PP melakukan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat, kelompok, dan badan hukum terhadap pelaksanaan Surat Pernyataan; c) Apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum tidak melaksanakan dan atau mengingkari Surat Pernyataan, maka Satpol PP akan memberikan:
d) Masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang tidak melaksanakan dan/atau mengingkari Surat Peringatan tersebut, Satpol PP menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Satpol PP sebelum menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ dapat melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pelaporan Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penegakan Perda nonyustisial selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh kepala Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah. L{iporan vang telah ditandatangani kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahanmelalui Sistem Informasi Pelaporan(SIP)Satpol PP; 12 - 5) Proses persidangan Dalam melaksanakan penegakan Perda yustisial dibentuk tim terpadu terdiri dari Satpol PP, perangkat daerah pengampu Peraturan Daerah, dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan untuk melakukan: a) Sidang ditempat terhadap para pelanggar Perda; b) Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Perda dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; c) Koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Perda di kantor pengadilan atau kantor Satpol PP.
Laporan yang telah ditandatangani kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP. Keterkaitan SOP Penegakan Perda Yustisial terkait dengan SOP Penegakan Perda Nonyustisial, SOP Penegakan Perkada, SOP Pembinaan dan Penyuluhan, SOP Patroli, dan SOP Penertiban. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Penegakan Peraturan Kepala Daerah
Ruang lingkup penegakan Perkada pada prinsipnya memuat kesamaan dengan penegakan Perda nonyustisial. Hanya, pada saat masyarakat, kelompok, dan badan hukum tidak mematuhi Surat Pernyataan yang telah ditandatangani serta tidak mengindahkan Surat Peringatan sesuai waktu yang ditentukan, Satpol PP melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran Perkada dengan memberikan sanksi administratif. Tahapannya:
Uraian Prosedur: Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan rencana anggaran biaya; 2) Penyusunan tahapan penegakan Perkada dan jadwal kegiatan; 3) Pengidentifikasian pelanggar Perkada; 4) Penerbitan Surat Perintah Tugas; dan 3) 4) b) °) menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan Perda dapat diketahui dari laporan yang diterima dari setiap orang maupun petugas, tertangkap tangan oleh masyarakat, maupun diketahui langsung oleh PPNS; Dalam hal terjadi pelanggaran Perda baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan; Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan:
Setelah dilakukan tindakan tersebut, selanjutnya PPNS melakukan proses penyidikan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran Perda. Pemeriksaan a) b) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik; Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Perda serta bersedia dan menaati untuk melaksanakan ketentuan Perda tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat Surat Pernyataan. Pemanggilan a) b) d) €) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan; Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang- undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing (peraturan daerah); Yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP; Dalam hal kepala Satpol PP adalah PPNS, maka penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP selaku penyidik; Dalam hal kepala Satpol PP bukan PPNS, maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Satpol PP dan diketahui oleh kepala Satpol PP; Dalam surat panggilan diwajibkan agar yang bersangkutan memenuhi panggilan tersebut (kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHAP). Keterkaitan SOP Penegakan Perda Nonyustisial terkait dengan SOP Penegakan Perda Yustisial, SOP Penegakan Perkada, SOP Pembinaan dan Penyuluhan, SOP Patroli, dan SOP Penertiban. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Penegakan Peraturan Daerah Yustisial
Ruang lingkup penegakan Perda yustisial pada prinsipnya sama dengan penegakan Perda nonyustisial dengan penambahan lingkup penindakan yustisial oleh PPNS. Uraian Prosedur: Prosedur penegakan Perda yustisial pada prinsipnya sama dengan penegakan Perda nonyustisial dengan penambahan prosedur pada saat dilakukan penindakan yustisial yang dilakukan oleh PPNS pada tahap pelaksanaannya. Penindakan yustisial dilakukan apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum tetap tidak melaksanakan dan atau mengingkari Surat Pernyataan maupun Surat Peringatan dan Satpol PP telah melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
1) Penyusunan tahapan penegakan Perda yustisial dan jadwal kegiatan; 2) Pengidentifikasian pelanggar Perda; 3) Penerbitan Surat Perintah Tugas, dan 4) Pembentukan tim terpadu (Satpol PP, perangkat daerah pengampu Peraturan Daerah, kepolisian selaku korwas PPNS, kejaksanaan, pengadilan).
1) Penyelidikan a) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 257 Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang- undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dalam rangkaian proses penyidikan yang dilakukan; b) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Perda (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah); c) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik Polri. 2) Penyidikan a) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Perda yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang- undang yang = 1 = 5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi dan aparat keamanan terkait. Pelaksanaan Tahap pelaksanaan antara lain melakukan pengarahan, pembinaan dan/atau sosialisasi, serta penindakan nonyustisial. 1) 2) 3) Pengarahan Pengarahan diberikan kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum agar menaati dan mematuhi Perkada. Pembinaan dan/atau Sosialisasi Pembinaan dan/atau sosialisasi dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar Perkada. Pembinaan dan/atau sosialisasi dilakukan melalui: a) Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar Perkada untuk diberitahu serta diberikan pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Perkada; dan/atau b) Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar Perkada untuk diberikan pengarahan dan pembinaan terhadap arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Perkada. Penindakan Nonyustisial Penindakan nonyustisial dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pencegahan/preventif dengan cara: a) Terhadap masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perkada diwajibkan untuk menanda tangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perkada dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penandatanganan Surat Pernyataan. Apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan maka Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan diberi catatan bahwa masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan. Selama masa tersebut, Satpol PP melakukan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat, kelompok, dan badan hukum terhadap pelaksanaan Surat Pernyataan; b) Apabila masyarakat dan badan hukum tidak melaksanakan dan atau mengingkari Surat Pernyataan, maka Satpol PP akan memberikan:
=gl =
c) Apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum tetap tidak melaksanakan dan atau mengingkari Surat Peringatan tersebut, Satpol PP melakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP. Keterkaitan SOP Penegakan Perkada terkait dengan SOP Penegakan Perda nonyustisial dan Yustisial, SOP Pembinaan dan Penyuluhan, SOP Patroli, dan SOP Penertiban. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Deteksi Dini dan Cegah Dini
Deteksi dini: pengumpulan bahan keterangan secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu. Cegah Dini: kegiatan secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada. Uraian Prosedur: Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
1) Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini dan cegah dini; 2) Penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini dan cegah dini; 3) Melakukan survei lapangan; 4) Penyiapan administrasi pelaksanaan (SPT, dan sebagainya); dan 5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan.
Tahap pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.
Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP. Keterkaitan SOP Deteksi dan Cegah Dini terkait dengan SOP Penegakan Perda Nonyustisial dan Yustisial, SOP Penegakan Perkada, SOP Pembinaan dan Penyuluhan, SOP Patroli, dan SOP Penertiban. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Pembinaan Dan Penyuluhan L. Ruang Lingkup: Pembinaan: proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, kelompok, dan badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada. Penyuluhan: kegiatan memberikan informasi kepada masyarakat, kelompok, dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Uraian Prosedur: Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
1) Penetapan sasaran (masyarakat, kelompok, badan hukum), waktu (bulanan, triwulan, semester dan tahunan), dan obyek yang akan diberikan pembinaan dan penyuluhan; 2) Penetapan tempat (formal dan informal sesuai kondisi lapangan), bentuk dan metode pembinaan dan penyuluhan (formal dan informal); 3) Survey lapangan; 4) Penyiapan administrasi pelaksanaan (SPT, materi; dan sebagainya); dan 5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dan aparat keamanan. b. < L= Pelaksanaan Tahap pelaksanaan pembinaan:1) 2) 3) a) b) <) d) e) Mengunjungi atau mengundang/memanggil masyarakat, kelompok maupun badan hukum secara formal untuk memberikan arahan dan himbauan pentingnya ketaatan terhadap Perda dan/atau Perkada serta produk hukum lainnya serta pelanggaran yang dilakukan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum. Pada saat pertemuan, disampaikan maksud dan tujuannya secara sopan, jelas, bahasa yang mudah dimengerti. Pada saat menyampaikan panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, surat panggilan maupun surat teguran satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan; Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ pembicaraannya. Selama proses pembinaan dilaksanakan, pelanggar Perda dan/atau Perkada serta produk hukum lainnya diwajibkan untuk menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran dikemudian hari. Apabila terjadi pelanggaran maka Satpol PP berhak melakukan penertiban; dan Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada standar operasional prosedur penertiban. Tahap pelaksanaan penyuluhan: a) b) <) Mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan menyampaikan materi penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penyuluhan dilakukan dengan sopan, jelas, bahasa yvang mudah dimengerti dan dengan prinsip saling asah, asih dan asuh diantara anggota Satpol PP dengan dengan masyarakat, kelompok, dan badan hukum tanpa mengabaikan kepentingan masing- masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan/atau Perkada serta produk hukum lainnya. Selain secara formal, secara informal seluruh anggota Satpol PP mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan terkait dengan Perda dan/atau Perkada serta produk hukum lainnya kepada masyarakat. Pelaksanaan pembinaandanpenyuluhanjuga dapat dilakukan denganmemanfaatkansarana danfasilitas umumyaitu: a)Media Massadan Media Elektronikseperti radio dan televisi. -17'- b) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/Kelurahan dan Kecamatan. c) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi pemerintahan daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, anggota Satpol PP juga harus mendengar keluhan dan permasalahan masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran ketentuan Perda, Perkada dan produk hukum lainnya dengan cara: a) Mendengarkan keluhan masyarakat, kelompok, dan badan hukum dengan seksama; b) Jangan memotong pembicaraan orang; c) Menanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya; d) Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat, kelompok, dan badan hukum; serta e) Menjadi pembicara yang baik. 5) Setelah mendengar keluhan, yang harus dilakukan anggota Satpol PP: a) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. b) Menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan telah melanggar Perda dan/atau Perkada dan produk hukum lainnya. Jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satpol PP untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukan dan diberikan pembinaan dan penyuluhan lanjutan c) Berani menegur masyarakat, kelompok, maupun badan hukum termasuk aparat pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Perda dan/atau Perkada atau produk hukum lainnya.
Lgporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahanmelalui Sistem Informasi Pelaporan(SIP)Satpol PP. Keterkaitan SOP Pembinaan dan Penyuluhan terkait dengan SOP Penegakan Perda Yustisial dan Nonyustisial,SOP PenegakanPerkada, dan SOP Penertiban. ' 4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Patroli 1 Ruang Lingkup: Kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata di lokasi atau tempat-tempat yang dianggap rawan, antar batas wilayah, maupun tempat keramaian/hiburan. Uraian Prosedur: Prosedur patroli dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
1) Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli; 2) Penetapan tempat dan bentuk patroli; 3) Penyiapan administrasi pelaksanaan; 4) Pemeriksaan semua perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan; dan 5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan. Dalam tahap persiapan, sudah dilakukan identifikasi pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
1) Patroli yang dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah a) Patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat; b) Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan; c) Setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan; d) Patroli dilakukan dengan sistem:
(a) Tugas patroli dimulai sejak keluar dari kantor; (b) Dilakukan minimal 2 (dua) orang; (c) Usahakan untuk mengenal daerah patroli; (d)Perhatian harus ditujukan kepadahal- halyangmenyangkutdengan Peraturan Pemerintah Daerahserta dicatatuntuk dilaporkan kepada pimpinan;
() Walaupun setiappatroli dituntut/ diharuskan untuk berani mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakannya itu harus didasarkan kepada norma-norma dan peraturan yang berlaku. Patroli kawasan, yaitu patroli dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan ketentuan: (a) Ketentuan untuk patroli blok berlaku pula bagi patroli kawasan; (b) Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan sepeda motor dan/atau kendaraan mobil; (c) Mentaati peraturan lalu lintas; (d) Menjalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya; (e) Jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat perlu sekali; () Jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari; (g Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang menggganggu lingkungan/ ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha tempat usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum) segera ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan, kemudian dicatat dan dilaporkan pimpinan; (h) Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat seperti gelandangan/ pengemis jalanan yang meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor, pekerja seks komersial dijalan pada malam hari, tempat-tempat/orang-orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya. =20 -
2) Patroli Pengawasan Penugasan patroli bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada, dengan ketentuan: a) Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; b) Melaksanakan pembinaan masyarakat; c¢) Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan d) Mensosialisasikan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. 3) Patroli Khusus Penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan ketentuan: a) Menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata- nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; b) Melakukan penindakan nonyustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan c¢) Melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pelaporan Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan patroli selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/pendokumentasianberkas sertamembuat laporanhasilkegiatan yang ditandatanganiolehKepala Satpol PPdandisampaikan kepada kepala daerah.Terhadapkejadian yangmemerlukantindakansegera, laporan dibuat secara langsung secara berjenjang. Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP. Keterkaitan SOP Patroli terkait dengan SOP Penegakan Perda NonYustisial dan Yustisial, SOP Penegakan Perkada, SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini, SOP Pembinaan dan Penyuluhan, dan SOP Penertiban. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Pengamanan L. Ruang Lingkup: Segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset, lokasi, upacara dan acara penting, dan dokumen agar aman dan kondusif. Uraian Prosedur: Prosedur pengamanan dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
1) Penetapan waktu, sasaran dan obyek serta jumlahnya yang akan dilakukan pengamanan; 2) Penetapan tempat, bentuk dan metode pengamanan; 3) Penyiapan administrasi pelaksanaan; 4) Pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan; dan 5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan, serta melakukan survey lapangan. Sasaran dan obyek pengamanan meliputi: 1) Aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk rumah dinas pejabat pemerintahan daerah dan gedung/perkantoran; 2) Lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP; 3) Upacara dan acara penting; dan 4) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.
1) Rumah dinas pejabat pemerintah daerah (perlu pembatasan): a) Menyiapkan jadwal dan petugas; b) Membuat Berita Acara pelimpahan tugas; ¢) Mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung; d) Melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar pintu gerbang pada saat pejabat/tamu keluar masuk lingkungan Rumah Dinas; 2) 3) e ~ 22}~ Mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara- suara lain yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelpon; Mencatat kejadian penting/menonjol selama melakukan tugas jaga; Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayanan seperti petugas telpon, PAM, listrik dan lain-lain; Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian; dan Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya serta para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dll). Sekitar ruang kerja pejabat pemerintahan daerah (perlu pembatasan): a) b) <) d) g h) Melakukan pemeriksaan di lingkungan ruang kerja; Melakukan koordinasi dengan Tata Usaha dan ajudan; Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan datang; Memberikan pelayanan penunjang lainnya bilamana diperlukan; Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung; Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian; Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya dan para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dll); Mengingatkan kepada Tata Usaha untuk melakukan pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, Pemadam Kebakaran, AC, tempat penyimpanan dokumen /arsip dll; dan Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor atau sampai dengan batas waktu Pejabat meninggalkan tempat. Aset daerah selain rumah dinas dan sekitar ruang kerja pejabat pemerintahan daerah: a) b) ) d) Menyiapkan jadwal dan petugas; Melakukan koordinasi ~dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset; Melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan di lapangan; Melakukan komunikasi secara teratur dan ?:)erkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; Melaksanakan pengawasan gedung/aset; dan Merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas perlengkapan yang digunakan untuk memonitor Gedung/Asset. 4) 5) 6) Lokasi kunjungan/tempat pejabat pemerintah daerah dan tamu VIP: a) b) g h) Melakukan penjagaan dilingkungan lokasi; Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi; Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi termasuk mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi; Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi; Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi; Melakukan koordinasi dengan/antar seluruh unsur pengamanan lain selama berlangsung kegiatan; Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud. Pengamanan Upacara dan Acara Penting: a) b) c) d e) g h) Merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara dan acara penting; Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai; Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi; Melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas serta penataan terhadap para pedagang di sekitar lokasi; Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi; Mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; Melakukan koordinasi dengan/antar seluruh unsur pengamanan lain selama berlangsung kegiatan; dan Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud. Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang- undangan.
Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol BE: Keterkaitan SOP Pengamanan terkait dengan SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini, SOP Patroli, dan SOP Pengawalan. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Pengawalan
Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP) yang dilakukan melalui pengawalan dengan berjalan kaki dan pengawalan dengan kendaraan bermotor. Sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan, pengawalan dengan kendaraan bermotor merupakan tugas dan kewenangan kepolisian. Dengan demikian, pengawalan dengan kendaraan bermotor oleh Satpol PP sifatnya mendukung pengawalan oleh kepolisian dan posisinya berada dibelakang pejabat/orang-orang penting (VIP). Uraian Prosedur: Prosedur pengawalan dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
1) Penetapan waktu, sasaran dan obyek serta jumlah yang akan dilakukan pengawalan; 2) Penetapan tempat, bentuk dan metode pengawalan; 3) Penyiapan administrasi pelaksanaan; 4) Pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan; 5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan, dan 6) Survey lapangan.
1) Tahap pelaksanaan pengawalan berjalan kaki meliputi: a) Komandan dan anggota pengawalan dalam keadaan siap berdiri di belakang dan/atau sekitar pejabat/VIP; b) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disepanjang lokasi yang dilalui; ¢) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol selama pengawalan berjalan kaki I. disepanjang lokasi yang dilalui; dan d) Melakukan koordinasi dengan/antar seluruh unsur pengamanan lain selama berlangsung pengawalan berjalan kaki. 2) Tahap pelaksanaan pengawalan dengan kendaraan bermotor meliputi: a) Kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang; b) Pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal; c) Komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan; d) Kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan; e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup (bila diperlukan); f) Tiba di tujuan:
dan
g) Selesai acara akan kembali ke kantor:
h) Tiba di kantor: Setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP.
Penertiban
Penertiban adalah suatu tindakan untuk menertibkan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan/atau Perkada maupun peraturan lain. Tindakan penertiban dilakukan setelah masyarakat, kelompok, maupun badan hukum selaku pelanggar tidak mematuhi Surat Pernyataan yang telah ditandatangani serta tidak mengindahkan Surat Peringatan pertama, Surat Peringatan kedua dan Surat Peringatan ketiga sesuai standar operasional prosedur penegakan Perda dan/atau Perkada. Tindakan penertiban bersifat nonyudisial dan biasanya dilakukan dengan cara menghentikan sementara kegiatan yang melanggar Perda dan/atau Perkada dan peraturan lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang. Penertiban meliputi: tertib tata ruang; tertib jalan; tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; tertib lingkungan; tertib tempat usaha dan usaha tertentu; tertib bangunan; tertib sosial; tertib kesehatan; tertib tempat hiburan dan keramaian; tertib peran serta masyarakat; dan tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing. Uraian Prosedur: Prosedur penertiban dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
1) Penetapan waktu, sasaran dan obyek penertiban serta jumlah personil yang akan melakukan penertiban; 2) Penetapan tempat, bentuk dan metode penertiban; 3) Penyiapan rencana operasi penertiban; 4) Penyiapan administrasi pelaksanaan; 5) Pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan; 6) Penyiapan perlengkapan pertolongan pertama (P3K) dan kendaraan pertolongan darurat/ambulans); 7) Penyampaian arahan/briefing kepada anggota tentang maksud dan tujuan penertiban, kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam penertiban, sikap bertindak tegas namun tidak arogan, tidak melakukan pemukulan/kekerasan (body contact), menjunjung tinggi HAM, dan mematuhi perintah pimpinan; 8) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait termasuk RT/RW dan masyarakat setempat, serta aparat keamanan; 9) Survei lapangan dalam rangka pemantauan situasi dan kondisi; dan 10) Pemberitahuan kepada masyarakat, kelompok dan badan hukumyang akanditertibkan. b.Pelaksanaan 1)Tertibtataruang a)MelakukanidentifikasiRTRW(RencanaTataRuang Wilayah) danpemantauanlapanganterhadap pelaksanaantertib tataruangatas potensi terjadinya pelanggaran Perdadan/atau Perkada; i HEmRs S pnhe e op 2) 3) 4) S) 6) b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan c) Pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaraan Perda dan/atau Perkada. Tertib jalan a) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan c) Pelaksanaan penertiban jalan oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai a) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai. c) Pelaksanaan penertiban angkutan jalan dan angkutan sungai oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum a) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan c) Pelaksanaan penertiban jalur hijau, taman dan tempat umum oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai a) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan c) Pelaksanaan penertiban sungai, saluran, kolam, pinggir pantai oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertib lingkungan a) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; 7) 8) 10) 11) <) = 28 Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan Pelaksanaan penertiban lingkungan oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu a) b) ° Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan Pelaksanaan penertiban tempat usaha dan usaha tertentu oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertib bangunan a) b) c) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan Pelaksanaan penertiban bangunan oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertib sosial a) b) °) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan Pelaksanaan penertiban sosial oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertib kesehatan a) b) <) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan Pelaksanaan penertiban kesehatan oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertibtempat hiburandankeramaian a) b) Melakukanidentifikasidanpemantauanlapangan terhadap pelaksanaantertibtempat hiburandan keramaianatas potensi terjadinyapelanggaranPerda dan/atauPerkada; Melakukan komunikasidan koordinasi secara teratur danberkesinambungan dengan Dinas/Instansiterkaitterhadap pelaksanaantertib tempat hiburan dan keramaian;dan 12) 13) 14) 15) 16) ~ 199G c) Pelaksanaan penertiban tempat hiburan dan keramaian oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertib peran serta masyarakat a) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan c) Pelaksanaan penertiban peran serta masyarakat oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing-masing. Prosedur dalam melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan seluruh penertiban dilakukan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat, kelompok, mapun badan hukum terhadap Surat Pernyataan yang telah ditandatangani maupun Surat Peringatan pertama, Surat Peringatan kedua dan Surat Peringatan ketiga dengan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan standar operasional prosedur penegakan Perda dan/atau Perkada dan dilakukan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan serta patroli berdasarkan standar operasional prosedur masing-masing. Prosedur dalam melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan dinas dan/atau instansi terkait terhadap pelaksanaan seluruh penertiban dilakukan sebelum melaksanakan penertiban antara lain dengan aparat keamanan (TNI/Polri), perangkat daerah dan instansi terkait, PPNS, serta kecamatan maupun kelurahan/desa. Prosedur dalam pelaksanaan seluruh penertiban terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada atau peraturan lain dilakukan melalui langkah-langkah: a) Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban. b) Melakukan penutupan/penyegelan. c) Apabila ada upaya dari masyarakat, kelompok maupun badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, dilakukan upaya-upaya:
d) Apabila menghadapi masyarakat, kelompok maupun badan hukum yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah:
Pelaporan Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penertiban selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah. Terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat secara langsung secara berjenjang. Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP.
J. Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa
Kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah. Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. -1 = Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada Kepala Satpol PP setempat. Kerusuhan massa: Suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah: 1) Massa perusuh dinilai telah melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain: a) Merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah; bj) Melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas; dan ¢) Melakukan kekerasan terhadap orang/ masyarakat lain. 2) Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain: a) Melewati garis batas yang telah diberikan petugas; dan b) Melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas pengamanan. Uraian Prosedur: Prosedur penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
1) Penetapan waktu, sasaran dan obyek yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta jumlah personil yang akan melakukan penanganan; 2) Penetapan tempat, bentuk dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 3) Penyiapan administrasi pelaksanaan; 4) Pemeriksaan kendaraan operasional serta seluruh perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk yang diberikan pimpinan; 5) Penyampaian arahan/briefing kepada anggota tentang maksud dan tujuan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas; 6) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dan aparat keamanan; dan 7) Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan. Pelaksanaan 1) Tahap pelaksanaan penanganan unjuk rasa dilakukan melalui langkah-langkah: a) Menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa; b) Melakukan apel persiapan pelaksanaan; c) Mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa; d) Mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa; e) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait membantu aparat keamanan memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton; f) Satpol PP sifatnya membantu aparat keamanan dalam penanganan unjuk rasa dan melakukan tindakan sesuai hasil koordinasi dengan pihak keamanan; g) Selama proses penanganan unjuk rasa berlangsung, anggota Satpol PP berada pada barisan kedua atau belakang dari aparat keamanan (TNI/Polri); h) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak; i) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; j) Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa; dan k) Tidak melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan. 2) Tahap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa dilakukan melalui langkah-langkah: a) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta aparat keamanan terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa; b) Menyiapkan bantuan personil anggota Satpol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa; c¢) Mengamankan aset daerah; d) Satpol PP sifatnya membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa dan melakukan tindakan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak keamanan; e) Selama proses penanganan kerusuhan massa berlangsung, anggota Satpol PP berada pada barisan kedua atau belakang dari aparat keamanan (TNI/Polri); dan f) Tidak melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan. Pelaporan Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui pengarsipan/pendokumentasian berkas serta membuat laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah. Terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat secara langsung secara berjenjang. Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol PP.
GUBERNUR LAMPUNG, ttd RAHMAT MIRZANI DJAUSAL Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum, Yudhi Alfadri, SH.. MM Pembina Utama Muda NIP. 19710629 199703 1 001
Membuka PDF…
Dokumen