DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga di provinsi lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pacta huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Lampung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Menetapkan: 2
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; '1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegarajDaerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI LAMPUNG DAB I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur clan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Larnpung. 3
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Lampung.
4.Gubemur adalah Gubemur Lampung.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
7.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggararr/ pengguna barang.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait yang disingkat SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
12.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggararr/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 4
14.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15.Bendahara Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16.Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17.Badan Penanggulangan Bencana Dae:rah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
18.Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
19.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga rnengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin tapan, tanah lengser dan kejadian antariksa benda-benda angkasa, kebakaran hutan lahan karena faktor alamo 5
21.Beneana sosial adalah beneana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
22.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan Zatau kematian yang bermakna seeara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
23.Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintah daerah dan perlu ditanggulangi, yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan beneana.
24.Tanggap darurat beneana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian beneana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasea beneana clengan sasaran u tarna untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasea beneana.
26.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah paseabeneana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kenidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 6
27.Rencana kebutuhan belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
28.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
29.Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Bantuan Sosial, Hibah, dan Belanja Tidak Terduga.
30.Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Hibah dan Belanja Tidak Terduga pada PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat. yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG L,INGKUP Pasa12 Maksud ditetapkannya Peraturan Gubemur mi adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 5

Azas umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup:

a.tertib;
b.taat pada peraturan perundang-undangan;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.ekonomis;
f.transparansi;
g.akuntabilitas;
h.kepatutan; dan
i.manfaat.

Pasal 6

(1)Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3)Efisiensi sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 5 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang danjasa) terendah.
(4)Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
(5)Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 8
(6)Transparansi sebagaimana dimaksud dlalam Pasal 5 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses infonnasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
(7)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
(8)Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realisitis dan proporsional,
(9)Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah pelaksanaan programjkegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan. BABIV KRITERIA Pasa17
(1)Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan:
1. a.kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam; dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya.
2. b.keadaan darurat;
3. c.keperluan mendesak;
4. d.bencana sosial;
5. e.pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(2)Kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk tanggap darurat bencana dan kejadian 1uar biasa.
(3)Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
1. a.timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah; 9
2. b.peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut turut menurutjenis penyakitnya;
3. c.peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurutjenis penyakitnya;
4. d.jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
5. e.rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dlua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
6. f.angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
7. g.angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periade menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu peribde sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
(4)Kejadian Luar Biasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular, dan keracunan.
(5)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 10
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah darr/ atau masyarakat;
5. a.kegiatan prioritas pemerintah pusat;
6. b.kegiatan prioritas pemerintah provinsi;
7. c.kunjungan presiden dan atau wakil presiden, pejabat negara, dan pemerintah pusat.
8. d.kebakaran gedung dan permukiman;
9. e.kerusakan zgagal konstruksijteknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
(7)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) h uruf a adalah dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain: jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alamo
(8)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mencakup:
1. a.penanganan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan gangguan keamanan dalam negeri; dan
2. b.pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang harus dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila keduanya tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(9)Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah. 11
(10)Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah dad pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pilhak ketiga. BABV PENGANGGARAN Pasa18
(1)Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam. rancangan perubahan APED.
(2)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(3)Dalam hal belanja tidak terduga tid:ak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dari / atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(4)Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
(5)Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan pada DPA PPKD Pasa19
(1)Penggunaan belanj a tidak terduga dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan. 12
(2)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengubah Peraturan Gubemur tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan dan memberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan. BABVI PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA MELALUI PEMBEBANAN SECARA LANGSUNG Pasall0
(1)Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan hanya untuk kebutuhan tanggap darurat, meliputi:
1. a.belanja kebutuhan keadaaan tanggap darurat beneana alam, kejadian luar biasa, dan beneana sosial
2. b.pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(2)Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan beneana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
1. a.penearian dan penyelamatan korban beneana;
2. b.pertolongan darurat;
3. c.evakuasi korban bencana;
4. d.kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5. e.pangan; f sandang;
6. g.pelayanan kesehatan; dan
7. h.penampungan serta tempat hunian sementara
(3)Belanja kebutuhan keadaan darurat beneana alam, kejadian luar biasa dan beneana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
(4)Belanja penearian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional tim antara lain: 13
1. a.pembelian dan atau sewa peralatan SAR;
2. b.sewa sarana transportasi darat; air; udara termasuk pembelian BBM;
3. c.Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
4. d.biaya operasionallainnya.
(5)Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
1. a.pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat; laut; dan udara;
2. b.pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puingjlongsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan Zpengadaan rintisan jalanyjembatan Z dermaga darurat dan peralatan lainnya;
3. c.bantuan stimulan perbaikan darurat rumahy hunian yang rusak berat/total/hancur;
4. d.pengadaan barang dan jasaZsewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat beneana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
5. e.pengadaan barang dan ja.sa/ sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat beneana kekeringan;
6. f.pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi kprban beneana yang laban pertaniannya mengalami puso akibat beneana;
7. g.pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat beneana kejadian Luar Biasa (KLB)
8. h.bantuan kemanusiaan penanganan darurat beneana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan d ukungan transportasi darat, laut dan udara;
  1. 1.pengadaan barang dan jasay sewa untuk pemotretan udara dalarn rangka penanganan darurat bencana; J. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi parsonil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat; 14
9. k.pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat beneana baik berupa logistik maupun peralatan;
  1. 1.Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
10. m.Biaya berobat bagi korban bencana (rujukan)
11. n.Bantuan santunan keeatatan bagi korban beneana yang mengalami keeaeatan fisik Zmental;
12. o.Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat beneana.
(6)Belanja evakuasi korban beneana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
1. a.mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian B8M;
2. b.alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan darr/ atau bahan evakuasi;
(7)Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) huruf d digunakan untuk :
1. a.pengadaan air bersih; baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
2. b.perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
3. e.pengadaanjperbaikan sanitasi, berupa : 1) perbaikan /pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; 2) pengadaan MCK darurat; 3) pengadaan tempat sampah; 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
4. d.alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
5. e.transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, airm, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan;
(8)Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
1. a.pengadaan pangan; berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan; 15
2. b.pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya; termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
3. e.bantuan uang lauk pauk bagi korban beneana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat beneana;
4. d.transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian 88M;
(9)Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk:
1. a.pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.;
2. b.transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
(10)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:
1. a.pengadaan obat dan bahan habis pakai;
2. b.pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
3. e.pengadaan alat kesehatan;
4. d.biaya perawatan korban;
5. e.isolasi korban;
6. f.pengadaan vaksin;
7. g.Penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
8. h.pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
9. i.transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM; 16
(11)Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk:
1. a.pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana peneranganlapangan;
2. b.alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
3. c.transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
4. d.Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
5. e.Bantuan sewa Zkontrak rumah/ hunian sernentara bagi pengungsi; BABVI PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA MELALUI PROSES PERGESERAN ANGGARAN Pasalll
(1)Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6) dilakukan rnelalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung yang diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
(2)Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) Teknis terkait.
(3)Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. 17
(4)Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah Perda perubahan APBD ditetapkan, pengeluaran tersebut disampaikan da1am laporan realisasi anggaran. PasaI12
(1)Pemberian bantuan keuangan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai dari belanja tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD Provinsi, dilakukan dengan cara melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja bantuan keuangan dan ditampung dalam perubahan peraturan gubemur tentang penjabaran APBD.
(2)Besaran dan alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. DAB VII PERNYATAAN TANGGAP DARURAT Pasal 13 (I) Pemyataan tanggap darurat beneana dan kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan BPBD.
(2)Pernyataan tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
1. a.penetapan kejadian beneanajkejadian luar biasa;
2. b.masa tanggap darurat.
(3)Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis:
1. a.tanggap darurat bencana oleh BPBD;
2. b.kejadian luar biasa oleh SKPD teknis terkait. 18 DAB VIII PROSEDUR PENGAJUAN DELANJA T'IDAK TERDUGA Pasal 14
(1)Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.BPBD dari/atau SKPD Telmis terkait mengajukan RKB keadaan darurat kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Keputusan Gubernur tentang penetapan tanggap darurat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagairnana tercanturn pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
2. b.PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala BPBD dari/ atau SKPD teknis terkait setelah administrasi pencairan dana belanja tidak terduga lengkap diterima;
3. c.Pencairan dana keadaan darurat beneana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) ke Bendahara PPKD kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Bendahara yang ditunjuk oleh BPBD dan/ atau SKPD teknis terkait;
4. d.Pencairan dana sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf c, dilakukan setelah Keputusan Gubernur ditetapkan dan persetujuan pencairan dana telah disetujui oleh Gubernur.
(2)Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.SKPD terkait meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Gubernur dengan melampirkan: 1) Laporan kejadian dari Walikota/Bupati 2) Permohonan bantuan dari Walikotay Bupati/Jcorban bencana 3) Laporan hasil perunjauan lapangan dari SKPD terkait mengenai kejadian bencana dan taksiran jumlah kerugian 4) Foto kejadiarr/dokumentasi pendukung 19
2. b.Setelah mendapat persetujuan Gubernur berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi peneairan dan penyerahan dana bantuan kepada pemohon;
3. e.Proses peneairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPD terkait terhitung sejak permohonan telah mendapat persetujuan peneairan dari Gubernur.
(3)Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan beneana sosial sebagaimana dimaksud Ayat (2) juga berlaku bagi masyarakat Provinsi Lampung yang terkena beneana alam, atau beneana sosial diluar wilayah Provinsi Lampung
(4)Besaran bantuan bagi masyarakat Provirrsi Lampung yang terkena beneana alam, atau beneana sosial diluar wilayah Provinsi lampung disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Pasa115
(1)BPBD dan Zatau SKPD teknis terkait dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan beneana masa tanggap darurat.
(2)Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan beneana masa tanggap darurat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud Ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

(1)Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta Reneana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait.
(2)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/ atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dlampak sistemik yang ditimbulkan.
(3)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Gubernur untuk diteliti oleh TAPD. 20
(4)Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 17

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan beneana alam, beneana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Gubemur dengan rnernpertirnbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 18

(1)Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerirnaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
(2)Bukti-bukti yang sah sebagairnana dimaksud pada ayat (I) antara lain terdiri dan:
1. a.Surat permintaan pengernbalian;
2. b.Surat perrnohonan wajib pajak;
3. e.Bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
4. d.Daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah;
5. e.Kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan
6. f.Keputusan pengadilan.
(3)Be1anja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerirnaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup dilakukan dengan mekanisme:
1. a.SKPD berkenaan mengajukan surat permintaan pengembalian
2. b.Bendahara Urn urn Daerah melalui Bidang Perbendaharaan rnelakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; 21
3. c.Atas dasar hasil verifikasi tersebut, Bendahara Umum Daerah mengajukan permohonan persetujuan pencairan menggunakan belanja tidak terduga kepada Gubernur dengan melampirkan 1) Keputusan Gubernur tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga; 2) Bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; 3) Nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas; 4) Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran. 5) Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan. Daerah.
4. d.Kelengkapan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai Lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD pengelola pendapatan.
(4)Pengembalian atas kelebihan penenmaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Gubernur.
(1)Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara yang telah ditunjuk oleh SKPD untuk penanggulangan bencana. 22
(2)Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan beneana bertanggungjawab seeara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Gubemur melalui PPKD.
(3)Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan surat pernyataan tanggungjawab belanja.
(4)Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(5)Surat pemyataan tanggung jawab belanja adalah surat pemyataan yang dibuat oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan beneana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
(6)Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. BABX PENGAWASAN Pasal 19
(1)Inspektorat rnelakukan perneriksaan ataa penggunaan belanja tidak terduga.
(2)Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 23 KETENTUAN PERALIHAN Pasa120 Pada saat berlakunya peraturan Gubernur ini, semua ketentuan tentang belanja tidak terduga sepanjang bertentangan dengan peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang dapat rnerrgetah u inya , memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatarmya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal Maret 2019 GUB]~RNUR LAMPUNG, -: "15;//-"", /. .J /'/ .' M. QJd~HO FICARDO {/ Diundangkan di Telukbetung pada tanggal Maret 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, (~~ Ir. HAMARTONI ~ADIS, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19640209 198902 1 015 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…