menetapkannya dengan Peraturan Gubemur Lampung; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016. BAH I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5.Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
7.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/ atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
8.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
9.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor selanjutnya disebut PBB-KB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
10.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air pennukaan.
11.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan darr/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
BABII MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12 Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung:
a.Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
c.Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pasa13 Penetapan Target Triwulanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menetapkan:
a.Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
c.Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupateri/Kota.
DAHIll RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIDUSI DAERAH Bagian Kesatu PaJak Daerah Pasa14
(1)Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2016, ditetapkan sebagai berikut:
a.Pajak Kendaraan Bennotor (PKB) Rp. 609.000.000.000.
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp. 688.000.000.000,
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor (PBBKB) Rp. 490.000.000.000,
d.Pajak Air Permukaan (PAP) Rp. 2.300.000.000,
e.Pajak Rokok Rp. 410.000.000.000,- Jumlah Rp. 2.199.300.000.000,.
(21 Proscntasc Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak DlIl!I'ah dimaksud pada ayat (I) ditctapkan sebagai berikut: I JENIS PAJAK DAERAH ~LRW PKB PAJAK ROKOK JUMLAHPBBKS PAPBBNKE Rp.Rp. Rp. %% Rp. Rp. %% % 10 41.000.000.000 398.630.000.000137.600.000.000 20 98.000.000.000 10 230.000.0001 I 20 121.800.000.000 20 143.500.000.000 858.105.000.000II 275.200.000.000 196.000.000.000 805.000.000 202 45 243600000000 40 45 35 3 III 75 456.750.000000 367.500.000.000 75 1.725.000.000 75 307.500.000.000 1.649.475.000.00075 516.000.000.000 75 IV4 100 609000.000.000 100 888.000.000.000 100 490.000.000.000 2.300.000.000 100 410.000.000.000 2.199.300.000.000100 LJ Bagian Kedua Retribusi Daerah Pasal 5 (11 Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2015, ditetapkan sebagai berikut: NO JENIS RETRIBUS1 c---- c-' I Retribusi Jasa Umum - 2 Retribusi Jasa Usaha 3 Retribusi Perizinan tertentu - U JUMLAH TARGET Rp. 240.000.000,- Rp. 8.778.219.000,- Rp. 302.500.000,- Rp. 9.320.719.120, I (21 Prosentase Pembagian Target pertriwulan perjenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: I-:~ TRIWULAN PROSENTASE (%) TARGET I I Jl I I] iii IV 10% 25 % 50% 100 % Rp. 932.071.912, Rp.2.330.179.780,- Rp. 4.660.359.560, Rp.9.320.719.120, BABIV PELAKSANAAN Pasa16 Dalam rangka pe1aksanaan Peraturan Gubernur ini Kepala Dinas Pendapatan:
a.menghitung dan menetapkan target penerimaan per-Samsat/UPTD dan penerimaan Retribusi Daerah;
Pajak Daerah
b.menghitung dan menetapkan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian Dinas/ pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan; dan
c.menghitung dan menetapkan Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaterr/Kota.
Pasa17 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, dilakukan sete1ah memperoleh persetujuan Gubemur. BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa18 Peraturan Gubemur ini sebagai pedoman bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian target kinerja tertentu. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasa19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini mengenai pengaturan pengelolaan pembinaan dan pengawasan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan. Pasa110 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasalll Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 30 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, ttd Ir. ARINAL JUNAIDI Pembina Utama NIP. 19560617 198503 1 005 SALINAN SESUAI ASUNYA KEPALA BIRO HUKUM ZULI'IKAR. SH .• lIB. Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR .