DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Sekolah menengah Atas Negeri Olahraga ( SMANO) Lampung

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, mengamanatkan Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan paling sedikit satu satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa di daerah;
b.bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di daerah serta optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan, khususnya bag peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang olahraga, perlu menyelenggarakan satuan pendidikan khusus berupa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur l.ampung tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Lampung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); Menimbang 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}run 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6ao2l;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2027 tentang Standar Nasional Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13.Peraturan Daerah Provinsi [.ampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi l,ampung (kmbaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Lampu ng Nomor 491); MEMUTUSKAN: PERATT'RAI| GUBERIIT'R TEITTAITG PEIITELENGGARAAIY SEKOLAH MEITENGAII ATAS NEGERI OLAIIRAGA (SMAITO} LAMPTII{G

BAB I

XETEITTUAI{ T'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi t ampung.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Prorrinsi tampung.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi l,ampung yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Provinsi l,ampung.
6.Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi l,ampung.
7.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyaralat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikarr nasional.
8.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formalyang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP, MTs.
10.Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga yang selanjutnya disebut SMANO adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga l,ampung.
11.Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Lampung.
12.Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Lampung. 4
13.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, instruktur, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14.Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundang- undangan.
15.Pelatih adalah tenaga yang bertugas sebagai melatih peserta didik SMANO sesuai dengan cabang olahraga masing-masing.
16.Guru adalah jabatan fungsional tertentu dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Sekotah Menengah Atas Negeri Olahraga Lampung.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga l,ampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEITreLENGGARAAI{ SMANO Baglan Kesatu Penyelenggaraan SMAI| O

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pendidikan pada SMANO dilaksanakan setelah memperoleh izin pendirian SMANO sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Untuk menyelenggarakan pendidikan pada SMANO dibentuk Organisasi Penyelenggara SMANO.
(3)Organisasi penyelenggaraan SMANO berkedudukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat non struldural. Baglan Kedua Struktur Organlsarl Penyelenggara Paral 4
(1)Susunan penyelenggara SMANO terdiri dari :
1. a.penanggungiawab; dan
2. b.pengelola Satuan Pendidikan SMANO.
(2)Pengelola Satuan Pendidikan SMANO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
1. a.kepala Sekolah;
2. b.wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan dan Kurikulum;
3. c.wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Keberbakatan;
4. d.wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
5. e.wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat;
6. f.kepala Tenaga Administrasi;
7. g.guru Bimbingan dan Konseling;
8. h.tenaga Pendidik;
9. i.tenaga Kependidikan;
10. j.tenaga Pelatih;
11. k.komite Sekolah; dan
12. l.kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Keanggotaan Organisasi Penyelenggara SMANO terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi l,ampung yang memiliki kompetensi di Bidang Pendidikan dan Olahraga, unsur akademisi bidang pendidikan dan olahraga, dan unsur dari lembaga non Pemerintah di bidang Pendidikan dan Olahraga di Provinsi l,ampung.
(4)Keanggotaan Organisasi Penyelenggara SMANO sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Susunan Organisasi Penyelenggara SMANO sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya tercantum dalam l.ampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Baglan Ketlga Tugar dan Fungsl Paral 5 Organisasi Penyelenggara SMANO mempunyai tugas menyelenggarakan sistem pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan pada SMANO.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa-l 5, Organisasi Penyelenggara SMANO mempunyai fungsi :

a.penyusunan rencana strategis sMANO;
b.perumusan regulasi untuk kebijakan penyelenggaraan SMANO;
c.penyusunan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan pendidikan; dan
d.evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SMANO Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Baglan Keempat Tata KerJa

Pasal 7

(l) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara eks officio menjabat sebagai penanggungiawab penyelenggara pendidikan SMANO.

(2)Pembagian kewenangan pejabat penanggungiawab penyelenggara pendidikan pada SMANO sebagaimana dimaksud pada ayat (l) selanjutnya dituangkan dalam nota kesepahaman antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
(3)Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraha dapat melakukan ke{asama dengan unsur-unsur terkait lain dalam kesepakatan demi kemajuan SMANO dan kelanjutan pendidikan dan prestasi peserta didik.
(4)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggungiawab kepada Gubernur. Pssel 8
(1)Kepala Sekolah dan Jabatan lainnya pada SMANO diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur melalui pejabat penanggungiawab penyelenggara SMANO. 6-
(2)Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (2) berwenang untuk mengelola SMANO.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimalsud pada ayat (2), Kepala Sekolah bertanggungiawab kepada Gubernur melalui pejabat penanggungiawab penyelenggaraan pendidikan SMANO.
(4)Pengelolaan SMANO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah.
(5)Pengelolaan berdasarkan prinsip manqjemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain untuk memimpin pengelolaan SMANO, meranczrng dan menyusun kebijakan pengelolaan, mengakomodir dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SMANO dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan dalam bidang olahraga;
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata keq'a pengelola SMANO diatur dengan Peraturan Kepala Sekolah dengan persetujuan dari penanggungjawab penyelenggara pendidikan SMANO.

BAB III

PFSERTA DIDIK

Pasal 9

(1)Peserta Didik SMANO berasal dari peserta didik yang memiliki nilai akademik tinggi dan bakat istimewa di bidang olahraga.
(2)Penerimaan peserta didik SMANO sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi yang melibatkan penanggunglawab penyelenggaraan pendidikan SMANO.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik SMANO diatur dengan peraturan kepala sekolah atas persetujuzrn penanggungiawab penyelenggara pendidikan SMANO. BA'BV SARAITA DAI{ PRASARANA Pasal I 1
(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangan bertanggungiawab untuk menyediakan saran dan prasarErna pada SMANO.
(2)Penyediaan Sarana dan prasarana pendidikan SMANO sebagaimana dimaksud ayat (l) sesuai dengan standar pelayanan pendidikan nasional.
(1)Pelatih dan Asisten Pelatih SMANO berasal dari Tenaga Profesional serta Jabatan Fungsional Pelatih dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi sesuai dengan Cabang Olahraganya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleski dan pemilihan pelatih dan asisten pelatih SMANO sebagaimana dimaksud ayat (1) selanutnya diatur dengan Peraturan Kepala Sekolah atas persetujuan penanggungjawab penyelenggara pendidikan SMANO. 7 Baglan Kedua Pengelolaan Asrama

BAB IV

PELATIH Paral 10

Pasal 13

(1)Peserta didik wajib menempati asratna selama melaksanakan pembelajaran di SMANO.
(2)Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan fasilitas termasuk konsumsi sesuai standar kebutuhan dasar, yang dibutuhkan oleh peserta didik yang menempati asrarna.
(3)Kepal Sekolah menunjuk pejabat pengelola asraarna yang berasal dari satuan pengelolaan SMANO, setelah berkoordinasi dengan pejabat penanggungiawab penyelenggara SMANO. Baglan Ketiga Penllaian Prestarl Akademlk dan Prestasl Olahraga Peserta Dldlk

Pasal 14

(1)Evaluasi kegiatan belajar pendidikan formal dan pelatihan prestasi olahraga bagi peserta didik SMANO dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atas persetujuan dan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penilaian terhadap setiap peserta didik dalam mengikuti pendidikan pada SMANO.
(3)Tata cara evaluasi dan penilaian peserta didik pada SMANO diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan dan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemuda dan Olahraga berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KOUPETISI PESERTA DII'IK

Pasal 15

(1)Dalam rangka evaluasi penilaian prestasi olahraga bagi peserta didik SMANO, maka peserta didik wajib mengikuti euent Kejuxaan Nasional antar PPLP/PPLPD, SKO/SMANO.

BAB VI

PEI{GEI,OLAAT PEITDIDIKAIT Baglan Kegatu Kurlkulum

Pasal 12

(1)Kegiatan pembelajaran pada SMANO dilaksanakan berdasarkan kurikulum pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan olahraga.
(2)Kurikulum pendidikan formal dan pelatihan keberbalatan olahraga SMANO selanjutnya disusun oleh penyelenggara SMANO dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Sekolah.
(3)Penetapan pengembangan kurikulum pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan olahraga SMANO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan atas rekomendasi penanggungiawab penyelenggara pendidikan SMANO. (21 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas pemuda dan orahraga masing-masing atau bersama-sama memras,itasi tompeusi E""i"*aiait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan. BAEVItr PF.UBITAAII DAIi EVALUASI Palal 16
(1)Dinas Pendidika, dan Kebudayaan dan Dinas pemu<ia dan olahraga secara bersama melakukan pembinaan, monitoing dan evaluasi Ie.ir"a"p penyelenggaraan pendidikan pada SMANO Lsuai dengan L*;;;t.r, di bidangnya masing-masing yang akan dituangkan p"a..."[. t ".p"fr*r.(2) Pembinaan, monitorilq dan evaruasi pendidikan sqlqgaimaa dimaksud pada grat (1) dilaksanakan -.dengan mempertimbangtan ieuutunan ["aia*"" khusus bagi peserta diOlt< yang memifti potensi-ba]<at istimewa.
(3)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Dinas pemuda dan olahraga berhak menindaklanjuti hasil evaluasi sla.{No ae.t!a" ["-g"-uil"., keputusan yang dianggap perlu untuk perbaikan pada SUaf.iO. ' "
(4)Hasil pembinaan, monitorhg dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekreteris Daerah oleh Kepolo pinae pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pemuda dan olahraga secara berkara dan/atau sewaktu- waktu apabila dibutuhkan. BAA IX PETDAXAAJT Pa.el 17 Pendanaan pendidikan serta operasional pada SMANO, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX PEMTTUP PaBl lE Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar seriap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatennya dalam Berita Daerah Provinsi la.mpung. Ditetaokan di Telukbetuns ;;;Lcs,r', -i )"; : -' ;o2 GUBTRXI}R I.AUPIITG, ARII|AT I}JUITAIDI Diundangkan di pad,atanqgal ff Telukbetung o22 ATRAII PROVII| SI LITUPI'TG, FAIIRIZIIL DARMIITTO 8- (2\ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga masing-masing atau bersama-sama memfasilitasi kompetisi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAAVIII PEUBII|AAII DAIT ET'ALUASI Pa*l 16
(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga secara bersama melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pada SMANO sesuai dengan kewenangan di bidangnya masing-masing yang akan dituangkan pada nota kesepahaman.
(2)Pembinaan, monitoing dan evaluasi pendidikan sebagaimaa dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa.
(3)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga berhak menindaklanjuti hasil evaluasi SMANO dengan pengambilan keputusan yang dianggap perlu untuk perbaikan pada SMANO.
(4)Hasil pembinaan, monitoing dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu- waktu apabila dibutuhkan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010