DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2020

Nomor: 21
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Bab I : Ketentuan Umum 2. Bab II : Tata Cara PPDB 3. Bab III : Pendataan Ulang 4. Bab IV : Perpindahan Peserta Didik 5. Bab IV : Pelaporan dan Pengawasan 6. Bab V : Sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang sederajat, menegaskan pelaksanaan penerimaaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung; : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591); : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyelenggaraan Coranavirus Disease (Covid-19), Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubemur Lampung.
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6.Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
8.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs;
9.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10.Penerima Paserta Didik Baru, yang selan jutnya disingkat PPDB, adalah penerima peserta didik baru pada Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Kejuruan. ! ll. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari sekolah.
12.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai' Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan.
13.Nilai Ujian Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disingkat NUS/ M adalah hasil ujian sekolah/ madrasah yang dicantumkan dalam ijasah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah (SKHUS/ M).
14.Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
15.Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
16.Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
17.Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
18.Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/ siswa.
19.Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekola.
20.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
21.Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
22.Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Pasal 2

(1)PPDB dilakukan berdasarkan:
1. a.non diskriminatif;
2. b.objektif;
3. c.transparan;
4. d.akuntabel; dan
5. e.berkeadilan.
(2)Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini bertujuan:

a.menjadi pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB; dan
b.mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II

TATA CARA PPDB

Pasal 4

(1)Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK;
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. b.memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP
(2)SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

(1)Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
(2)Sekolah yang:
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus;
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan.

Pasal 6

(1)Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5.

Pasal 8

(1)Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. a.zonasi;
2. b.afirmasi;
3. c.perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
4. d.prestasi.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a, paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c, 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
(5)Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Sekolah dapat menambah kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 9

(1)Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:
1. a.Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. b.SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.Sekolah Keija Sama;
4. d.Sekolah Indonesia di luar negeri;
5. e.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
6. f.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
7. g.Sekolah berasrama;
8. h.Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
9. i.Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
(2)Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Pasal 10

(1)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (sebagaimana terlampir).
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
(3)Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
(4)Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
(5)Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PPDB

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PPDB

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019