DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa b erdasarkan pertirnbangan s ebagaimana d imaksud d a lam hu ruf a , m a ka untuk k epa stian hukum dan te rti b a d m in istras i pe m u ngu tan, perlu m enetapkan Petunju k Pel aksanaan Pemungutan Paja k Air Permukaan. Mengingat 1. Un dang-U nd a ng Nomor 14 Tahun 19 64 tentang Pem bentukan Da erah Ti n gk at 1 Lampung; 2 . Undang-Undan g Nomor 6 Tahun 19 83 ten tan g Ketentuan Umu m d a n Tata Cara Perpaj akan sebagaimana telah be berapa kali d iu ba h de ngan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
1. 3.Undang-Undan g Nomor 19 Ta h u n 19 9 7 tentang Pe nagihari Pajak dengan Surat Pa k sa se bagaimaria telah bebe rapa ka li d iu bah terakhir d engan Undang- Un d ang Nomo r 19 Tahun 2 00 0 ;
2. 4.Undang-Un dang Nomor 14 Tahun 2 00 2 tenta ng Pengadilan Paj ak;

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 3 3 Perim bangan Keuanga n Antara Tahun 200 4 tentari g Pemerin tah Pusa t d a n Pemerintah Da era h; 6 . Undang-Undang Nomor 28 Tah u n 2009 te n tarig P aj a k Daerah dan Retribu si Da erah ;
7.Undan g-Undan g Norno r 2 3 Tahun 2 0 14 te ntang Pemerintahan Da erah sebagaimana tel ah be be rapa kali diu bah terakhir d engan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2 0 15 ; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 Tahun 2005 te ntang Pengelola an Keuangan Da erah ; -2
9.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2017.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJU]{ PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1)PAP dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDKB :. SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan , dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PAP yang harus dibayar ditambah.
(2)Atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Kepala Badan Pendapatan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PAP dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan .
(3)Pembayaran PAP dilakukan di rekening Kas Daerah Provinsi Lampung.
(4)T ata cara pexnbayaran, penyetoran tempat pernbayaran, angsuran , dan penundaan PAP yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
(5)Bentuk dan isi SKPDKB , SKPDKB Tahunan, SKPDKBT, SKPDKBT Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C, dan Lampiran III D Peraturan Gubernur ini. -7

Pasal 11

(1)Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
1. a.PAP dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. b.Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
(2)Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

(1)Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan apabila PAP terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib PAP setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
(2)Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Sura.t Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi PAP terutang.
(3)Apabila jumlah PAP terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Sura.t Peringatan, jumlah PAP ditagih dengan Surat Paksa.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(1)Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah atas penerbitan :
1. a.SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. b.SKPDKB;
3. c.SKPDKBT;
4. d.SKPDLB;
5. e.SKPDLB Nihil;
6. f.Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak di pertimbangkan. -8
(6)Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau tancla pengiriman surat keberatan melalui surat pas tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan;
(7)Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan , sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
(8)Keput.usan Gubernur a ta.s keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolah, atau menambah besarnya pajak terutang.
(9)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
(1)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis ke pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas putusan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,+ ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputsan ditetapkan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dengan melampirkan salinan surat keputusan tersebut 'urituk pengajuan permohonan banding sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar PAP. Pasal 1.5
(1)Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3)Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan .
(4)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5)Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. BABIV TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasa116
(1)Atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat membetulkan SKPD, SKPDKB , SKPDKBT, atau STPD, SKPD Nihil, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis darr/ atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -9
(2)Gubernur dapat: a . mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
1. b.mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan c . membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan. BABV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 17
(1)Wajib Pajak dapat rnengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan kepada Kepala Badan Pendapatan yang memuat sekurang kurangnya:
1. a.nama dan alamat Wajib Pajak;
2. b.bukti Surat Ketetapan Pajak yang asli;
3. c.bukti pembayaran Pajak Air Permukaan yang asli , dan perhitungan menurut Wajib Pajak.
(2)Kepala Badan Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian ke1ebihan pembayaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilarnpaui, Kepala Badan Pendapatan tidak memberikan keputusan, maka perrnohorian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Pajak mernpunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu hutang Pajak Air Perrnukaan dimaksud .
(5)Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan . BABVI KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 18
(1)Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
(2)Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
1. a.diterbitkan Surat Teguran darr/ atau Surat Paksa; atau
2. b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak. baik langsung maupun tidak Iarigeurig.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan! atau Surat Paksa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. -10
(4)Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, .adalah ~ajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mernpunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utar:g seca~a ti~ak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak.

BAB III

TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

(1)Piutang pajak yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
(2)Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan.
(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung sesuai dengan perundang undangan.
(1)Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaterr/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
(2)Pembagian bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:
1. a.50% (lima puluh persen) aspek pemerataan; dan
2. b.50% (lima puluh persen) aspek potensi.
(3)Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber yang berada hanya ada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pasa122 Pelaksanaan pengalokasian bagi hasil Pajak Air Perrnukaaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABIX PEMERIKSAAN PAJAK DARAH Pasal 23
(1)Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. -11
(2)Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak didasarkan kepada Peraturan Guber~ur Nomor 25 Tahun 2010 ten tang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan, Penghitungan, dan Pembayaran Pajak Daerah.
(3)Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
1. a.Memperlihatkan dokumen darr/ atau meminjam buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obj ek pajak yang terutang.
2. b.Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu.
3. c.Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. BABX LEGALITAS WAJIB PAJAK Pasal 24
(1)Setiap Wajib PAP diberikan Kartu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bentuk legalitas Wajib PAP ya n g a d a di Daerah.
(2)Bentuk, kualitas dan ukuran Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. BABXI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN Pl!;NGENDALIAN Pasal 25
(1)Menunjuk Kepala Badan Pendapatan untuk melakukan pernbinaan , pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
(2)Badan Pendapatan berkoordinasi dengan Dinas Teknis, Satuan Polisi Parnong Praja Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah terkait mclakukan pembinaan , pengawasan dan pengendalian Ia pa riga n dalam pelaksanaan pengelolaan PAP terhadap Wajib Pajak dan aparatur, yang meliputi : a . Pemeriksaan pajak;
1. b.Penagihan pajak;
2. c.Penatausahaan pajak;
3. d.Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
(3)Pengawasan atas perigelolaan PAP dilakukan oleh Badan Pendapatan, Dinas Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Vertikal/Lernbaga lainnya, baik secara mandiri ataupun bersarna-sarna sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif. -12 KETENTUAN PENUTUP Pasa127 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Pasa128 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggalll Juli 2018 GUBgRNUR LAMPUNG, ttd M.RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 11 Juli 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, ttd Jr. HAMARTONI AHADIS.,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640209 198903 1 008 ZULFIKAR. S.H, M.H Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 22 -13 LAMPIRAN I PERATURAN NOMOR TANGGAL: 22 11 GU LAM TAHUN Juli BERNUR PUNG 2018 2018 BENTUK DAN lSI SURAT FEMBERITAHUAN OB..TEK PAJAK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA PAJAK .................................................... NOMOR .................................................... A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.Nama Wajih Pajak ............................................................................................................
2.Alamat ............................................................................................................ ............................................................................................................
3.Jenis Usaha . ...........................................................................................................
4.NPWPD ............................................................................................................ B. PENGAMBILAN DAN/ ATAU PEMANFMTAN AIR PERMUKAAN Bulan .Jumlah Pemakaian (M3/Kwh) KeteranganNo. Tahun C. PERNYATMN Dengan iru menyadari sepenuhnya akan segala akibat, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yar.g berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat. Bandar Lampung, .................................. NAMA WAJIB PAJAK dto (....................... Nama.................:..:.:..:d (.................Jabatan ................... ) GUBERNUR LAMPUNG. Salinan sesu i dengan aslinya KEPALA HUKUM, ttd J M.RIDHO FICARDO ZULFlKA ,S.H, M.H Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 -14 LAMPlRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOM OR 22 TAHUN 2018 TANG- GAL: 11 J ul i 201 8 BENTUK DAN lSI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH PROVINS I LAMPUNG SURAT KETETAPAN PAJAK DAEHAH ISKPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA PAJAK NOMOR e o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ •• •.c. • •-'--'- • • •• • •.:..:." ' - -1_ _ .-'--'- • •-'--'-_ _ ".:..:.-,--,------ PE NGUSAHA KENA PAJAK
1.NPWPD 2 . Nama Wajib Paj ak 3 . Jenis Usaha 4 . Alamat 5 . Jumlah ya n g harus dibayar PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFMTAN AIR PERMUKJ\A N Bu lan Tahun . Volume Pengambilarr/Pemanfaatan Air Permukaan M3/KWH Nilai Peroleh a n Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor -faktor Nila i Perolehan Air = Rp . Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp .. Jumlah Pajak yan g h arus dibayar : = Rp . Terbilang ( ) Bandar La m pu n g , .. a.n . GUBERNUR LAMPUNG Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung ( Na m a ) ( Pangkat / Go l. ) (NIP 1 GUBERNUR LAMPUNG, Salinan sesu i dengan a slinya KEPALA IR HUKUM, ttd :M:.RIDHO FICARDO ZULFlKA 9 S.H. M.H Pembina Utarna Muda NIP. 196804 28 199203 1 00 3 -15 LAMPlRAN III A: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2018 TANGGAL: 11 J u l i 2018 BENTUK DAN lSI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR PEMERINTAH PROVIN SI LAMPUNG SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA PAJAK NOMOR PENGUSAHA KE NA PAJAK
1.NPWPD
2.Nama PKP
3.J enis U s ah a : 4 . Alamat S. Jumlah ya n g harus dibayar , PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERM UKAAN Bulan , Tahun . Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan M3/KWH Nilai Perolehan Air = Volume x Harg., Air x Koefi sien Faktor-Iaktor Nilai Perolehan Air = Rp .. Jum la h Pokok Pajak = Nilai Perol er.an Air x 10 % = Rp . Jumlah Pajak yan g h aru s dibayar Terbilang ( = Rp ) ..
6.J u m la h Paj ak yang telah dibayar Jumlah Paj ak ya ng belum dibayar = = Rp Rp .. .. 7 . Sangsi Administrasi a . Ken aikan b . Bunga Bulan ( (0/0) Rp 0/0) Rp . .. = Rp .. Jumlah Terbilang ( = Rp ) . Bandar Lampung,

a.n . GUBERNUR LAMPUNG Kep al a Badan Pen d a patan Daerah Provin si Lampung .. L _ - - - - - - - - - - ( Nama ( Pangk at /Gol. (NIP --L-..--=.:..::..-'.--'-'-''-'- '- ~ ) ,) GUBERNUR LAMPUNG, Salinan sesu KEPALA i dengan aslinya R: HUKUM, ttd ...J M.RIDHO FICARDO ZULFlKA , S.H, M.H Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 -16 LAMPIRAN III B : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2018 TANGGAL: 11 Juli 2018 BENTUK DAN lSI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAHUNAN/FINAL PEMERIHTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN TAHUNAN /FINAL NOMOR PENGUSAHA KENA PAJAK
1. 1.NPWPD 2 . Nama PKP 3 . Jen is Usaha 4 . Ala m at 5 . Jumlah yang h arus d ib a yar : a . Jumlah Pokok Paj ak Triwulan I
b.Jumlah Pokok Pajak Triwulan II
c.Jumlah Pokok Pajak Triwulan III
d.Jum1ah Pokok Paj ak Triwu1an IV Jumlah Pokok Paj ak Tah unariy Frnal 6 . Jumlah Pajak yang telah dibayar Jumlah Pajak yang belum dibayar 7 . San gsi Administra si a . Kenaikan (0/0) Rp b . Bunga Bulan ( % ) Rp Jumlah Terbilang ( = Rp '" Rp = Rp = Rp = Rp = Rp = Rp . . = Rp = Rp ) Bandar Lampung,
a.n . GUBERNUR LAMPUNG Kepala Badan Pendapatan Da erah Provinsi Lampung .. . .. .. . . .. . .. . (. ( (NIP Nama Pangkat/Gol. ) ) ) GUBERNUR LAMPUNG, Salinan sesu i dengan aslinya ttd KEPALA R HUKUM, ./ M.RIDHO FICARDO ZULFIKA , S.H, M.H Pembina Ut a m a Muda NIP . 19680428 199203 1 003 -17 LAMPlRAN III C : PERATURAN GUB E RNUR LAMPU NG NOMO R 22 TAH U N 2 0 18 TANGGAL : 11 J u l i 2 018 BENTUK DAN lSI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN P EMERIN ' j~ AH PROVINSI LAMPUNG SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA PAJ AK NOMOR PE NGUSAHA KENA PAJAK
1. 1.NPWPD 2 . Nama PKP 3 . Jenis Usaha 4 . Ala m a t S . Jumlah ya ng harus dibayar : PAJ AK PE NGAMBILAN DAN PEMANFMTAN f\ IR PERMUKAA N Bulan Ta h u n . Volu me Pengamb ilan / Pemanfaatan Air Per m u kaan M3/KW H Nila i Peroleh an Air > Volume x Ha rga Air x Koefisien Fa k tor -faktor Nilai Peroleh an Air > Rp . Jumla h Pc k o k Pajak > Nilai Peroleha n Air x 10% '" Rp . J umlah Pajak ya ng h arus dibayar : Terbilang ( = Rp ) . 6 . J u m la h Pajak yang telah dibayar Ju ml ah Pajak ya ng belum di bayar 7 . Sangsi Administra si a . Kena ikan
b.Bunga Bulan ( J u mlah Terbilang ( (%) Rp %) Rp . .. = RD· = Rp = Rp = Rp ) Bandar Lampung, a .n . GUBE RNUR LAMPUNG Kepa la Badan Pen dapatan Daerah Provinsi Lampung . . . . .. ( ( (NIP Nama Pangkat / Go1. ) ) ) GUBERNUR LAMPUNG, Salinan sesu i dengan a slinya ttd KEPALA R HUKUM, M.RIDHO FICARDO , S.H, M.H Pembina Utama Mu da NIP. 19680428 199 203 1 003 ZULFIKA -18 LAMPIRAN III D: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NO MOR 22 TAHUN 20 18 TANG GAL : 11 Ju li 2018 BENTUK DAN lSI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH I{URANG BAYAR TAMBAHAN TAHUNANI FINAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBTj PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN TAHUNAN/FINAL NOMOR PEN GUSAHA KENA PAJA K
1. 1.NPWPD 2 . Nama PKP 3 . Jenis Usaha 4 . Alamat 5 . Jumlah ya n g harus dibayar : a . Jumlah Pokok Pajak Triwulan I b . Jumlah Pokok Pajak Triwulan II
c.Jumlah Pokok Pajak Triwulan III d . Jumlah Pok ok Paj a k Triwulan IV J um la h Pokok Pajak Tahu nanj Fin a l =: Rp =: Rp =: Rp = Rp = Rp . . .. . . 6 . Jumlah Pajak yan g telah dibayar Jumlah Pajak ya n g be lum dibayar - Rp =: Rp . .
1. 7.Sa ngsi Admin istrasi a . Ken aikan (%) Rp ..
b.Bu n ga Bulan ( 0/ 0 ) Rp . = Rp .. J u mlah =: Rp Terbilan g ( ) .. Band a r Larnpung, . a.n. GUBERNUR LAMPUNG K epala Ba d a n Pen d a pa t a n Daerah Provin s i Lampung ( Nama ) ( Pangkat / Gol. ) (NIP ········ ..)_ ___ _ _ -L-_~"'---'- _ GUBERNUR LAMPUNG, Salinan sesu . den gan a slinya K E PALA B R HUKUM, ttd l\ILRIDHO FICARDO ZULFI , S.H, M.~ Pem b in a Utama Muda NIP . 19680428 199203 1 003 -19 LAMPIRAN IV A : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOM OR 22 TAHUN 2018 TANGGAL : 11 J u l i 2018 BENTUK DAN lSI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH MASA TRIWULANAN PEMERI NTAH PROVIN SI LAMPUNG SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AJ[R PERlYIUKAAN MASA PAJAK NOM OR PENGUSAHA KENA PAJAK
1. 1.NPWPD 2 . Nama PKP 3 . Jenis Usaha 4 . Alamat 5 . Ju ml ah :Ja n g har us diba yar PAJ AK PENGAMBILAN DAN PE MANFAATAN AIR PERMUKAAN Bulan Ta h u n . Volu me Pengambilarr / Pemanfa atan Air Permuka an M3/ KWH Nilai Pe role h a n Air = Volu m e x Ha rga Air x Koefis ien Faktor-fak to r Nila i Pe ro lehan Air = Rp . J u m la h Pokok Paj ak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp . Jumlah Pajak ya ng harus d ib ayar = RD ' .. Terbilang ( ) = Rp . 6 . Jumlah Paj ak y a n g t el a h d ibaya r = Rp .. J umlah Paja k ya n g bel um dibayar 7 . Sangsi Administra si
c.Kena ik an ··.. (%) Rp .. d . Bun ga Bula n ( % ) Rp . = Rp . J u mlah = Rp .. Terbilang ( j Bandar La mpung, .
a.n. GUBERNUR LAMPUNG Kepala Ba d an Pendapata n Da e rah Pr ovin s i La mpu n g ( Na m a ) ( Pangk a t/Gol. ) (NIP , )" .· ·.. ···L-__ GUBERNUR LAMPUNG, Salinan sesua dengan aslinya ttd KEPALA BI aUKU M , M.RIDHO FICARDO ZULFIKA Pembina Utama Muda NI P. 19680428 199203 1 00 3 -20 LAMPIRAN IV B : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2018 TANGGAL : 11 Juli 2018 BENTUK DAN lSI SURAT TAGlHAN PAJAK DAERAH TAHUNAN/FINAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN TAHUNAN /FINAL NOMOR PENGUSAHA KENA PAJAK
1. 1.NPWPD
2. 2.Nama PKP 3 . J enis Usaha
3. 4.Alamat
4. 5.J u m la h yan g h arus dibayar
a.Jumlah Pokok Paj ak Triwulan I = Rp ..
b.Jumlah Pokok Pajak Triwulan II = Rp .
c.Jumlah Pokok Pajak Triwulan III = Rp .. d . Jumlah Pokok Pajak Tri wulan IV = Rp . Jumlah Pokok Paj ak Tahunarr / Final = Rp . 6 . Jumlah Pokok Paj ak yang telah dibayar Ju mlah Pokok Pajak ya ng belum dibayar - Rp = Rp . . 7 . Sangsi Administra si
a.Ken aik an b . Bunga Bulan ( (0/0) Rp %) Rp . . = Rp . Jumlah Terbilang ( = Rp ) . Bandar Larnpun g .. a .n. GUBERNUR LAMPUNG Kepala Bad an Pendapatan Daerah Provin si Lam pung ( Nama l ( Pangkat/ Gol. ) (NIP j GUBERNUR LAMPUNG, Salinan sesu . dengan aslinya KEPALA B R HUKUM . ttd M.RlDHO FICARDO ZULFlKA ,S.H, ~:vI.H Pembina Utama Mud a NIP. 19680428 199203 1 003

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009