DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan gubernur ini mengatur tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas di provinsi lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang sederajat, menegaskan pelaksanaan penerimaaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah:
c.bahwa berdasarkan pert.imbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b. perlu

Menetapkan

menetapkan kernbali Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pacta Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung di Provinsi Lampung: Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang:

2.Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perat.uran Perunctang-unctangan;
4.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015: -2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedanaan Pendidikan;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kornpetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9.Peraturan Meriteri Pendidikan Nasiorial Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019;
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMAjSMK) dari KabupatenjKota ke Pemerintah Provinsi Lampung; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB II

PENYELENGGARA Pasal 4 Penyelenggara PPDB terdiri atas:

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab penyelenggara PPDB:

a.Tingkat Provinsi:
1. 1.rnenyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
2. 2.mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada UPT Layanan Dikmen PK-PLK, Sekolah , dan masyarakat:
3. 3.mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB;
4. 4.membentuk Tim Monitoring PPDB di setiap UPT Layanan Dikmen PK-PLK;
5. 5.memberikan pelayanan informasi dan pengaduan: dan
6. 6.menyusun dan menyampaikan laporan kepacla Gubernur.
b.Tingkat Sekolah:
1. 1.rnensosialisasikan kebijakan PPDB kepada calon peserta didik dan masyarakat;
2. 2.membentuk panitia PPDB Sekolah;
3. 3.melaksanakan PPOB;
4. 4.menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
5. 5.membantu calon peserta didik/orang tuaywali dalam melakukan pendaftaran;
6. 6.memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
7. 7.menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas. BABIII PELAKSANAAN Umum Pasal 6

(1)PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.
(2)Pelaksanaan PPDB dilakukan mulai dari proses:
1. a.pengumuman pendaftaraan peenrimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
2. b.pendaftaraan;
3. c.seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; dan
4. d.pengumuman penetapan peserta didik baru. -5
(3)Pengumuman pendaftaraan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
1. a.persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya:
2. b.tanggal pendaftaran;
3. c.jalur pendaftaraan yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi.atau jalur perpindahan orang tau / wali;
4. d.jurnlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 SMA sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik.
(4)Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1). penyelenggara wajib menyarnpaikan inforrnasi resmi secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lainnya.
(5)Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaraan dalam PPDB. Pasa17
(1)Jumlah peserta didik baru yang diterima dalarn 1 (satu) rombongan belajar di SMA diterapkan oleh Kepala Dinas.
(2)Jumlah rombongan belajar yang diterima di 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar. Pasa18
(1)PPDB pada SMA dilaksanakan berdasarkan zonasi, prestasi. dan perpindahan tugas orang tua.
(2)Ketentuan zonasi, dan non zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(1)PPDB dilaksanakan secara:
1. a.online; dan
2. b.requler.
(2)PPDS secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengolah data dan informasi yang dapat diakses melalui internet.
(3)PPDB secara requler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

(1)PPDS dilaksanakan melalui jalur:
1. a.Zoriasi:
2. b.Prestasi; dan
3. c.Perpindahan Orang Tua. -6
(2)PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80%) (delapan puluh persen) dan daya tampung sekolah.
(3)PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15(% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
(4)PPDB jalur perpindahan tugas Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 % (lima Persen) dari daya tampung sekolah. Paragraf2 Persyaratan Calon Peserta Didik Pasalll
(1)Persyaratan calon peserta didik baru SMA, yaitu:
1. a.memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
2. b.memiliki SHUN SMP/MTsjatau bentuk lain yang sederajat;
3. c.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran dibuktikan dengan akte kelahiran.
(2)Calon peserta didik baru yang mendaftar secara onlinejreguler menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mendaftar.
(1)Seleksi calon peserta didik baru jalur eonasi dilakukan berdasarkan zona tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah yang dipilih dengan ketentuan:
1. a.Pendaftaran dilaksanakan dengan sistem online di masing-masing satuan pendidikan pilihan pertama dengan menggunakan nomor ujian nasional SMP jMTs atau sederajat;
2. b.Zona ditentukan berdasarkan kecamatan tempat satuan pendidikan berada dan ditambah dengan seluruh kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan yang dimaksud.
3. c.Dalam hal sistem zonasi jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka akan diadakan perankingan berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terhadap satuan pendidikan yang dipilih dari jarak terdekat hingga jarak yang terjauh.
4. d.Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di daerah perbatasan KabupatenjKota serta berdekatan dengan salah satu SMA Negeri di KabupatenjKota tersebut diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon peserta didik baru di sekolah tersebut.
5. e.Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di daerah perbatasan Provinsi Lampung serta berdekatan dengan salah satu SMA Negeri di Provinsi Lampung diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon peserta didik baru di sekolah tersebut
(2)Seleksi calon peserta didik baru jalur prestasi dilakukan berdasarkan pada kemampuan yang lebih dari calon peserta didik dibandingkan dengan calon peserta didik Iainnya, dengan ketentuan Prestasi yang dapat diperhitungkan adalah prestasi cabang akademik maupun non akademik meliputi kejuaraanjlomba yang berjenjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah/Kementrian Pendidikan dan KebudayaanjKementrian Agamaj Pemerintah Daerah baik perseorangan atau beregu yang diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. -7
(3)Seleksi calon peserta didik baru jalur perpindahan tuqas orang tua dilakukan berdasarkan pada kepindahan tugas orang tua calon peserta didik baru , dengan ketentuan:
1. a.Calon peserta didik baru disarankan dapat memilih satuan pendidikan yang letaknya berdekatan dengan tempat tinggal baru orang tua calon peserta didik.
2. b.Dalam hal jumlah calon peserta didik baru melebihi kuota yang telah ditentukan maka calon peserta didik yang akan diterima ditentukan oleh urutan waktu pendaftaran yang lebih awal.
3. c.Dalam hal calon peserta didik baru pada sistem perpindahan tugas orang tua tidak terpenuhi maka tempat yang masih tersedia akan diisikan oleh calon peserta didik dari sistem zoriasi atau sistern prestasi.
(1)Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah/madrasah di Provinsi Lampung yang memiliki prestasi di bidang olahragaj seni/ sainjpenelitianjkreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk skor.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikatj surat keterangan penghargaan yang diperoleh tiga tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat dibawahnya.
(3)Calon Peserta Didik Baru yang merniliki lebih dari satu prestasi, pemberian skor penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi. Pasa114
(1)Penghargaan terhadap prestasi olahragaj seni / sairiy penelitian Zkreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraarr/Iomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas KabupatenjKota, Dinas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, danjatau Induk Organisasi Olahraga ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Calon peserta didik berprestasi dalam bidang akademik diteritukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dad: 1) Olimpiade Sains Nasionaljlnternasional (OSNjl) S/M; 2) LCT Mata Pelajaran 8jM; 3) Nilai Ujian Nasional tertinggi 1, 2 dan 3 paralel disekolah asal calon peserta didik S j M.
2. b.Calon peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari: 1) Olimpiade 01ahraga Siswa Nasionaly lnternasional (02SNjI) SjM; 2) Festival dan Lomba Seni Siswa NasionalrInternasional (FLS2NjI) SjM; 3) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasionalj Internasional (LCSPNjlj 8jM; 4) Kuis Ki Hajar (Kita Harus Belajar); 5) Lomba Motivasi Belajar Marrdiri (Lornojari]; 6) Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS) 8jM; 7) Lomba Cerdas Cermat (LCC) S/M -8 8) Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSNj S/M; 9) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) 10) Peserta Jambore Pramuka; 11) Lomba Tingkat Pramuka; 12) Hafidz Quran.
(2)Nilai Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penskoran piagam atau surat keterangan akademik dan non akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasa115
(1)Pengesahan fotocopy sertifikat penghargaan prestasi olahragay seni/ sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur sebagai berikut:
1. a.Prestasi tingkat Intemasional, Tingkat Nasional, Tingkat Regional dan Tingkat Provinsi oleh Dinas.
2. b.Prestasi tingkat KabupatenjKota oleh Dinas KabupatenjKota sekolah asal:
3. c.Prestasi tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Regional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat KabupatenjKota yang diselenggarakan Kementerian Agama dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agarna Provinsi Lampung.
(2)Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik luar Provinsi Lampung dilakukan Dinas sekolah asal.
(1)Calon peserta didik baru mendaftar pada sekolah pilihan pertarna.
(2)Mengisi fonnulir pendaftaran yang telah disediakan panitia. :(3) Ca10n peserta didik baru pada sistem zonasi memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di dalam 1 (satu) zona.
(4)Calon peserta didik baru pada sistem berprestasi (akademik maupun non akademik), mernilih 2 (dua] pilihan sekolah negeri yang ada di dalam 1(satu) Kabupaten zKota yang dipilih.
(5)Calon peserta didik baru pada sistem perpindahan tugas orang tua, memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di dalam 1(satu) Kabupaterr/ Kota yang dipilih.
(6)Bagi peserta didik yang berasal dan keluarga kurang mampu yang dinyatakan diterima, akan diverifikasi oleh tim dari sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari BOSDA Provinsi Lampung.
(7)Bagi siswa yang tidak diterirna di satuan pendidikan negeri disarankan untuk masuk ke satuan pendidikan swasta, dan bagi siswa yang bersal dari keluarga kurang mampu akan tetap diberikan bantuan biaya pendidikan melalui BOSDA Provinsi Lampung setelah diverifikasi oleh tim.
(8)Ketentuan pada ayat (6) dan ayat (7) hanya berlaku bagi Kabupateny Kota yang telah melaksanakan Program BOSDA. -9
(1)Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/SKL dad SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B Tahun Pelajaran 2018/2019:
(2)Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 15 Juli 2019 awal Tahun Pelajaran 2019/2020).
(3)Mengisi formulir pendaftaran warna putih rangkap 2, dan menyerahkan:
1. a.Foto Copy Ijazah/SHUN/Surat Keterangan Lulus dad sekolah asal dan dilegalisir sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan aslinya pada seko1ah tempat mendaftar:
2. b.Foto Copy KTP kedua orang tua masing-rnasing 1 lembar;
3. e.Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar dan menunjukkan aslinya serta berlaku minimal 1 tahun berjalan;
4. d..Jika menggunakan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh LurahjKepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
5. e.Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 3 x 4 em sebanyak 3 lembar;
6. f.Dua buah map kertas warna biru; dan
7. g.Materai Rp 6.000,- sebanyak 1 buah
(4)Bagi siswa yang berasal dari keluarga belum mampu kriteria dan persvaratarmya akan ditetapkan oleh tim verifika.si setelah dinyatakan diterima.
(2)Jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru Sekolah ditentukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

(1)Pendaftraan ulang peserta didik baru yang telah diumumkan diterima dilakukan di Sekolah pendaftar diterima dengan membawa bukti pendaftaran.
(2)Peserta didik baru dan/ atau orang tua Zwali berkewajiban menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa peserta didik dan orang tua mematuhi seluruh tata tertib sekolah, dan peserta didik yang melakukan tindak kriminal maka peserta didik yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada orang tua. BABIV PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN Pasa120
(1)Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupateny kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. -10
(2)Dalarn hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. BABV KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI Pasal 21
(1)Dinas melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDS dengan stakeholder terkait dan pelaksana.
(2)Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dilaksanakan mulai dad proses perencanaan, pelaksanaan , dan pelaporan.
(3)Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. BABVI PEMBIAYAAN Pasal 22 Pembiayaan PPDB dibebankan pada APBD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 23

(1)Sekolah dilarang memungut biaya PPDB kepadla calon peserta didik atau orang tuay wali, baik langsung maupun tidak langsung.
(2)Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24
(1)Proses PPDB yang telah dilaksanakan beradasarkan Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Provinsi Lampung Tahuri Pelajaran 201 9 / 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas tanggal 18 Mei 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
(2)Proses PPDB yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur ini diperpanjang selama 2 (dua) had sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan. -11 Pasa126 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. '~<C>".c.",~~'-'C~':C;'~~C"~'''.:''':'''~":::~~-",--,i-'- Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 24 .Juni 2019 GUBERNUR LAMPUNG,!!f~;]lrf:;~'~~~~ i'r'~~.15C ...~.i JXjt=:=~:~~~~~~" '<,::c7'"CI;~:=":,:~~'t"-=--~""'~ ARlNALtNAIDII ..•..• '.. _~u•...:,_,,_, ~::'<::__-;--_3..,.=;"'-.6!f"~':-',:...,~:; '._ ~_ Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 2.5 .Juni 2019 Pit. SEKRETAR H PROVINSI LAMPUNG, M.EP. Pembina Utama Madya NIP. 19601009 198603 1 011 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR.•..••.. ~~•....•...••••••. Ir. TAUFIK IDAYAT M.M ------- ---- ------ ----- - -- - -- --- ---- ----- -- - -- -- --- - --- -- --- ------- -- --- --- ---- -------------- - - ---- -- --- --- - ----------------- ------ -- --- - - - - -- -- - --- -- - - - - -- - -- -- -12 LAMPlRAN: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2019 TANGGAL: 24 JUNI 201 9 NILAI PRESTASI PENSKORAN PIAGAM ATAU SURAT KETERANGAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG No 1 f--- - 2 - - 3 --- -- 4 I-- Bobot Prestasi Tingkat Kejuaraan Beregu (2 Beregu (11 Perorangan sid 22)sid 10) Internasional
1. a.Juara I 400 390 380
2. b.Juara II 395 385 375 380 370c. Juara III 390 ~-------- Nasional ~ --
3. a.Juara I 385 375 -- 365 370b. Juara II 380 360 375 365c. Juara III 355 Provinsi 350370 360a. Juara I 345365 355b. Juara II 340 - 350360c. Juara III -------I---------- Kabupaten / Kota 340350360a. Juara I 345 335355b. Juara II 340 330350c. Juara III Khusus calon peserta didik yang hafidz Al Qur'an diberikan skor :
4. b.Hafidz 20 s.d 30 juz, diberi skor 400
5. c.Hafidz 10 s.d 19 juz, diberi skor 380
6. d.Hafidz 3 s.d 9 juz, diberi skor 360
7. e.Hafidz 1 s.d. 2 jus, diberikan skor 340. GUBERN~MPUNG' ARINAL DJUNAIDI

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENYELENGGARA Pasal 4 Penyelenggara PPDB terdiri atas:

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 19

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENYELENGGARA Pasal 4 Penyelenggara PPDB terdiri atas:

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 19

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018