menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
12.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentangHak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 464);
14.Peraturan Gubemur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 57);
15.Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Gubemur adalah Gubemur Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD Provinsi Lampung.
8.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
12.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kineija Pimpinan dan Anggota DPRD.
14.Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional, yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
15.Sistem Legislasi Daerah adalah Sistem Keterbukaan Informasi Publik terkait proses Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam tahun beijalan yang sedang berlangsung pembahasan pada DPRD Provinsi Lampung.
16.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
17.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18.Anggaran Pendapatan Daerah selanjutnya disebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19.Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama DPRD apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum.
20.Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik bidang Ketenagakerjaan dan atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan dan Anggota DPRD.
22.Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS.
23.Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
24.Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas dan fungsi fraksi.
25.Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.
26.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
27.Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SSH Barang dan Jasa adalah harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
28.Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
2.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: