Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2020
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Ringkasan
Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020
Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020
menetapkan Pere.turan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020;
\....) Memperhatikan
V Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAJI GUB~RNUR TENTAXG PENGRITUNGAN DASAR PBNGENAAN PA.JAK KE:NDARAAN BBRMOTOR DAN BEA BALD< NAMA KENDARAAN BER.MOTOR TAHUN 2020. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan. Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
'V 8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
BAB II
V (2) Objek Pajak ~BNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
U f. sepeda motor roda dua; dan
BAB III PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB Bagian Kesatu Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di atas .Jalan Darat Pasal 4·
BAB III
V NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan basil penjumlahan NJKB dengan nilaijual Ubah Bentuk.
N..lKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lam.pi.ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemurini.
1) untuk tahun pembuatan 2020: a) dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. v b) dalam ha1 diperoleh harga isi (on the ro~, nilai jualnya ditet.a.pkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai PKB dan BBN-KB. ~) untuk $bun pembuatan lebih tua, nilai jua1nya dit~tap~ ~~rdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, 1s1 silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nil~ jualnya dit~~P~8? dengan penan1bahan maksimal 5% (lima persen) setiap ta.bun dan nilai JUal tahun sebelumnya; 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual _tahun pe!ll~uatan _te~ajmir sebagain1ana di~e~pk~ 0 -~~am Lampiran Peraturan Gubemur ini dengan penurunan maksunal 51/o (lima persen) setiap ta.bun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat, atau berdasarkan HPU serta dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama; 3) nilaijual kendaraan untuk tahun lebih tua atau sama dengan tahun 1975, dasar penetapannya ada1ah ta.bun 1g75; 4) nilai jual ~ebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 tidak sama atau melebihi penetapan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubemur ini.
( 1) Tarif Dasar Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
d·. Untuk Kendaraan Bermotor Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah sebesar 0,5% (nol koma lima persenJ dikalikan Dasar Pengenaan PKB;dan
I I
V u
5 untuk Kendaraan Bennotor Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sos1~ • Keagamaan, Lembaga Sosial dan .Keagamaan, Pe1nerin~, Instans1 Pemerintah Roda 4 (empat) sebesar 12,5% (dua belas koma lim.a persen) dikalikan ~JKB; .
Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebagai berikut:
Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebagai berikut:
V u b. 3 untuk Kend.araan Bermotor Pribadi Roda 4 (empat) sebes_ar ~2,5% (du~ • belas kotna lima persen) dikalikan 30% (tiga puluh persen) dikalikan NJKB,
Tarif BBN-KB atas Penyerahan kedua:
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub)