DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Bab I : Ketentuan Umum 2. Bab II : Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Bab III : Belanja Daerah 4. Bab IV : Pengelolaan Kas Non Anggaran 5. Bab V : Pergeseran Anggaran 6. Bab VI : Penatausahaan Penerimaan Daerah 7. Bab VII : Penatausahaan Belanja Daerah 8. Bab VIII : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Bab IX : Pembinaan dan Pengawasan 10. Bab X : Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan. Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lombaren Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor .130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lemoaran Negara Republik lindonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 TahUxi 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 6402);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenting Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Peijalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK..05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 655);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah;
26.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKS/ NAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVÏNSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Lampung ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
6.Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7.Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
8.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pernegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13.Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pernegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16.Peijalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Peijalanan Dinas adalah peijalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
17.Tenaga Ahli/Pihak lain, PNS dan Non PNS adalah tenaga ahli/pihak lain yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu, baik PNS a.taupun Non PNS yang karena kemampuan dan keahliannya guna mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan.
18.Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dar pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
20.Pelaksana Surat Perjalanar Dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
21.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount} dan dibayarkan sekaligus.
22.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keija Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan p& da SKPD.
24.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit keija SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
25.Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan /atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
26.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27.Bendahara Penerimaan. Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit keija SKPD.
28.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan., dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
29.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit keija SKPD.
30.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan la.poran pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
31.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
32.Program SKPD adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil. yang terukur sesuai dengan imsi SKPD.
33.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit keija pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
34.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
36.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubemur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
38.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubemur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk rnembayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
39.Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), eek, bilyer, giro, uang elektronik atau sejenisnya.
40.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
41.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keiuar dari kas daerah.
42.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
43.Belanja Daerah adalah cewajiban pernerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
44.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
45.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan. daerah dan belanja daerah.
46.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlv dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
47.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
48.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
49.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/ Badan Keuangan Daerah /bagian keuangan selaku Bendahara Umum daerah.
50.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
51.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
52.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang eukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
53.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk meiaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
54.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh nejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
55.SPp Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adaiah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka keija yang bersifat pengisian kembali {revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
56.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
57.SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang guna meiaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
58.SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pern bayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pernbayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
59.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
60.Surat Perintah Memba ar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
61.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaian untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
62.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
63.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan den pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD kepada pihak ketiga.
64.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
65.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diproses atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sab-
66.Ken igian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
67.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meinpunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. -ID-
68.Bantuan Operasional Sekolah yang seianjutnya disingka.t BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
69.Resiko sosial adalah kejadian atau perish wa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung uleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
70.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
71.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terns menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan teijadinya resiko sosial.
72.Naskah Peijanjian Hibah Daerah seianjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjiaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
73.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan. keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tan pa mencari keuantungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
74.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yangbaik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
75.Rencana Strategis yang seianjutnya disebut Renstra. adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
76.Rencana Bisnis dan Anggaran yang seianjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
77.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
78.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beben pa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
79.SPP Pengesahan adalah surat perintah pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara BLUD untuk mengakui atau mengesahkan jumlah pendapatan dan jumlah belanja BLUD pada satu periode tertentu yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM Pengesahan.
80.SPM Pengesahan adalah surat perintah membayar yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran BLUD untuk mengesahkan sejumlah pendapatan dan belanja BLUD pada satu periode tertentu yang disampaikan kepada BUD atau Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D Pengesahan.
81.SP2D Pengesahan adalah SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD untuk mengakui dan mengesahkan sejumlah pendapatan dan belanja BLUD pada satu periode tertentu menjadi pendapatan dan belanja daerah.
82.Pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Satuan Keija Perangkat Daerah. Satuan Keija Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
83.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekeijaan.
84.Unit Keija Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit keija di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
85.Kelompok Keija Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
86.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchas'ng.
87.Pejabat Pemeriksa Hasil Pekeijaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
88.Panitia Pemeriksa Hasil Pekeijaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekeijaan Pengadaan Barang/Jasa.
89.Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekeijaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Satuan Keija Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekeijaan.
90.Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
91.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
92.Rencana Umum Pengadaan. Barang/Jasa. yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Keija Perangkat Daerah.
93.Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikeijakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Keija Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
94.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk o’en masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, keburuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
95.Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jast dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
96.Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
97.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
98.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
99.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. lOO. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pernbongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. lOl.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah piker. 102.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultan.si atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menye’esaikan suatu pekerjaan. 103.Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 104.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 105.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi. 106.Tender/ Seleksi Intemasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilil an dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. 107.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 108.Pengadaan Langsung Barang/Pekeriaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang be. nilai paling banvak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 109.Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
110.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai rugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD meru pakan pedoman seluruh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan APBD.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ineliputi:

a.pejabat/kelembagaan pelaksana APBD;
b.prinsip-prinsip dasar pelaksanaan APBD;
c.kebijakan pembayaran belanja daerah;
d.pelaksanaan belanja daerah;
e.pergeseran anggaran;
f.penatausahaan pendapatan daerah;
g.penatausahaan belanja daerah;
h.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
i.pembinaan dan pengawasan;

Pasal 4

Asas umum APBD adalah:

a.APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerali;
b.Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bemegara;
c.APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
d.APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan persturan daerah;
e.Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah:
f.Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
g.Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
h.Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
i.Pemerintah menyusun perkiraan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah pada setiap periode perencanaan;
j.Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur dan aspek kewajaran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k.Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
1. 1.APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung malai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan. pendapatan daerah pada SKPD adalah:

a.Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
b.Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menja di wewenang dan tanggung jawabnya;
c.SKPD dilarang melakukan pungutan se’ain yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
d.Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
e.Semua pendapatan daerah dilaksanakan meialui rekening kas umum daerah. Penerimaan SKPD berupa uang atau eek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari keija;
f.Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
g.Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan banga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah:
h.Pengembalian atas kelebihan pendapatan (koreksi atas penerimaan pendapatan) dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang teijadi dalam tahun berkenaan;
i.Mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a) Menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada Bendahara Umum daerah (BUD)/Kuasa BUD; b) Melampirkan bukti- bukti yang sah; c) BUD/Kuasa BUD melakukan pemindah bukuan atas kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan nilai dan rekening yang bersangkutan;
j.Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang teijadi pada tahun- tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
k.Mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf j dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a) Menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada Bendahara Umum Daerah (BUD); b) Melampirkan bukti-bukti yang sah, c) Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
1. 1.BUD menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan rekening yang bersangkutan.
m.Transaksi penerimaan pendapatan seluruhnya dilaksanakan secara non tunai

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan belanja daerah pada SKPD adalah:

a.jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan ba tas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
b.pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, kecuali jika dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
c.setiap pengeluaran b( lanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dar sah;
d.bukti yang sah adalah bukti yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
e.pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. Pengeluaran kas dimaksud tidak termasuk untuk belanja yang bersifat meagikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubemur;
f.belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperiuan setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
g.belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umumyang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
h.atas beban anggaran belanja daerah tidak diperkenankan pengeluaran untuk keperiuan pemberian ucapan selamat dan karangan bunga untuk berbagai peristiwa.
i.pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;
j.fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD meru pakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifïkan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif;
k.fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat;
1. 1.fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD tidak berlaku untuk BLUD bertahap;
m.dalam hal teijadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD rnelalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD;
n.ambang batas RBA ditetapkan melaha besaran persentase dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD;
o.besaran persentase d tetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD; dan
p.persentase ambang batas tertentu meru pakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur. rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

( 1) Gubemur menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Bank Sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

(2)Kepala SKPKD selaku bendahara urnum daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang di tunjuk oleh Gubemur.
(3)Penunjukan Bank Umurn Daerah dimuat dalam peijanjian antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Bank Umum yang bersangkutan.
(4)Peijanjian sekurang-kurangnya mencakup:
1. a.jenis pelayanan yang diberikan;
2. b.mekanisme pengeluaran/penyaluran dana rnelalui Bank;
3. c.pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pegeiuaran ke rekening Kas Umum Daerah;
4. d.pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
5. e.pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
6. f.kewajiban menyampaikan laporan;
7. g.sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan peijanjian; dan
8. h.tata cara penyelesaian perselisihan.
(5)Pembukaan rekening di Bank Sentral oleh Gubemur berdasarkan penunjukan berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Sentral.
(6)Bendahara pengeluaran SKPD atas persetuiuan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening pada Bank Umum yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Pengeluaran Daerah.
(7)Bendahara pengeluaran SKPD mcnyampaikan Laporan rekening pengeluaran setiap awal Tahun Anggaran kepada Kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan. Gubemur. BABI! KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pei tama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Pasal 8

(1)Gubemur selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam. kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menyusun rancangan Perda ten tang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Peneriniaan dan Bendahara Pengeluaran;
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
10. j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
11. k.menetapkan pejaba . yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perandang-undangan; dan
12. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -1&-
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pengangaran. pelaksanaaxi, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat SKPD.
(4)Pejabat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubemur.

Pasal 9

(1)Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerali dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
(2)Ketentuan mengenai Gubemur selaku wakil Pemen'nrah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD. dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; d memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
4. e.koordinasi pelaksanaan tugas lairraya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. f.memimpin TAPD.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Gubemur.

Pasal 11

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas::
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancanga.n Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. d.melaksanakan fungsi BUD;
5. e.melaksanakan tug s lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubemur.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;-
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian piujaman atas nama pemerintan daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. i.menyajikan informasi keuangan daerah: dan
10. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…