DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2020

Nomor: 34
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Bab I : Ketentuan Umum 2. Bab II : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah 3. Bab III : Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS Reguler di daerah Provinsi Lampung;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menetapkan
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105);
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Dearah Provinsi Lmapung Tahun 2019 Nomor 435, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 18); MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.'Dinas adalah Dinas Pendidikan danKebudayaan Provinsi Lampung.
5.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7.Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program Pemerintah Provinsi Lampung untuk penyediaan pendanaan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan menengah.
9.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
10.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekeija di bidang tertentu.
11.Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodikdasmen adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
12.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
13.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
15.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubemur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
16.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/ kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah. I*
17.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
18.Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
19.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

PENGGUNAAN DANA BOSDA SMA/SMK Penggunaan BOSDA Provinsi «5j“DAsX^ Berita Acara Rapat dan “^San^da Tritas ke^utuhan Standar Petayanan sekolah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Petunjuk teknis BOSDA merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Daerah.
(2)Petunjuk teknis BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung, pada tanggal 8 JUNI 2020 GUBERNUR LAMPUNG, ARINAL DJUNAIDI Diundangan di Telukbetung pada tanggal 8 JUNI 2020 SEKRETAR18 DAEkAH PROVINSI LAMPUNG, Ir. WhRIZAL DARMINTO, M.A. Pembina Utama NIP. 19641021 199003 1 008 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR...34 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 34 TAHUN 2020 TANGGAL : 8 JUNI 2020 PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PROVINSI LAMPUNG Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyusun suatu program untuk pemerataan pendidikan jenjang SMA/SMK, yaitu BOSDA. BOSDA Provinsi Lampung memiliki beberapa pengertian dasar dari Program BOSDA SMA/SMK, yaitu:

1.BOSDA adalah Program Pemerintah Provinsi Lampung berupa pembenan dana langsung ke Satuan Pendidikan Menengah baik Negen maupun Swasta Se Provinsi Lampung dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa tidak mampu masing masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) Dana BOSDA digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan), biaya operasional non personalia (operasional) dan biaya personalia bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dalam upaya mengoptimalkan akses,mutu,relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan yang bermutu,
2.BOSDA memberikan dana untuk membantu sekolah melenggkapi dana BOS Nasional sebagai bentuk keberpihakan pemenuhan pembiayaan pendidikan menengah;
3.Jumlah siswa yang dibebaskan biaya pendidikan menjadi kebijakan (diskresi) sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa siswa tidak mampu yang ada, dan besamya biaya sekolah. Oleh karena itu dengan adanya Dana BOSDA Provinsi Lampung sebagai program pemerintah daerah diharapkan opersional sekolah yang selama ini ditopang oleh dana BOS Nasional dapat beijalan dengan baik, sehingga kesempatan mendapatkan pendidikan bagi siswa kurang mampu di Provinsi Lampung dapat terwujud dan bermutu. B. TUJUAN Secara umum program BOSDA SMA/SMK bertujuan untuk membantu pembiayaan pendidikan dalam rangka program pendidikan menengah universal yang bermutu. Secara khusus program BOSDA SMA/SMK bertujuan sebagai berikut:
1.membantu biaya operasional sekolah;
2.meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Negeri/Swasta; dan •
3.memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. C. SASARAN Sasaran bantuan BOSDA Provinsi Lampung adalah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta Se Provinsi Lampung. D. KRITERIA PENERIMA Satuan pendidikan yang dapat menerima dana BOSDA Provinsi Lampung adalah
1.Seluruh SMA/SMK Negeri/Swasta yang telah mempunyai ijrn operasional/ pendirian dan menyampaikan permohonan BOSDA Provinsi Lampung SMA/SMK kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2.Sekolah penerima dana BOSDA harus mengikuti ketentuan petunjuk tekms BOSDA yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung;
3.Sekolah yang menolak dana BOSDA harus mendapat persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin/tidak mampu di sekolah tersebut dan menyampaikan surat permohonan penolakan kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4.Sekolah Negeri dan Swasta penerima dana BOSDA wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara mengidentifikasi dan merekrut calon siswa penerima dana BOSDA yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan dengan mekanisme venvikasi oleh tim yang dibentuk oleh sekolah.
5.Sekolah Negeri dan Swasta penerima dana BOSDA melakukan Sosialisasi dan verifikasi siswa calon penerima dana BOSDA dengan mekanisme sebagai berikut : ••

a.melakukan Pendataan peserta didik yang mengajukan menjadi penerima dana BOSDA
b.melakukan kunjungan atau visitasi dalam rangka verifikasi calon penerima daha BOSDA dengan membawa Instrumen Verifikadsi calon Penerima Dana BOSDA
c.melakukan rapat tim verifikasi dalam rangka penetapan calon penerima dana BOSDA •
d.membuat Surat Keputusan berdasarkan rapat tim verifikasi untuk Siswa Penerima Dana BOSDA E. KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Ketentuan pembayaran Dana BOSDA Provinsi Lampung Jenjang Pendidikan Menengah adalah dengan menyampaikan mekanisme sebagai berikut .
a.Satuan pendidikan menyampaikan proposal permohonan kepada Gubemur Lampung dengan melampirkan data sebagai berikut :
1. 1.datajumlah siswa;
2. 2.data Jumlah siswa miskin;
3. 3.surat Keputusan Kepala Sekolah tentang siswa penerima dana BOSDA;
4. 4.berita Acara Rapat Tim Verifikasi untuk sekolah swasta;
5. 5.fotocopy rekening atas nama sekolah/ madrasah;
6. 6.surat pemyataan sanggup membebaskan dan atau meringankan pungutan biaya pendidikan dari siswa/orang tua siswa; dan
7. 7.siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima dan BOSDA dengan surat Keputusan Kepala Sekolah tidak diperbolehkan dipungut biaya operasional pendidikan oleh sekolah.
b.Satuan pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BOSDA Kepada Gubemur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Provinsi Lampung dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang terdiri dari:
1. 1.surat permohonan pencairan dana BOSDA (form 1);
2. 2.surat pemyataan tanggungjawab mutlak/fakta integritas (form 2),
3. 3.rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Anggaran BOSDA (form 3);
4. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (forma 4); dan
5. 5.laporan pertanggungjawaban Dana BOSDA yang telah dicairkan (untuk pencairan semester kedua).
c.Dinas Pendidikan dan kebudayan mencairkan dana BOSDA melalui rekening masing masing satuan pendidikan penerima dana BOSDA dengan mekanisme belanja langsung melalui PT. Bank Lampung. F. SATUAN BIAYA ALOKASI BOSDA Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan SMA/SMK (BOSDA SMA/SMK) diberikan kepada 15 Kabupaten/Kota untuk mensubsidi siswa tidak mampu SMA dan SMK se-Provirrsi Lampung, dengan unit cost SMA Rp 1.000.000/siswa/ tahun dan SMK Rp 1.560.000/siswa/ tahun. G. PRINSIP PEMBERIAN BOSDA l.DanaBOSDA SMA/SMK diberikan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi peruntukan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya.
1. 2.Dana BOSDA SMA/SMK diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun.
2. 3.Dana BOSDA SMA/SMK harus dikelola secara transparan^efïsien, efektif dan akuntable.
3. 4.Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau .batas yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota atau pemenntah provinsi.
4. 5.Standar perpajakan mengacu sistem perpajakan yang berlaku.
5. 6.nano BOSDA SMA/SMK dalam suatu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut.
6. 7.Kepala Sekolah mencatat setiap transaksi dana BOSDA pada format yang telah ditentukan; 8.Jika terdapat sisa dana mengembalikan dana ke BOSDA SMA/SMK tahun sebelumnya, diharuskan Kas Daerah dengan dibuktikan Surat Tanda Terima Setoran. 9 Apabila penyaluran dana BOSDA mengalami keterlambatan diterima di rekening Sekolah maka Dana BOSDA dapat berlaku surut. H. MEKANISME PENETAPAN ALOKASI BOSDA 1 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Menerbitkan Surat Keputusan Penerima Dana BOSDA untuk setiap satuan pendidikan berdasarkan alokasi biaya BOSDA yang telah ditetapkan untuk setiap Kabupaten/ Kota; 2 Dalam hal keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ’ tentang daftar penerima dan jumlah dana BOSDA sebagaimana dimaksud angka 1 belum memperhitungkan jumlah siswa tahun pelajaran baru, dilakukan penyesuaian untuk selanjutnya dilakukan perubahan dengan mengacu mekanisme penyusunan anggaran sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; 3 Penetapan Alokasi BOSDA setiap Satuan pendidikan mengacu kepada huruf D tentang Kriteria Penerima Dana BOSDA yang disesuaikan dengan data Dapodikdasmen tentang siswa tidak mampu pada semester berjalan,
7. 4.Berdasarkan alokasi dana BOSDA yang ditetapkan pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah wajib menyusun RKAS yang bersumber dari dana BOSDA dan menyampaikan dokumen dimaksud kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung; [. MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DAN PENATAUSAHAAN
8. 1.Dana BOSDA SMA/SMK Provinsi tampung diberikan selama 12 bulan, mulai bulan Januari sampai Desember;
9. 2.Dana BOSDA SMA/SMK Provinsi Lampung disalurkan dua kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu : semester I ( januari - juni ) sebesar 50% (lima puluh persen) semester II (juli- desember ) sebesar 50% (lima puluh persen);
10. 3.Penyaluran BOSDA Provinsi Lampung kepada satuan pendidikan penerima BOSDA SMA/SMK dilakukan melalui rekening sekolah, atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi.
11. 4.Palam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOSDA yang telah ditetapkan alam Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyusun Dokumen Pelaksanaan sesuai peraturan perundang - undangan.
12. 5.Berdasarkan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengajukan permintaan pencairan Dana BOSDA kepada BUD melalui mekanisme Uang Persedian/Tambahan Uang (UP/TU) sesuai • peraturan perundangan - undangan.
13. 6.Besaran UP/TU sebagaimana dimaksud pada angka 5, disesuaikan dengan besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran Dana BOSDA daru Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi untuk Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta.
14. 7.Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOSDA, bunga dan atau jasa giro tersebut disetor langsung ke RKUD Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
15. 8.Palam hal sampai berakhimya tahun anggaran terdapat sisa Dana BOSDA pada Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta, maka sisa Dana BOSDA dilaporkan kepada PPKD melalui OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
16. 9.Dalam hal pelaksanaan kegiatan Dana BOSDA, terdapat paket kegiatan yang menurut peraturan perundangan - undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan perikatan/perjanjian dengan Pihak Ketiga, Kepala Satdikmen Negeri diusulkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk mejalankan Fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. J. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKOLAH PENERIMA BOSDA Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA Provinsi membentuk Tim Sekolah dan Tim Verifikasi Siswa Calon Penerima Dana BOSDA.
17. 1.Tim BOSDA Sekolah, dengan struktur dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
a.Struktur Keanggotaan Kepala Sekolah membentuk Tim BOSDA Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas : 1). Penanggung Jawab : Kepala Sekolah 2). Anggota : a). Bendahara; dan b). Penanggung jawab pendataan.
b.Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOSDA Sekolah Tugas dan tanggung jawab Tim BOSDA Sekolah meliputi. 1) menentukan dan memastikan data siswa tidak mampu di sekolah sesuai dengan kriteria penerima dana BOSDA; 2) 7) 3) 4) 5) 6) memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil sekolah khususnya pengajuan dan venfikasi Program Indonesia Pintar; menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan, menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap; bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOSDA yang diterima; dan menandatangani surat peiyataan tanggung jawab yang menyatakan BOSDA yang diterima telah digunakan sesuai RKAS BOSDA.
1. 2.Tim Verifikasi Siswa Calon Penerima Dana BOSDA, dengan struktur dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
a.Struktur Keanggotaan Kepala Sekolah membentuk Tim BOSDA Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas: 1) Penanggung Jawab : Kepala Sekolah 2) Anggota : a) Pengawas Provinsi sesuai Sekolah Binaannya dan atau perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan pada wilayah bersangkutan; dan b) Perwakilan Sekolah.
b.Tugas dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi Sekolah meliputi: 1) menentukan dan memastikan data siswa tidak mampu di sekolah sesuai dengan kriteria penerima dana BOSDA; 2) melakukan verfikasi dengan mengunjungi langsung siswa yang bersangkutan 3) menyampaikan laporan secara lengkap hasil verikasi dengan surat ketetapan atau keputusan tim verifikasi kepada Kepala Sekolah; dan 4) bertanggung jawab secara penuh tentang hasil verifikasi yang dilakukan; K.TUGAS DAN FUNGSI DINAS OPD Tugas dan Fungsi OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yaitu :
1. 1.membagi kuota penerima BOSDA Kabupaten/Kota dan sekolah berdasarkan jumlah siswa dan jumlah siswa tidak mampu serta anggaran yang tersedia dalam dokumen DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
2. 2.menetapkan sekolah penerima dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. 3.memverifikasi kelengkapan administrasi usulan penerima BOSDA tentang siswa penerima manfaat BOSDA yang telah di tetapkan/diputuskan oleh kepala sekolah;
4. 4.menyalurkan dana BOSDA yang telah ditetapkan ke rekening sekolah penerima dana BOSDA; dan
5. 5.merakapitulasi laporan pertanggungjawaban dana BOSDA dari sekolah penerima. Ketentuan Penggunaan BOSDA Provinsi Lampung pada SMA/SMK sebagai berikut :
6. 1.Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pembiayaan tambahan dalam rangka penerimaan peserta didik baru (te”nasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama) yang belum terpenuhi Pemerintah Pusat/Kabupaten/Dana tidak mengikat lamnya, antara lam.
a.administrasi pendaftaran;
b.pelaksanaan promosi PPDB;
c.penentuan peminatan/psikotes;
d.pemenuhan pembiayaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan/atau MOS;
e.pemenuhan pembiayaan PPDB Online; dan/atau
f.honorarium kegiatan, transportasi, dan konsumsi penyelenggaraan PPDB manual dan online.
1. 2.Tambahan Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler
a.Pembiayaan kegiatan pembelajaran/intrakulikuler antara lain: 1) Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan; 2) Pemantapan persiapan ujian; dan/atau 3) Pelaksanaan try out
b.Pembiayaan kegiatan Ektrakulikuler antara lain: 1) Ekstrakulikuler kesiswaan diantaranya berupa kegiatan: a) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); b) Palang Merah Remaja (PMR); c) Unit Kesehatan Sekolah (UKS); d) Karya Ilmiah Remaja (KIR); e) Organisasi Penelitian Siswa Indonesia (OPSI); f) Paskibra; • g) Pramuka; dan / atau C) Taman Baca Al Quran; dan hari hari besar keagamaan. peyelenggaraan 3) c. d. e. f. a) b) Rohis; Pesantren Kilat; a) b) c) d) e) f) h) kegiatan lainnya yang serupa dalam bentuk pengembangan diri peserta 2) Ektr^üculer keagamaan diantaranya berupa kegiatan: Ekt^uiikuler Olahraga dan kesenian ' Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN); didik Pembiayaan kegiatan pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti Bimbingan Konseling antara lain dapat kegiatan mendukung program Tenaga Pendidik Bimbingan Konseling (BK) terhadap peserta didik dalam pelayanan bimbingan akademik seperti administrasi program bimbingan konseling, kunjungan rumah (home visit), dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan bimbingan akademik peserta didik. Pembiayaan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah,yang meliputi pembelian alat/bahan habis pakai pendukung kegiatan, konsumsi/ transportasi panitia, dan jasa profensi bagi narasumber atau instruktur dari luar sekolah (jika diperlukan). Cakupan pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf d meliputi pembelian alat dan bahan habia fasihtas bilamana sekolah tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan konsumsi, transportasi, honor guru pembimbing, dan/atau jasa profesi baai narasumber atau instruktur dari luar sekolah (jika diperinkon) 8 Pentas Seni Pelajar; Sanggar Seni Siswa; Marching Band; dan/atau np^erta . Kegiatan lainnya yang serupa dalam bentuk pengembangan din peserta
1. 3.Kegiatan Evaluasi Pembelajaran ulangan tengah nasional, dan ujian nasional herba.; ujian sekolah berstandar Keahlian Penyelenggaraan Praktik Keria'lnX komPuter- Kompetensi Kejuruan. PembiaySi kSato mehnuti bl Sekolah Menengah transport dan honorariS, InSwfs ni'ian habis “aya tempatmengajaryangbelumterpenuhipembiayZo^ *•Pengelolaan Sekolah Sek0,ab -gka peyelenggaraan C. d. e. f. pendukung pembelajaran lainnya);
g.Perawatan atau Pemeliharaan ringan fasilitas gedung sekolah;
h.Pendataan SMA/SMK melalui aplikasi Dapodikmen dengan ketentuan biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan pendataan Dapodikmen khusus pemenuhan data usulan Program Indonesia Pintar termasuk Jasa Profesi Operator Data dan Aset Sekolah.
1. 5.Penyusunan dan Pelaporan Pembiayaan untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung meliputi biaya fotocopy, materai,konsumsi dan perjalanan dinas pengiriman laporan. a Pembiayaan rapat disekolah dalam rangka penyusunan RKT/RKAS BOSDA Evaluasi pelaksanaan BOS Daerah serta kegiatan rapat lainnya yang re ev dengan pelaksanaan program BOSDA Provinsi Lampung. Pembiayan melip pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, konsumsi dan/atau transportasi,
b.Transportasi dalam rangka pengambilan Dana BOSDA Provinsi Lampung dl Bank Lampung terdekat; Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Program BOSDA ProiHnsi Lampung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan ketentuan mengacu kepada Standar Pembiayaan Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung; Pembelian alat dan bahan habis pakai meliputi alat alat dan bahan praktikum, alat dan bahan habis pakai administrasi sekolah, dU yang habis pakai dalam waktu satu tahun; Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan sekolah membangun, mengembangkan, sekolah; Pengadaan Sarana pendukung Pembelajaran dan Penilaian Evaluasi Pembelajaran (diantaranya : Note Book/Komputer PC/LCD/Pengeras Suara/Bel Elektronik Sekolah/CCTV/Absen Elektronik/Meubelair/alat
1. 1.disimpan dengan maksud dibungakan;
2. 2.dipinjamkan kepada pihak lain;
3. 3.membeli software/ perarigkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSDA DIKMEN atau software sejenis; '
4. 4.membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah/Pusat, atau pihak lainnya;
5. 5.membayar bonus dan transportasi rutin untuk pendidik (guru) dan tenaga kependidikan;
6. 6.membiayai Kegiatan Studi Banding Tenaga Pendidik
7. 7.digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat kecuali bencana alam dan atau kejadian luar biasa;
8. 8.membangun gedung/ruangan baru kecuali pembangunan wc bagi sekolah belum memiliki;
9. 9.membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. 10.menanamkan saham;
11. 11.bimbingan belajar/les yang bersifat rutin;
12. 12.pembayaran keperluan yang sudah dibiayai dengan sumber lain (double accounting). ... • 1 Setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukü yang sah, disertai tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan benvenang mengeluarkan uang;
13. 2.Bukü pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3 Dalam bukü pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukü. Tidak boleh ada coretan pada kuitansi (ketikan di tip ex);
14. 4.Setiap teijadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal teijadinya transaksi;
15. 5.Pemungutan dan/atau pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran/pembelian/ pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, B. SANKSI Apabila berdasarkan hasil evaluasi institusi pemeriksa (Inspektorat Provinsi/BPK Perwakilan/Bawasda), penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan,kesalahan secara sengaja dalam melaksanakan Pr°^^m dan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan negara, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung melakukan teguran lisan dan tulisan kepada Kepala sekolah dengan tembusan Kepada Gubemur Lampung. Sanksi kepada Oknum yang melakukan pelanggaran dapat dibenkan dalam
16. 1.penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat,mutasi kerja dan pemberhentian;
17. 2.penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
18. 3.pemblokiran dana dan penghentian sementara dan/atau seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada Sekolah, bilamana terbukü melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistemaük untuk memperoleh keunfungan pribadi, kelompok atau golongan.
19. 4.penerapan sanksi hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
20. 5.masuk dalam daftar hitam (blak list) sekolah yang tidak akan mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung. C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Secara umum laporan yang harus disiapkan sekolah penerima bantuan, yaitu FanXZr semester (laporan semester 1/periode Januari-Juni dan laporan semester n/periode Juli Desember). Laporan tersebut harus ada ketika dipenksa setiap saat oteh tim audit/pemeriksa, Laporan sekurang kurangnya bensi informasi yang mencakup:
21. 1.Narasi Laporan Narasi laporan memuat informasi sebagai benkut:
a.Jumlah siswa;
b.Jumlah dana diterima;
c.Jumlah siswa tidak mampu 2. 3. 4. SK Kepala Sekolah tentang siswa penerima dana BOSDA Pertanggung jawaban penggunaan Dana BOSDA berupa pengesahan Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu dengan melampirkan bukti bukti belanja yang sah dan lengkap paling lambat tanggal 20 (sepuluh) periode selanjutnya; Berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembatu yang 1tetah mendapatkan pengesahan, Kepala Sekolah beserta Bendahara BOSDA menyusun laporan realisasi Belanja Dana BOSDA masing masmg setiap semester;
1. 5.Kepala Sekolah sekolah menyampaikan laporan realisasi belanja BOSDA kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung setiap semester paling lambat tanggal 20 awal semester berikutnya;
2. 6.Penyampaian laporan realisasi belanja dana BOSDA dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Sekolah dan Bendahara BOSDA; 7 Dalam hal realisasi dana BOSDA oleh sekolah menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk dicatat sebagai aset barang milik daerah sesuai ketentuan berlaku;
3. 8.Berdasarkan laporan realisasi belanja BOSDA yang disampaikan masing masing sekolah sampai dengan semester 2 (dua), Dmas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan laporan keungan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. 9.Kepala Sekolah bertanggungjawab secara formal dan material atas belanja dana BOSDA yang dikelola oleh Satuan Pendidikan. D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana BOSDA Provinsi Lampung. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya sifatnya mengikat, namun strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Dengan demikian diharapkan program bantuan dana BOSDA SMA/SMK ini dapat mendukung proses pembelajaran di sekolah dan mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah di Provinsi Lampung. GUBERNUR LAMPUNG. ARINAL DJUNAIDI Contoh : Surat Permohonan Bantuan KOP SEKOLAH Nomor Bandar Lampung, 20. Lamp. Hal : 1 (satua) berkas : Permohonan Bantuan BOSDA Kepada Yth. v Gubemur Lampung Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung Dalam rangka meningkatkan kuaUtas pendidikan di sekolah/madrasah kami, dengan mi kami menyampaikan permohonan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah (BOSDA) tahun dan kami bersedia memenuhi ketentuan yang terkait dengan BOSDA Tahun Bersama ini pula kami lampirkan:
5. 1.Profil Sekolah;
6. 2.Data jumlah siswa;
7. 3.Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang siswa penerima dana BOSDA;
8. 4.RKAS dan RAPES yang disahkan oleh Sekolah;
9. 5.Surat pemyataan sanggup membebaskan/meringankan pungutan biaya pendidikan dart siswa/orang tua siswa miskin/tidak mampu; dan
10. 6.foto copy rekening koran Bank Lampung atas nama sekolah; Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih. Kepala NIP Nomor Lamp. Hal Contoh : Surat Permohonan Pencairan Bantuan KOP SEKOLAH Bandar Lampung, Permohonan Pencairan Dana BOSDA Kepada Yth. Semester I Tahun Gubemur Lampung Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung Berkenaan dengan penyaluran dan BOSDA Provinsi Lampung Semester I (pertama), kami usulkan untuk (nama satuan pendidikan SMA/SMK) dengan besaran atau jumlah dana BOSDA semester I (pertama) sebesar : Rp - (terbilang) Demikian kami usulkan mohon persetujuannya, terima kasih. Kepala NIP Contoh :Surat SPTJM SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Materai 6.000 Nama NIP/ NIK Unit Keija Jabatan Alamat SMA/SMK Kepala SMA/SMK Saya yang bertanda tangan dibawah mi : Apabila dikemudian had ^ad^ mengganti dan ' sehingga menimbulkan. kemgi gar bersedia menerima sanksi menyetorkan kerugian tersebut Ke Kas uaerm sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestmya. Kepala Dengan ini menyatakan setuju untuk menerima Bantuan Optional Daerah (BOSDA) Provinsi Lampung Biaya Operasional Sekolah Z^n^ Sifwa Kurang Mampu ,dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup. a Melaksanakan pekerjaan secara swakelola.
b.Melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terha cÏZnakan pekerjaan sesuai dengan proposai dan melaksanakan kegiatan 1 sr — (Januari-Juli ) dan; laporan kedua (Juli-Desember).
f.Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. g- XTXS "X" berlaku. NIP Contoh : Format Rincian Anggaran Biaya Dana BOSDA RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH DANA BOSDA PERIODE s/d JUMLAH SISWA BOSDA : SISWA NO KEGIATAN / URAI AN JUMLAH DANA (Rp) 1 Tambahan Pembiayaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDBJ Rp Rp dst 2 Tambahan Pembiayaan Pembelajaran dan Kegiatan Ektrakulikuler a Pembiayaan Pembelajaran Rp b Kegiatan Ektrakulikuler Rp 3 Tambahan Pembiayaan Evaluasi Pembelajaran UASBN Rp Uji Kompetensi Rp dst Rp 4 Tambahan Pembiayaan Operasional Sekolah Langganadan daya dan jasa internet RP - dst Rp 5 Penyusunan Laporan Rp-—^^ JUMLAHDANA Komite Sekolah Kepala Sekolah. Bendahara Sekolah Contoh : Format RAPBS Satuan Pendidikan KOP SEKOLAH — RENCANA ANGGARAN PEM BIAYAAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) SMA TAHUN PELAJARAN / — SUMBER DANA NO KEGIATAN / URAIAN JUMLAH DANA BOS PUSAT BOS DAERAH KOMITE / SUMBER LAIUNNYA — — — — — — : BENDAHARA SMA t r Mengetahui, KETUA KOMITE SEKOLAH NAMA RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PENGGUNAAN DANA BOSDA SMA/SMK Penggunaan BOSDA Provinsi «5j“DAsX^ Berita Acara Rapat dan “^San^da Tritas ke^utuhan Standar Petayanan sekolah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PENGGUNAAN DANA BOSDA SMA/SMK Penggunaan BOSDA Provinsi «5j“DAsX^ Berita Acara Rapat dan “^San^da Tritas ke^utuhan Standar Petayanan sekolah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020