(1)Kepala Ul-TD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan dan penyusunan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Larnpung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
-5
(3)Seksi OperasiPemeliharaan Jaringan lrigasi, mempunyai tugas:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan operasional UPTD;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeliharaan irigasi di lingkungan UPTD;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kuantitas dan kualitas air hidrologi hidrokimia;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi kondisi dan fungsi pengairan;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan lrigasi; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data, mempunyai tugas:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian pencemaran air dan pemanfaatan surnber air;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pembangunan, perbaikan dan pengamanan prasarana irigasi;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan pengairan serta pengawasan irigasi dan rawa;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data;
f.membantu menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan alokasi air;
dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kedua UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasa18
(1)UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II mempunyai tugas pemeliharaan, pengendalian, perbaikan, pengarrlanan, pelayanan dan pengelolaan sumber daya air yang berkedudukan di Metro.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II, mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah II;
b.pelaksanaan pengendalian Sumber Daya Air Wilayah II;
c.pelaksanaan perbaikan Sumber Daya Air Wilayah II;
d.pelaksanaan pengamanan Sumber Daya Air Wilayah II;
e.pelaksanaan pelayanan Sumber Daya Air Wilayah II;
f.pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II;
g.penyiapan rekomendasi teknis perizinan Sumber Daya Air Wilayah II; dan
h.pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.
-6 Paragraf2 Susunan Organisasi Pasa19
(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II, terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Operasi pemeliharaan Jaringan Irigasi;
d . Seksi Pengawasan , Pengendalian dan Data; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(5)Bagan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
Paragraf 3 Uraian Tugas PasallO
(1)Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan dan penyusunan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan , keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
(3)Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi, mempunyai tugas:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan operasional UPTD ;
b.me1aksanakan dan menyiapkan bahan peme1iharaan irigasi di lingkungan UPTD;
c.me1aksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kuantitas dan kualitas air hidrologi hidrokimia;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi kondisi dan fungsi pengairan;
e . melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
-7
(4)Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data, mempunyai tugas:
a . melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian pencemaran air dan pemanfaatan sumber air;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pembangunan, perbaikan dan pengamanan prasarana irigasi;
d . melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan pengairan serta pengawasan irigasi dan rawa; e . melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data;
f.membantu menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan alokasi air;
dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .
Bagian Ketiga UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasa111
(1)VPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III mempunyai tugas pemeliharaan, pengendalian, perbaikan, pengamanan, pelayanan dan pengelolaan sumber daya air yang berkedudukan d i Kotabumi.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III, mempunyai fungsi:
a . pelaksanaan pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah 1Il;
b.pelaksanaan pengendalian Sumber Daya Air Wilayah III;
c.pelaksanaan perbaikan Sumber Daya Air Wilayah 1Il;
d.pelaksanaan pengamanan Sumber Daya Air Wilayah III;
e.pelaksanaan pelayanan Sumber Daya Air Wilayah III;
f.pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ill;
g.penyiapan rekomendasi teknis perizinan Sumber Daya Air Wilayah III;
dan
h.pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan .
Paragraf2 Susunan Organisasi Pasal 12
(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III, terdiri dari:
a.Kepala;
b . Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
d.Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
-8
(2)S.u~ B~gian Tata Usaha sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UfYfD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UfYfD.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(5)Bagan Organisasi UfYfD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf3 Uraian Tugas Pasal 13
(1)Kepala UfYfD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III merripunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan dan penyusunan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
(3)Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan operasional UfYfD;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeliharaan irigasi di lingkungan UPTD ;
c . melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan data kuantitas dan kualitas air hidrologi hidrokimia;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi kondisi dan fungsi pengairan;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .
(4)Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data mempunyai tugas:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian pencemaran air dan pemanfaatan sumber air;
c . melaksanakan dan menyiapkan bahan pembangunan, perbaikan dan pengamanan prasarana irigasi;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan pengairan serta pengawasan irigasi dan rawa;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data;
f.membantu menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan alokasi air;
dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
-9 BABIV JABATAN PEGAWAI APARATUR SI PIL NEGARA Pasa114
(1)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
(2)Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
BABV KEPEGAWAIAN Pasal 15
(1)Pengangkatan , pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.
BABVI TATAKERJA Pasa116
(1)Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi , integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2)Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3)Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala UPfD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang bam berdasarkan Peraturan Gubernur ini. KETENTUAN PENUTUP Pasa118 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur InI, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -10 Pasal 19 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.