(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Lampung, terdiri dari:
a . Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c . Seksi Peningkatan dan Pengembangan Produktivitas;
d.Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan e . Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaba yang berada di bawab dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(5)Bagan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 3 Uraian Tugas Pasal 19
(1)Kepala UfYI'D Balai Pengembangan Produktivitas Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Pengembangan Produktivitas Daerah Lampung sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sub Bagian Tata Usaba mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.
-10
(3)Seksi Peningkatan dan Pengembangan Produk tivitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan pela k sana an peningkatan dan pengembangan.
(4)Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pemasaran program, fasilitasi, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan serta kerjasama dengan pengguna (pihak lain) .
Bagian Keenam UPTD Dalai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasa120
(1)UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerj a mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengujian dibidang higiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengujian di bidang higiene perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja;
b.pelaksanaan pelatihan dan petunjuk serta bantuan teknik higiene perusahaan , ergonomi, keselamatan, dan kesehatan kerja kepada yang b ersangkutan;
c.persiapan penyelenggaraan pelatihan dan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, keselamatan, dan kesehatan kerja serta menyusun laporan;
d.promosi program, dan pendayagunaan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja serta pemberian layanan infonnasi pelatihan; dan
e.pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.
Paragraf2 Susunan Organisasi Pasal 21
(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c . Seksi Pelayanan Tekrris :
d.Seksi Promosi dan Pelatihan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
-11
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungj awab kepada Kepala UPTD .
(5)Bagan Organisasi UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubemur ini .
Paragraf 3 Uraian Tugas Pasal 22
(1)Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan , pegawai, keuangan , perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.
(3)Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelidikan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian pelayanan teknis keselamatan dan kesehatan kerja;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis; dan
e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Seksi Prornosi dan Pelatihan mempunyai tugas:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan promosi program keselamatan dan kesehatan kerja;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian pelayanan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan fa s ilitasi bimbingan teknis kese1amatan dan kesehatan kerja;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan pengguna (pihak ketiga);
e . melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan pelatihan; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketujuh UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov in s i Lampung Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 23
(1)UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sarana serta pengumpulan, perawatan dan penyajian benda-benda yang bernilai budaya.
-12
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung, mempunyai fungsi:
a.pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang bernilai budaya dan ilmiah;
b . pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
c.pelaksanaan promosi dan menyebarluaskan hasil penelitian koleksi;
d.pelaksanaan bimbingan edukatif tentang budaya dan benda yang bemilai i1miah;
e.pengelolaan, pengaturan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia; dan
f.pelaksanaan pengelo1aan urusan ketatausahaan.
Paragraf2 Susunan Organisasi Pasa124
(1)Susunan Organisasi UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung, terdiri dan:
a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Teknis;
d . Seksi Pelayanan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepa1a Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPfD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD .
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD .
(5)Bagan Organisasi UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
Paragraf3 Uraian Tugas Pasa125
(1)Kepala UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Museum Transmigrasi Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, pegawai, keuangan, perlengkapan , rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.
(3)Seksi Teknis mempunyai tugas:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program , pengumpulan, penelitian , pengelolaan koleksi sejarah kebudayaan kegiatan ketransmigrasian;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan, analisa dan penyajian koleksi sejarah kebudayaan warga transmigrasi;
-13
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pemeliharaan kelembaban, suhu dan penyiaran di dalam ruang pameran dan studi koleksi;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan reproduksi koleksi yang meliputi perbaikan koleksi, pembuatan reflikasi dan reproduksi foto, pembuatan slide, film dan rekaman koleksi;
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Teknis; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Seksi Pelayanan mempunyai tugas:
a.melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bimbingan edukatif cultural, publikasi, museum dan prefarasi tata pameran museum;
b.melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dengan metode dan sistem edukatif cultural tentang koleksi museum terhadap pengunjung untuk pengenalan koleksi dalam rangka menanamkan daya apresiasi dan penghayatan nilai warisan budaya dan ilmu pengetahuan;
c.melaksanakan dan menyiapkan bahan publikasi meliputi penerbitan koleksi, seminar, ceramah, festival, parade, lomba serta pelayanan dan pemberian informasi;
d.melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan fasilitas kegiatan usaha (restorasi, anjungan, kolam renang, pemancingan dan lapangan tennis, dll);
e.melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pelayanan;
dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BABIV JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Pasa126
(1)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon II1b atau jabatan administrator.
(2)Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
BABV KEPEGAWAlAN Pasal 27
(1)Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.
BABVI TATAKERJA Pasa128
(1)Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi , dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2)Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-rnasing.
-14
(3)Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
KETENTUAN PERALIHAN Pasa129 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubemur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan me1aksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini, KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur InI, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Larnpung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa131 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubemur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja d a n Transmigrasi Provinsi Larnpung setelah mendapat persetujuan dari Gubemur.