DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkannya dengan Peraturan Gubernur La.mpung tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kefa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); TENTANG Mengingat Mengingat GUBERNUR LAMPUNG PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung tentang KJasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2-
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia s2861;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi l,ampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
10.Peraturan Daerah Provinsi la.mpung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (l,embaran Daerah Provinsi la.mpung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi t ampung Nomor 532); MEMUTUSKAN: PERATI'RAN GUBERNT'R TENTANG XLASIFIXASI ARSIP DI LINGKUITGA.IT PEMERIITTAH PROVINSI LAIUPUNG.

BAB I

KETEilTUAN TI}TUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubemur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahaan yang menjadi kewenangan Daerah.. Menetapkan
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 532); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
3.Gubemur adalah Gubemur Lampung.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubemur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahaan yang menjadi kewenangan Daerah..
5.Arsip adalah rekamal kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6.Arsip Aktif adalah arsip yang penggunaan frekuensinya masih tinggi dan/ atau terus menerus.
7.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa dan retensinya serta berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/ atau kmbaga Kearsipan.
9.Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun.
10.Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan arsip yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis.
11.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
12.PengeloLaan Arsip adalah proses pengendalian arsip dinamis dan statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi :

a.penciptaan;
b.penggunaan;
c.pemeliharaan;
d.penyusutan;
e.akuisisi;
f.pengolahan;
g.preservasi;
h.pemanfaatan; dan
i.pendayagunaan.
1. 13.Penyimpanan Arsip adalah proses dan tata cara penempatan arsip pada tempat penyimpanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.klasifikasi Arsip;
b.kode Klasilikasi Arsip; dan
c.penggunaan Kode Klasi{kasi Arsip.
1. 5.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. 6.Arsip Aktif adalah arsip yang penggunaan frekuensinya masih tinggi dan/atau terus menerus.
3. 7.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu.
4. 8.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa dan retensinya serta berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
5. 9.Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun.
6. 10.Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan arsip yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis.
7. 11.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. 12.Pengelolaan Arsip adalah proses pengendalian arsip dinamis dan statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi :
a.penciptaan;
b.penggunaan;
c.pemeliharaan;
d.penyusutan;
e.akuisisi;
f.pengolahan;
g.preservas1;
h.pemanfaatan; dan I. pendayagunaan.
1. 13.Penyimpanan Arsip adalah proses dan tata cara penempatan arsip pada tempat penyimpanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.klasifikasi Arsip;
b.kode Klasifikasi Arsip; dan
c.penggunaan Kode Klasifkasi Arsip. BA"B III KLASIFIKASI ARSIP, KODE KLASIFIKASI ARSIP, DAN PEI{GGTTIYAAIT KODE IGASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1)Arsip yang diciptakan di lingkungan Pemerintah Daerah dikelompokan ke dalam klasifikasi arsip berdasarkan:
1. a.fungsi dan/atau Urusan adalah bentuk penyebaran urusan tertentu kepada unit kerja dan/ atau satuan ke{a dan menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan sebagai tanggung jawab nya baik fungsi substantif maupun fungsi fasilitatif;
2. b.kegiatan adalah jenis-jenis aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan salah satu fungsi organisasi/instansi; dan
3. c.transaksi adalah kesepakatan para pihak dalam komunikasi kedinasan atas sesuatu obyek yang bersifat spesifik.
(2)Uraian mengenai pengelompokan arsip berdasarkan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimalsud pada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Kode klasifikasi menggunakan kombinasi huruf dan angka.
(2)Kode huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggambarkan urusan.
(3)Kode angka sebanggaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk fungsi, kegiatan, dan transaksi pada masing-masing urusan.

Pasal 5

Pengaturan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam L^ampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Setiap arsip yang tercipta wajib diklasifftasikan dengan menggunakan kode klasifikasi berdasarkan fungsi, kegiatan dan transaksinya.

BAB III

KLASIFIKASI ARSIP, KODE KLASIFIKASI ARSIP, DAN PENGGUNAAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1)Arsip yang diciptakan di lingkungan Pemerintah Daerah dikelompokan ke dalam klasifikasi arsip berdasarkan:
1. a.fungsi dan/atau Urusan adalah bentuk penyebaran urusan tertentu kepada unit kerja dan/atau satuan kerja dan menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan sebagai tanggung jawab nya baik fungsi substantif maupun fungsi fasilitatif;
2. b.kegiatan adalah jenis-jenis aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan salah satu fungsi organisasi/instansi; dan
3. c.transaksi adalah kesepakatan para pihak dalam komunikasi kedinasan atas sesuatu obyek yang bersifat spesifik.
(2)Uraian mengenai pengelompokan arsip berdasarkan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Kode klasifikasi menggunakan kombinasi huruf dan angka.
(2)Kode huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggambarkan urusan.
(3)Kode angka sebanggaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk fungsi, kegiatan, dan transaksi pada masing-masing urusan.

Pasal 5

Pengaturan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…