menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah Provinsi Lampung; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Larnpung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-2
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Pemben tukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USARA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG. DAB I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Larnpung.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6.Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah Provinsi Lampung.
7 . Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah Provinsi Lampung.
8.Kepala Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah Provinsi Lampung.
9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
DAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasa12 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu :
1.UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelas A; dan
2.UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Kelas A.
-3 Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3
(1)UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah .
kepada Kepala Dinas
(2)UPTD dipimpin oleh seorarig Kepala UPTD.
Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 (I) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana d im a k su d pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
a . pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah;
b.pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
e.pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .