Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 46 Tahun 2022
- Nomor
- 46
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Pemerintah Provinsi Lampung;
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Pemerintah Provinsi Lampung;
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Audit Kinerj a Berbasis Risiko Pemerintah Provinsi Lampung; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menj adi Undang- Undang (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2 a "_ Menimbang 1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 143, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahur. 2O22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerinta-han (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor PED-09/D3/O4/2020 tentang Pedoman Umum Audit Kine{a Berbasis Risiko; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (kmbaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14); MEMUTUSKAN: PERATURAIT GT'BERITUR TEITTAITG PEDOMAIT AUDIT KIITER.IA BERBASIS RISIKO PEMERIITTAH PROVITSI LAJUPUNG.
BAB II
(21 Gambaran ruang lingkup audit kine{a berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Guberbur ini: trruD r;. ts !srl 1- Lrr1tn$f ld't l,rrp I \ I tr I RIIO ttrttttttl ---t-- ]ruoL .l-1-- 1 topnlln I .!r | fl1r0 \r-r--rrr f-- ,ara.,tddtxt 9rolmdrlon Bagian Kedua Tahapaa Proges Audit KlaerJa Paral 4
(2t
Tahapan pelaksanaan audit Kinery'a Berbasis Kinerja Risiko dilaksanakan mela-lui pengukuran, penilaian dan pengujian atas bukti- bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E, serta. capaian kinerja berdasarkan indikator kinerj a dengan model yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Dalam hal tahapan Komunikasi Hasil Audit, APIP melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dihadiri seluruh tim audit untuk memastikan kembali isi dari notisi hasil audit telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup. (3)
(21 Dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP wajib mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional.
fr I I I I I I I I I t F ;.,1. ir-, I I I -7 (41 Dalam hal tidak terdapat APIP yang mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal dan/atau tenaga ahli eketernal. Bagian Kelima Pemlllhan Dan Penetapan Indikator Kiaerja
IYo L Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan IMB o/o penerbitan IMB yang sesuai dengan standar waktu layanan Ya Ya Relenaa v^ 2 Meningkatnya kepastian hukum atas tata ruang dan wilayah Jumlah perubahan/ revisi atas rencana tata ruang/ wilayah Ya Ya Ya 3 Meningkatnya pajak/retribusi daerah atas layanan IMB Yo retribusi IMB yang akurat Ya Ya Ya (2\ Indikator kinerja terdiri atas input, outpu| outcome, manfaat dan dampak. Untuk gradasi / skala pengukuran kined a sebaiknya juga disepakati dengan auditi, skala pengukuran kinerja yang biasa digunakan:
Bagian Keenam Konrcp Ekonomls, Eflrlea, Den Efekttf Pasd 7
(21 Audit atas aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aPakah:
an(qnet lmF<tt ttrytE,n Fxtot Oticrtivct lnparl Oap.n ttqunir Itiricn tlrkti? BAB III PEREIICANAAIT AUDIT KIIITER.IA Bagtan Kesatu Tahapan Perencanaan Audit Kinerja
BAB III
Rcttttlt Prqcst Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja sebagai berikut: + .) + + + + + .> + .>+ + + + r> + Bagian Kedua Tahapan Perdapan Penugasan Audit KinerJa
(21 Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pengawasan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
Baglan Kettga Penetapan TuJuan dan Ruang Lingkup Audtt
Bagian Keempat Pemaho"'an Proses Bisais Auditi Pagat 11
(21 Pemahaman Proses Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
Bagtaa Kellma Identlfitast dan Penllalan Rlsiko Utama serta Desain Pengenddlan Utama
(21 Risk register auditi yang telah tervalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(41 Dari hasil evaluasi register risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) APIP dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada risiko strategis Pemda, risiko strategjs OPD dan risiko operasional OPD yang berpotensi menghambat pencapaian program prioritas.
B'glan Keenam Penetapaa Indltator KlnerJa, bobot Peallalan darr PeaSrurunan Rencana PenguJian Pard 13
(21 Dalam pelaksanaan audit kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP dapat melakukan:
BAB TV PELN(SAITAAI| AUDIT KIIYER.IA
Proses pelaksanaan audit kineq'a, APIP akan melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program prioritas, sehingga APIP dapat:
(U APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel untuk memperoleh bukti yang material dan relevan serta sampel yang representatiue. (21 APIP saat melakukan pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan melalui teknik pemilihan sampel menggunakan beberapa contoh rumus/tabel statistik, yaitu:
Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan dalam layanarr administrasi kependudukan sejumlah 125 berkas. Atas hal tersebut APIP tidak akan menguji secara keseluruhan melainkan menggunakan sampel dengan pertimbangan profesionalnya dengan menggunakan rumus slovin dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%o, makajumlah sampel yang akan dilakukan pengujian oleh APIP adalah : N = 125 I 125 (O,O5l2 + l= 95,23, dibulatkan 95.
Pengujian terkait aspek ekonomis, efisien, dan efektif sebagaimana (71 dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh APIP, antara lain:
Pasat 16
-L4- (41 APIP perlu menilai dan menganalisis apakah proses identilikasi dan penetapan risiko yang ditakukan oleh auditi/manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memadai.
Paral 17
(21 APIP dalam pengujian efektilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadapi 3 (tiga) kondisi, yakni:
Pa$l 18
Kelenrahan Pengendalian Kriteria - Kondisi - Akibat t I.r8et Xineria Pe.baitan Pengenda$.n d.n pengelola.n Risiko l2l Hasil pengujian bukti-bukti yang ada digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kineda program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan yang terkait atas aspek ketaatan dan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.
(21 Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan perenc€rnarm, pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.
BAB V PEI{GKOMUI{IKASIAN TIASIL AUDIT DAIT MONITORING TINDNT LANJUT
Membuka PDF…