DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 51 Tahun 2020

Nomor: 51
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih , efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpe rcaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; b . bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerin tah Provinsi Lampung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pemben tukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 , Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan TransaJ<Si Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ·
5.Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 5038); Menetapkan :
6.Undan g-Undang Nomor 23 Trlhun 20 l 4 ten tan g Pcmerintahan Dacra h (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244 , Tam bah an Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5587) scbagaimana tcla h diubah beberapa lrnli, 1eral<h ir clengan Undang-Undang Nomor 9 Ta hun 20 15 tenta ng Perubahan Kedu a Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemeri ntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) ;
8.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasi s Elektronik;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komu n ikasi Nasional; 10 . Peraturan Menteri Komunikasi dan ln formatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Bi dang Komu nikasi dan lnformatika;
11.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/ KEP/M.PAN/1 / 2003 tentang Pedoman Umu m Perkan toran Elektroniks Li ngkup Internet di Lingkungan Instan si Pemerintah;
12.I<eputusan Men teri l<omunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Govemment Lembaga;
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJOPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; 14 . Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tah u n 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS PEMERINTAH PROVINS! LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA KELOLA ELEKTRONIK Dalam Peratu ran Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Lampun g.
2.Pemerintah Daerah adalah Pem erintah Provinsi Lampung.
3.Gubernur adalah Gu bernur Lampung. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sekretaris Daerah ad alah Sekretaris Daerah Provi nsi Lam pung. Dinas l<omunikasi , lnformatika clan Sta listik, yang sclanjutnya cli se but Dinas adalah Dinas lfomunikasi, lnformatika clan Stali tik Provinsi Lampung. Kepala Dinas Komunikasi , lnformatika dan Statistik, yang selanjutnya clisingkat l<epal a Dinas aclalah Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika clan Statistik Provinsi Lampung. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Pcrangkat Dae rah di lingkunga n Pemerin tah Daerah. Data adalah Catatan atas kumpulan fakta atau cliskripsi beru pa angka , karakter, simbol, gambar , peta, tanda, syarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan yang sebenam ya atau menunjukan suatu ide, objek kondisi , atau situasi. Teknologi lnformasi cl an l<omunikasi yang selanjutnya disingkat T IK adala h suatu teknik un tuk m ngumpulkan , menyiapkan, meny impan, m emproses, m en gumumkan membuat la poran menganalisis m em indah kan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media. Sisten1 Pemer intahan Berbasis Elektronik, yang elanjuLnya disin gkat SPBE adalah penyelenggaraan pem erintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan lay anan kepada pengguna SPBE.
11.Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksanany a pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalarn penerapan SPBE secara terpadu.
12.Peta Rencana SPBE adalah dokumen perencanaan yang rnenjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
13.Arsitektur SPBE adalah k erangka dasar yan g mendeskripsikan integrasi proses bisnis, dala dan informasi , infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yan g terintegrasi.
14.Pengguna Sistem Pernerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pem angku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usah a.
15.Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, y ang selanjutnya disebut Layanan SPBE adaJaJ, fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan m anfaat kepada pengguna SPBE.
16.Sistem lnrormasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta m ekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat clan sebal iknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
17.Informasi adalah keterangan , pernyataan , gagasan, dan tanda-t:a.nda yang mengandung nilai, makna, clan pesan , baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi clan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
18.Jnformasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektron ik, termasuk tetapi tidal< terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI}, surat elektron ik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah dio.lah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang marnpu memahaminya. 19 - lnfrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE
20.Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Urn um PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
21.Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya. 22 . Jaringan Lokal (Local Area Network) , yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
23.jaringan Jarak Jauh ( Wide Area Network), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
24.Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
25.Pusat pemulihan bencana (Disaster Recovery Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi- fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
26.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan progra m komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fu ngsi layanan SPBE.
27.Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu PD.
28.Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/ata u digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
29.Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi um urn yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain tinggi .
30.Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain rendah. 31 . Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
32.Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optirnalisasi sumber daya TIK. !::icannec. wtt- CamSc3nrer
33.Proses TII<, yan g se la nj u tnya clisingka t proses, a da la h kumpul a n a kt ivi tas- aktivitas te rkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan mas ukan dan menghasilka n lu a ra n terte ntu. 34 . PD Mandiri TIK adalah PD yang clini la i telah mampu memba ngun , mengembanglrnn dan mengelola a plikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
35.PD Pemilik Layanan adala h PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsin ya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
36.lnteroperabilitas adalah koordinasi clan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau 1ayanan SPBE.
37.Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informa si dalam SPBE dari akses , penggunaan , pengubahan , penggandaan, penyebaran , penghapusan, gangguan , dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
38.Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya . 39 . Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
40.Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas Kornunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasa1ahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh Seroice Desk Tier 1.
41.Portal adalah website Pemerintah Daerah yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas pengunjungnya. 42 . Domain adalah nama situs/website milik Pemerintah Daerah untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server. 43 . Sub Domain adalah bagian tambahan dari domain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur 1m untuk mengatur pelaksanaan SPBE di Iingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini untuk mernberikan acuan , pedoman dan panduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)SPBE di lingkungan Pernerintah Daerah dilal<sanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efektifitas;
2. b.keterpaduan; C. kesinambungan;
3. d.efisiensi;
4. e.akuntabilitas;
5. f.interoperabiJitas;
6. g.keamanan .
(2)
(3)Efektivitas scbagaimnnA clirnaksucJ pnrlA ayal (I) huruf optimal isAsi pcmanfaala n surnbcr daya a ng mer dukung berhasil guna s suni dengan kcbuluhan . Keterpaduan scbagnimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf pengintegrasian sumber daya j ang m en dukung SPB8. n m rupakan PBI~ dcng:rn b m rupakan
(4)Kesinambungan sebagaimana climaksud pnda ayat: (I) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara tercncana, bertahap, clan Lerus mcnerus sesuai dengan perkembangannya .
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara te pat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimal<sucl pacla ayat (I) huruf e mcrupakan kejelasan fungsi clan pertanggungjawaban dari pelal<sanaan SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana climaksud pad a ayat (I) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan , keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

a.Peta Rencana SPBE Dan Arsitektur SPBE;
b.data dan infonnasi;
c.pusat data·
d.aplikasi;
e.integrasi sistem informasi;
f.infrastruktur;
g.organisasi manajamen;
h.proses SPBE;
1. 1.monitoring dan evaluasi;

BAB II

PETA RENCANA SPBE DAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 5

(1)Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
(2)Peta Rencana SPBE clan Arsitektur SPBE sebagairnana climrtksuct pacla ayRt
(1)ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Lampung.
(3)Peta Rencana SPBE: dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada a at
(1)ditetapkan unluk:
1. a.jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
2. b.kurang dari jangka waktu 5 (Iima) tahun apabila Peta Rencana SPBE clan Arsitektur SPBE ditetapkan pada saal tahun be1jalan RPJMD.
(4)Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) setiap tahun.
(5)Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksucl pacla ayat (I), dapat dilakukan peru bah an Peta Rencana SPBE clan Arsitektur SPBE. Scarn~:l ·:..-th Carnsc.unncr (6 ) Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
1. a.perkembangan keadaan ;
2. b.kebutuhan Daerah;
3. c.perubahan RPJMD; dan/atau
4. d.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan I<eputusan Oubemur Lampung.

BAB III

DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

(1)Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan , kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
(3)Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan rnemperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
(4)Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.

Pasal 7

( 1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.

(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .
(3)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui:
1. a.menetapkan klasifikasi keamanan , pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
2. b.menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
3. c.menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang; d . menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
4. e.menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 8

(1)Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi. SC ..-..ed with<.:smticarrer
(2)Kebijakan keamanan informasi ebagaimana dimaksud pada aya (1) mencakup antara lain:
1. a.panduan penggunaan sarana-prasamna TIK di lingkungan Pem rintah Daerah termasuk pcnggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN , maupun Internet;
2. b.panduan membawa pcralatan TIK pribadi ke kantor dan rnenghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan Bring Your Own Devices atau BYOD);
3. c.kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau;
4. d.LAN, khususnya sistem TII( yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
5. e.kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjal ankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
(3)Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

BAB IV

PUSAT DATA

Pasal 9

(1)Setiap PD di lingkungan Pemerintah. Daerah menempatkan data di Pusat Data.
(2)Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
(3)Pusat Data sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyediakan fasilitas penempatan, penyirnpanan dan pengoJahan data.
(4)Dinas bertanggung jawab terhadap keamanan data yang ditempatkan pada Pusat Data.

Pasal 10

(1)Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
(2)Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018