Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 51 Tahun 2020
- Nomor
- 51
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
Ringkasan
Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung
Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung
b . bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerin tah Provinsi Lampung;
Menetapkan :
5679);
5348) ;
10 . Peraturan Menteri Komunikasi dan ln formatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Bi dang Komu nikasi dan lnformatika;
14 . Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tah u n 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS PEMERINTAH PROVINS! LAMPUNG.
BAB I
TATA KELOLA ELEKTRONIK Dalam Peratu ran Gubernur ini yang dimaksud dengan :
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sekretaris Daerah ad alah Sekretaris Daerah Provi nsi Lam pung. Dinas l<omunikasi , lnformatika clan Sta listik, yang sclanjutnya cli se but Dinas adalah Dinas lfomunikasi, lnformatika clan Stali tik Provinsi Lampung. Kepala Dinas Komunikasi , lnformatika dan Statistik, yang selanjutnya clisingkat l<epal a Dinas aclalah Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika clan Statistik Provinsi Lampung. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Pcrangkat Dae rah di lingkunga n Pemerin tah Daerah. Data adalah Catatan atas kumpulan fakta atau cliskripsi beru pa angka , karakter, simbol, gambar , peta, tanda, syarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan yang sebenam ya atau menunjukan suatu ide, objek kondisi , atau situasi. Teknologi lnformasi cl an l<omunikasi yang selanjutnya disingkat T IK adala h suatu teknik un tuk m ngumpulkan , menyiapkan, meny impan, m emproses, m en gumumkan membuat la poran menganalisis m em indah kan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media. Sisten1 Pemer intahan Berbasis Elektronik, yang elanjuLnya disin gkat SPBE adalah penyelenggaraan pem erintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan lay anan kepada pengguna SPBE.
19 - lnfrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE
22 . Jaringan Lokal (Local Area Network) , yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
31 . Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
!::icannec. wtt- CamSc3nrer
34 . PD Mandiri TIK adalah PD yang clini la i telah mampu memba ngun , mengembanglrnn dan mengelola a plikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
39 . Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
42 . Domain adalah nama situs/website milik Pemerintah Daerah untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server. 43 . Sub Domain adalah bagian tambahan dari domain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
C. kesinambungan;
(2)
Keterpaduan scbagnimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf pengintegrasian sumber daya j ang m en dukung SPB8. n m rupakan PBI~ dcng:rn b m rupakan
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:
BAB II PETA RENCANA SPBE DAN ARSITEKTUR SPBE
BAB II
Scarn~:l ·:..-th Carnsc.unncr (6 ) Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
BAB III DATA DAN INFORMASI
BAB III
( 1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
d . menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
SC ..-..ed with<.:smticarrer
dan
BAB IV PUSAT DATA
BAB IV
(1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)