(1)Sub Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang non medik.
(2)Rindan tugas Sub Bidang Penunjang Non Medik, adalah sebagai berikut:
a.melaksanakan penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang non medik;
b . melaksanakan dan koordinasi pelayanan penunjang non medik;
c.melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dalam pelayanan penunjang non medik;
d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang non medik; dan e . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5 Komite Medik Pasa116
(1)Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara: melakukan kredensial staf medis, memelihara mutu profesi staf medis dan menjaga disiplin, etika dan perilaku staf medis.
-10
(2)Untuk menyelenggarakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Komite Medik menye1enggarakan fungsi:
a.penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
b.penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku dan etika profesi;
c . pelaksanaan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
d.pelaksanaan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
e.penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
f.pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
g.pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya perrnintaan dari komite medik; dan
h.pemberian rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas memelihara mutu profesi staf medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik menyelenggarakan fungsi :
a.pelaksanaan audit medis;
b . pemberian rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
c.pemberian rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
d.pemberian rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan; dan
e.pengkoordinasian pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan clinical pathway di rumah sakit.
(4)Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
a . pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
b.pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
c . pemberian rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan d . pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien . Paragraf6 Komite Keperawatan Pasal 17
(1)Komite Keperawatan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit, dengan cara: melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit, memelihara mutu profesi tenaga keperawatan dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih;
-11
b.pelaksanaan verifikasi persyaratan Krederisial;
c.pemberian rekomendasi kewenangan klinis tenaga keperawatan;
d.pemberian rekomendasi pemulihan kewenangan klinis;
-e . pelaksanaan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
f.pelaporan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas memelihara mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;
b.perekomendasian perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
c.pelaksanaan audit keperawatan dan kebidanan; dan d . pelaksanaan fasilitasi proses pendarnpingan sesuai kebutuhan.
(4)Untuk melaksanakan tugas menjaga disiplin dan etika profesi keperawatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Kornite Keperawatan rnenyelenggarakan fungsi:
a.pelaksanaan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
b.pelaksanaan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
c . pemberian rekornendasi penyelesaian rnasalah pelanggaran disiplin dan rnasalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
d.pemberian rekomendasi pencabutan Kewenangan Klinis; dan
e.pemberian pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.
Paragraf 7 Satuan Pengawas Internal PasallS
(1)Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas mernbantu Direktur UPfD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dalam rnelakukan pengawasan internal operasional, pengendalian dan rnelakukan analisis, penilaian serta pernberian saran terhadap seluruh proses operasional UPfD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung sesuai standar yang berlaku .
(2)Rincian tugas Satuan Pengawas Internal, adalah sebagai berikut:
a.rnenyusun perencanaan pemeriksaan kegiatan dalam rangka pengendalian dan penilaian sistem manajemen serta pelaksanaannya;
b . melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan pengelolaan dalam hal pengamanan harta kekayaan menciptakan akurasi system inforrnasi keuangan, efisiensi dan produktivitas, mendorong dipatuhinya kebijakan dalam penerapan praktek bisriis yang sehat; c . menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan kinerja kepada Direktur dan Dewan Pengawas;
d.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dilingkungan Satuan Pengawas Internal (SPI) berkaitan dengan mutu, standarisasi, sertifikasi, dan adrninistrasi;
e . mengkoordinasikan semua kebutuhan pemeriksaan SPI kepada satuan organisasi dalam UPTD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung; -12
f.melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam hal lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur, pengkajian dan pengelolaan resiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan monitoring;
g.melakukan telaah terhadap kecukupan pengendalian internal UPTD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung tennasuk dalam penyusunan laporan keuangan;
h.melakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut dan hasil evaluasi SPI;
1.mengkoordinasikan hasil pemeriksaan , perkembangan tindak lanjut dan evaluasi kepada Direktur; dan J. melakukan pemeriksaan dan pengawasan lain atas dasar permintaan Direktur Rumah UPTD RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung;
BABIV JABATAN PIMPINAN RUMAH SAKIT DAERAH Pasal 19
(1)Jabatan pemimpin UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada disebut dengan direktur.
(2)Pemimpin UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada dijabat oleh seorang pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan yang diberikan tugas tambahan.
Pasa120
(1)Tugas tambahan sebagai pemimpin UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung harus dinilai sebagai bagian dan kegiatan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi.
(2)Tugas tambahan sebagai pemimpin UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung tidak menghilangkan hak kepegawaiannya sebagai pejabat fungsional apabila telah menyelesaikan tugasnya atau berhenti sebagai Direktur.
(3)Pemimpin UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tambahan sebagai direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BABV JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT DAERAH Pasal 21
(1)Kepala Bagian, Kepala Bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, merupakan jabatan setara eselon II1b atau setara dengan jabatan administrator.
(2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, merupakan jabatan eselon IVa atau setara dengan jabatan pengawas.
-13 BABVI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasa122
(1)Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada UfYI'D Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung diangkat dan diberhentikan dari dan ke Jabatan Fungsional Umum oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
BAB VII TATAKERJA Pasa123
(1)Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UfYI'D Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung bertanggungjawab mempimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UfYI'D Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-rnasing.
(4)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(5)Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(6)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
(7)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UnD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).
KETENTUAN PERALIHAN Pasa124 Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini. -14 BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur mi, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pe1aksana Tekriis Dirias Pada Dinas Daerah Provirisi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.