Dalam Peraturan Oubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
-3
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.
8.Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bennotor.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perubahan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10.Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terj adi karena jua beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11.Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
12.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selanjutnya di singkat STNK adalah dokumen kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor sebagaimana dimeksud dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BPKB adalah surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15.Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
16.Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah Kantor Bersama Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal penerbitan STNK, BPKB, TNKB, penetapan dan pembayaran SKPD Pajak Kendaraan Bermotor (PKBJ, Bca Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLW), dan administrasi penerbitan STNK, TNKB.
17.Jual Beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angauran atas harga barang yang telah disepakati bersama yang diikat dalam suatu perjanjian.
18.Lembaga adalah Lembaga pembiayaan yaitu suatu badan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor yang dilakukan secara angsuran.
BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 Objek Pajak (I) Objek Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, -4
(2)Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Gubemur irri, adalah setiap kendaraan bennotor yang pemindahan hak kendaraan bennotor masih dalam penguasaan lembaga pembiayaanfleasing karena perikatan perjanjian untuk dialihkan kepemilikannya dari pemilik pertama kepada perusahaan pembiayaan, dan atau pengalihan hak milik dari pihak pertama kepada pihak ketiga, yang masih dalam perjanjian jual beli secara akad kredit (scwa beli) perusabaan:
a.penyerahan dari pemilik pertama kepada lembaga pembiayaan;
b.Lembaga pembiayaan kepada pembeli berikutnya; dan atau
c.dari pembeli pertama ke pembeli berikutnya.
(3)Kendaraan bermotor yang menjadi objek dalam Peraturan. Gubernur ini adalah setiap penyerahan kendaraan berrnotor yang berakibat pemindahan hak milik pada Perusahaan pembiayaan yang karena sesuatu dan lain hal menarik kembali kendaraan bermotor dimaksud dan atau terjadinya transaksi jual beli kendaraan bennotor yang masih dalam proses kredit atau belum lunas angsurannya.
Pasa13 Subjek Pajak Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki danfatau menguasai kendaraan bennotor. DAB III PERSYARATAN DAN PROSEDUR Pasal 4 Persyaratan (I) Setiap orangflembaga yang memiliki dan atau menerima penyerahan kendaraan bennotor wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan mengisi dan manandatangani Surat Pemberitabuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Permohonan Pengurusan Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor pada Kantor Bersama Samsat.
(2)Pelaporan kendaraan bermotor dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat empat belas (14) hari sejak saat penyerahan kendaraan bermotor.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan permohonan BBNKB dan PKB diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.