DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2015

Nomor: 56
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menetapkan

2.Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menl'usun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
3.Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
4.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adatah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
5.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD beiupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan'
6.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang lan ekuitas pada tanggal tertentu.
7.Laporan Realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan infbrmasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
8.Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
9.Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyaj ikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran / Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
10.Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan daerah.

BAB II

: Kebijakan Akuntansi

Pasal 2

(1)BLUD menerapkan standar akuntansi diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi dengan jenis layanan yang diberikan.
(2)Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat mengembangkan standar akuntansi lainnya yang spesiltk dengan berpedoman pada Peraturan ini. keuangan yang Indonesia sesuai
(3)Standar akuntansi sebagaimana dimaksud disusun dan ditetapkan oleh p mpinan mendapatkan persetujuan Gubernur. pada ayat (2) BLUD setelah

Pasal 3

Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 4

Periode akuntansi BLUD meliputi masa I (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

(1)Sistem Akuntansi BLUD terdiri dari:
1. a.sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
2. b.sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
3. c.sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingai-, manajerial.
(2)BLUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)BLUD yang mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21'

Pasal 6

(1)Sistem akuntansi keuangan BLUD paling sedikit menyajikan :
1. a.informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
2. b.informasi tentang kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
3. c.informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu Periode;
4. d.informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
5. e.informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang- undangan.
(2)Sistem akuntansi keuangan BLUD menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/ standar akuntansi lainnya'
(3)SistemakuntansikeuanganBLUDmemilikikarakteristik antara lain sebagai berikut :
1. a.basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLUD adalah basis akrual;
2. b.sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
3. c.sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
(4)Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Lapo-ran *.u"t ga., Satuan Kerja Perangkat daerah dan Pem-erintah Daerah, BLUD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI BLUD

Pasal 7

(1)BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan BLUD dengan mengacu kepadi standar akunlansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan aYat (2).
(2)Sistem akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedifut mencakup kebijakan akuntansi' p.osedu. aiunia.rsi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar.

Pasal 8

(1)Sistem akuntansi aset tetap BLUD paling sedikit mampu menghasilkan:
1. a.informasi tentang jenis, kuanlitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetaP milik BLUD; dan
2. b.informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetaplukan milik BLUD namun berada dalam pengelolaan BLUD. tetap, milik BLUD dengan
(2)Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset ' menggunakan sistem akuntansi barang berpedoman Pada Peraturan ini.

Pasal 9

(1)Sistem akuntansi beban BLUD paling sedikit mamprt menghasilkan:
1. a.informasi tentang harga pokok produksi;
2. b.informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan; dan
3. c.informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaYa sesungguhnYa).
(2)Sistem akuntansi beban menghasilkan informasi yang berguna dalam:
1. a.perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLUD;
2. b.pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLUD; dan
3. c.perhitungan tarif layanan BLUD.

Pasal 10

Standar Akuntansi dan sistem akuntansi'sebagaimana dimaksud dalam pasal 2l2l dan pasal 5 (2) tercanturn dalam lampiran keputusan ini.

BAB IV

: PROSEDUR AKUNTANSI Kas dan Setara Kas 1 Penjelasal atas a-lur akuntansi tersebut sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam rangka pertanggungiawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLUD menyusun dan menyaj ikan :

a.Laporan Keuangan; dan
b.Laporan Kinerja.

Pasal 12

(1)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit terdiri dari :
1. a.LaporanOperasional;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan atas LaPoran Keuangan.
(2)Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Lembar muka Laporan Keuangan unit-unit usaha disajikan sebagai lampiran Laporan Keuangan BLUD. 7
(4)Lembar muka Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat
(3)adalah lembar laporan realisasi anggaran/laporan operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…