(1)Proporsi Jasa pelayanan dalam komponen tarif RSUDAM berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a.Instalasi Rawat Jalan:
Proporsi jasa pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi di rawat jalan: 1) Proporsi jasa medis pada rawat jalan adalah 70% dari total jasa pelayanan; 2) Proporsi jasa pelayanan keperawatan/ nakes lainnya 20%; 3) Proporsi jasa pelayanan administrasi 10%; 4) Proporsi tindakan medis pada rawat jalan; jasa medis 70%, jasa keperawatan/ nakes lainnya 20%, jasa pelayanan administrasi 10%; 5) Tindakan keperawatan 70% jasa keperawatan, 20% jasa medis dan 10% jasa administrasi.
b.Instalasi Rawat Inap:
1) Proporsi jasa medis pada visite di ruang perawatan adalah 70% dari total jasa pelayanan, 20% adalah jasa pelayanan keperawatan/ nakes lainnya, dan jasa pelayanan administrasi 10%; 2) Tindakan medis, maka jasa medis 70%, jasa keperawatan/ nakes lainnya 20% dan 10% jasa pelayanan administrasi; 3) Tindakan keperawatan 70% jasa keperawatan, 20% jasa medis dan 10% jasa administrasi. 4) Tindakan medis non operatif yang dikerjakan oleh perawat, 70% jasa keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, 20% jasa medis, dan 10% jasa pelayanan administrasi.
c.Instalasi Gawat Darurat:
1) Proporsi jasa dokter untuk pemeriksaan atau tindakan medis adalah 70% dari jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif, 20% adalah jasa pelayanan keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya dan 10% jasa pelayanan administrasi; 2) Tindakan Medis Non Operatif yang dikerjakan oleh perawat, maka proporsi jasa tindakan tersebut 70% jasa keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, 20% jasa medik, dan 10% jasa pelayanan administrasi.
d.Instalasi Penunjang:
1) Instalasi Radiologi : Proporsi jasa medis 45% dari jasa pelayanan dan proporsi raaiografer sebesar 45% dan pelayanan adminstrasi 10%; 2) Instalasi laboratorium patologi klinik: Proporsi jasa medis 45% dari jasa pelayanan dan proporsi analis sebesar 45% dan jasa pelayanan administrasi 10%; 3) Instalasi laboratorium patologi anatomi: Proporsi jasa medis 60% dari jasa pelayanan dan proporsi analis sebesar 30% dan jasa pelayanan administrasi 10%; 4) Unit Tranfusi Darah : Proporsi jasa medis 60% dari jasa pelayanan dan proporsi analis sebesar 30% dan.jasa pelayanan administrasi 10%; 5) Instalasi Rehabilitasi Medik : Proporsi medis 60% dari jasa pelayanan dan proporsi fisioterapis sebesar 30%, dan jasa pelayanan adminstrasi 10%; 6) Instalasi Gizi : Proporsi jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis gizi adalah 30% dari total jasa pelayanan, 60% adalah jasa pelayanan nutrisionis dan pelayanan adminstrasi 10%; 7) Instalasi Farmasi:
a.Jasa instalasi farmasi diperoleh sebesar 5% dari keseluruhan pendapatan farmasi;
b.Proporsi jasa apoteker adalah 60%, jasa pelayanan asisten apoteker secara kelompok 30%, dan jasa pelayanan administrasi 10%;
8) Instalasi Forensik : Proporsi jasa medis forensik adalah 60% dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif rumah sakit, 30% adalah jasa pelayanan tenaga lain pada lingkungan forensik, dan jasa pelayanan administrasi 10%; 9) Instalasi Hemodialisa : Proporsi jasa pelayanan medis adalah 20% dari jasa tindakan, 70% jasa pelayanan kelompok perawat dan 10% jasa pelayanan administrasi, dokter umum 20% dari jasa dokter spesialis; 10) Pelayanan Ambulance/ Mobil jenazah : ditetapkan jasa pelayanan ambulans adalah 50% dari tarif ambulans. Proporsi jasa pelayanan perawat 50%, jasa sopir 40% dan jasa administrasi 10%. 11) Instalasi Onkologi Radiasi : Proporsi jasa pelayanan medis sebesar 60%, jasa pelayanan perawat dan tenaga kesehatan lainnya 30% dan jasa administrasi 10%. i e. Instalasi Bedah Sentral: i Proporsi jasa dokter operator, anastesi, dan jasa administrasi di instalasi bedah sentral adalah proporsi jasa medis operator 70% dari total jasa, jasa dokter anastesi 27%, dan administrasi 3%, sedangkan perawat bedah mendapatkan 20% jasa medis operator dan penata anastesi mendapatkan 20% dari jasa dokter anastesi;
f.Dokter spesialis pendamping operasi mendapat jasa yang besarannya 20% dari jasa operator ditambahkan diluar jasa pelayanan bedah, jasa dokter spesialis 70%, jasa Perawat 20% dan jasa pelayanan administrasi 10%;
g.Dokter Spesialis yang memberikan bimbingan dan menguji mahasiswa peserta kepaniteraan berhak mendapatkan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku 80% untuk pendidik 20% dimasukkan ke pos remunerasi;
h.Clinical Instructure mendapatkan jasa pelayanan langsung dari Institusi pendidikan yang bekerjasama dengan RSUDAM dengan Ketentuan yang berlaku 80% untuk pendidik, 20% dimasukkan ke pos insentif tidak langsung.
(2)Jasa yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan J asuransi lain yang menggunakan tarif paket INA CBG’s, sesuai dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan umum yang dikonversikan kedalam jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan besaran jasa pelayanan 44% (empat puluh empat persen) total klaim paket diagnostic INA CBG’s yang diterima setelah dikurangi kewajiban terhadap pihak ketiga.
(3)Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan software remunerasi JKN yang disusun berdasarkan ketetapan dalam sistem remunerasi ini.
(4)Jasa yang bersumber dari pasien umum dan jaminan lain non JKN tidak dilakukan konversi dan seluruhnya didistribusikan menjadi insentif langsung.
(5)Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah 42% untuk remt.aerasi dan 2% untuk pengelola administrasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasinal (JKN) Rumah Sakit.
i 6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: , Pasal 12 i
(1)Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberikan kontribusi yang | diatur dalam sistem remunerasi.
I (2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
(3)Insentif langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik kelompok medis, kelompok keperawatan/ nakes lainnya dan kelompok administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini.
I (4) Distribusi insentif langsung untuk kelompok administrasi sebesar 10% dibagikan berdasarkan indek masing-masing individu dalam kelompok dengan persentase sebagai berikut:
a.Kelompok direksi sebesar 15%;
‘
b.Kelompok manajemen sebesar 14% dengan proporsi 40% eselon III dan 60% eselon IV;
V c. Kelompok Kepala instalasi non penghasil yang penjabatnya bukan dari i 4k anggota kelompok medis atau kelompok nakes (IPS, IKL, Inst. Laundry, ' Inst Gas Medik, Inst. Gizi, Inst. EDP-TI, Inst. Ambulan, Inst. JKN, Inst. PKRS, dan Unit K3) sebesar 6 %
d.Kelompok administrasi, Ketua Komite Medik, Ketua Komite keperawatan dan Ketua Komite nakes lainnya sebesar 65 %
(5)Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 60% dari proporsi jasa yang diterima.
(6)Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 40% dari proporsi jasa yang diterima.
(7)Proporsi insentif tidak langsung didistribusikan ke kelompok Direksi, kelompok manajemen, kelompok kepala instalasi non penghasil dan administrasi, kelompok medis, dan kelompok tenaga kesehatan lainnnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya diatur sebagai berikut:
a.13 % akan dibagikan kepada kelompok medis (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker, dan Psikolog Klinis);
b.3% dibagikan kepada kelompok Direksi (Direktur Utama dan Direktur Lainnya);
c.2,4% dibagikan kepada kelompok pejabat struktural (manajemen);
d.15% dibagikan kepada kelompok perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan proporsi:
1.tenaga kesehatan sebesar 13%;
2.tambahan manager 2% dengan distribusi supervisor dan kepala ruangan j 60% dan koordinator 40%.
I e. 6,6% dibagikan kepada kelompok kepala instalasi non penghasil dan tenaga ! administrasi. { (8) Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh karyawan berdasarkan i indexing masing-masing individu dalam kelompok. ! 7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: j Pasal 15 i (1) Insentif yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan asuransi lain yang menggunakan tarif paket INA CBG’s dibayarkan paling lambat 2 minggu setelah pembayaran diterima.
(2)insentif yang bersumber dari pasien umum dan jaminan lain non JKN dibayarkan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 10 setiap bulannya.
(3)Score individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total ; score individu yang menjadi score RSUDAM ditetapkan oleh Kepala Bagian | SDM RSUDAM.
i (4) Besaran insentif tidak langsung bagi setiap karyawan bisa berbeda setiap ' bulan bergantung kepada besar kecilnya pos remunerasi dan kinerja karyawan.
(5)Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur Keuangan RSUDAM.
(6)Score individu bisa berubah setiap bulan bergantung kepada pembahan basic index, perubahan pendidikan, perubahan posisi/jabatan, dan kinerja.
8.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: