menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Mekanisme Pencegahan Penanganan dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Conuention on the Elimination of Dbcimination Against Womenl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3886);
TENTANG MEI(ANISME PENCDGAIIAN, PENANGANAN, DAN REINTPGRASI SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN AIIAX DENGAX RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA GUBERNUR LAMPI'NG, -2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO9 tentang Pekerja Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
-3
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
ll. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor lO2|HUK|2OOT tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center,
16.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 201 I tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan lembaga Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66);
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor I 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kebijakan Provinsi/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 201 1 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9O3);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi l,ayanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1399);
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
23.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi l,ampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 51 1);
MEMUTUSKAN: PERATURAN GT'BERXUR TENTANG MEI{ANISME PENCEGAIIAN, PENANGANAN, DAN REINTEGRASI SOSIAL KORBAN TINDAK KEXERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. J Menetapkan: -5 BAI} I KETENTUAN UMUM