Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 76 Tahun 2018
- Nomor
- 76
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung
Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung;
2 . Undang-Undang Norn or 40 Tahun 2004 tentang Si stern Jaminan Sosial Nasional;
4 . Undang Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten ta n g Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2 0 15 ;
2
9 . Peraruran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyeleriggara Program Jaminan Pensiun);
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Dr PROVINSI I,AIVIPUNG.
BAB III
5
Bagian Kedua Kepesertaan Pasa15
a . pekerja yang bekerja pada pcmerintah daerah ; dan
Pasa16
Pasa17
Pasa18
6
e . jumlah pekerja;
Bagian Ketiga Penahapan Kepesertaan Pasa19
7
Bagian Keempat luran Paragraf 1 luran Jaminan Kecelakaan Kerja. dan Jaminan Kematian PasallO
a , JKK bagi Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi : J. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
4, tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
b . Jaminan Kematian, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari gaji atau upah sebulan
8
SOO.OOO.OOO,- (lima ratus juta rupiah); d . pekerj~an Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu rnilyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 .000 ,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan ni1ai iuran JKK huruf c ditambah 0 .11% (no1 korna sebelas p ersen) dari selisih nilai, yakni dari ni1ai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- [satu milyar rupiah); dan
a . nilai komponen upah; dan
c p ekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000 ,- (lima TalU S jura rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan ni1ai iuran JKM huruf b , ditambah 0,02% (nol koma no1 dua persen dari selisih ni1ai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
nilai iuran JKM huruf c, ditarnbah 0 .0 1% (noI koma nol satu persen] dan selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan 9
Paragraf 2 luran Jaminan Had Tua Pasa113 Besarnya luran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Peserta penerima Upah yang bek erja pada Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebesar 5 ,7 % (lima kama tujuh persen] dari Upah, dengan ketentuan: a . 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja: dan
Paragraf 3 luran Jaminan Pensiun Pasal 14 Besarnya luran Jaminan Pensiun (JP) bagi Peserta penerirna Upah yang bekerja pada Pernberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebesar 3% (tiga persen) d ari Upah , dengan ketentuan:
Bagian KeHma Manfaat Paragraf 1 Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
10 (3) (4) (5) (1) (2) (3)
6 . biaya rehabilitasi berupa penggantian a la t bantu (orthose) danz atau alat pengganti (prorhese};
Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksuu pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi. Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya d alam program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib mernbayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf2 Manfaat -Jaminan Kernatian (JKM) Pasal 16 JKM diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
Tata eara pengajuan, pengambilan dan besaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. 11 Paragraf 3 Manr. at Jaminan Had Tua (JHT)
Paragraf 4 Manfaat Jaminan Pensiun (JP) Pasa118 (1 ) Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun. ,
(1 1) Bagi Peserta yang mencapai usia p en s iu n s eb elum m a s a iu ran m enca p ai 15 tah':ln, peserta berhak mendapatkan scluruh akurnula si iurannya d itambah ha sil pen gembangannya. '
BABV HUBUNGAN KERJASAMA Pasa119
b . k etenagakerjaan ;
d . koperasi dan usaha k ecil menenga h . (4 ) Organisasi Perangkat Daerah yap g m enyelenggarakan pelayanan publik seba ga iman a dimaksud pacta aya t (3) d apat di tamb ah a taupun dikura ngi sesuai dengan kebutuhan kerjasama ya ng d isepakati ol eh Pernerin tah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasa120
13
BABVI SANKSI ADMINISTRATIF Pasa121
(5 ) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dike.iakan kepada Pernberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) huruf c meliputi :
14 BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa122 Pe mbinaa n dan pengawasan terha da p program jarninan sosial ketenagakerjaan di daerah d ila ku ka n o1eh Orga n isasi Perangkat Da erah ya ng bertanggungjawab dibidang ket cna gakerjaan. BAB VIII PENUTUP Pasa123 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga l diundangkan . Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe raturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung Pada tangga14 - 12 - 20 18 GUBERNUR LAMPUNG, ttd M.RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 4 - 12 - 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, ttd Ir. HAMARTONI AHADIS,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640209 198903 1 008 Salinan sesua dengan aslinya KEPALA B RO HUKUM, ~UL F I KA • S.H. M.H Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 76
Membuka PDF…
Undang-Undang