DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 76 Tahun 2018

Nomor: 76
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi ya ng dialaminya merupakan suatu h al ya n g esensial berkenaan dengan urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan perlu perhatian p eyelenggaraannya sehingga m emberikan rasa a rnan , ke tenangan k erj a dan peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja;
b.bahwa untuk pelaksanaan program j aminan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nornor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Pcnyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung;

1.Undang-Undang Nornor 13 Tahun 20 0 3 ten tang Ketenagakerj aan ; 2 . Undang-Undang Norn or 40 Tahun 2004 tentang Si stern Jaminan Sosial Nasional;
3.Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2 0 1 1 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 4 . Undang Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten ta n g Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2 0 15 ;
5.Peraturan Pemerintah Nornor 85 Tahun 2 0 13 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6.Peraturan Pemerintah Nornor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerj a Selain Pemerintah Daerah dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan luran dalam PenyeIenggaraan J aminan Sosial;
7.Peraturan Presiden Norn or 109 Tahun 2013 ten tang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial; 2
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyeleng :;araan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan ].ematian; 9 . Peraruran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyeleriggara Program Jaminan Pensiun);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2015;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; .
12.Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintcgrasi Secara Elektronik;
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program .Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah;
14.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;
15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kcpesertaan, Pernbayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nemer 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program .Iarninan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor usaha ...Iasa Konstruksi:
17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Perierima Upah; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Dr PROVINSI I,AIVIPUNG.

BAB III

RUANG LINGKUP PasaI3 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

Pasal 4

(1)Setiap pemberi k erja dan pckerja berhak atas jarninan sosial ketenagak~rjaan ya ng meliputi :
1. a.jaminan Kecelakaan Kerja: 5
2. b.jaminan Kematian;
3. c.jaminan Pensiun.
4. d.jaminan Hari Tua;
(2)Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagairnana dimaksud pada aya t (1) diselenggarakan oleh BPJS Ket enagakerjaan.
(1)Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.peserta penerima upah; dan
2. b.peserta bukan penerirna upah.
(2)Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a . pekerja yang bekerja pada pcmerintah daerah ; dan
1. b.pekerja yang bekerja pada pernberi kerj a selain pernerintah daerah.
(3)Peserta bukan penerima. upah sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf b meliputi:
1. a.pemberi kerja;
2. b.pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja rnandiri; dan
3. c.pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan m enerima gaji atau upah . Pasa16
(1)Pekerja yang bekerja pada pemerintah daerah sebagairr.ana dimaksud d alam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah Pegawai pemerintah daerah non pegawai n egeri/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
(2)pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua dan program jaminan kernatian secara be rtahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan k euangan dacrah . Pasa17
(1)Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (3) huruf a selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian juga dapat mengikuti program jaminan pensiun.
(2)Pekerja scbagaimana climaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hUlUI b dan huruf c selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, JKM dan program jaminan hari tua juga dapat mengikuti program jaminan pensiun. Pasa18
(1)Pemberi Kerja se1ain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 aya t (2) huruf b adalah: 6
1. a.perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; dan 0
2. b.pers~orangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan rniliknya .
(2)Per::beri Kerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) wajib:
1. a.mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
2. b.memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota kcluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
(3)Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimaria dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
2. b.data upah yang di1aporkan sesuai derigan upah yang diterima pekerja;
3. c.data kepesertaan dalam program jarnman sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan d . perubahan data keten agakerjaan .
(4)Perubahan data sebagaimana dimaksud pad.i ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
1. a.alamat perusahaan;
2. b.kepemilikan perusahaan;
3. c.kepengurusan perusahaan;
4. d.jenis badan usaha; e . jumlah pekerja;
5. f.data pekerja dan keluarga; dan
6. g.perubahan besarnya upah setiap pekerja,
(5)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pemberi Kerja selain pemerintah daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan,
(6)Pernberi Kerja yang sudah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJ'S Ketenagakerjaan wajib meriyampaikan bukti kepesertaannya ke Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
(1)Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekeria pacta pernberi keria selain Pemerintah Daerah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berdasarkan skala usana provinsi.
(2)Pemberi kerja se1ain Pemerintah Daerah sesuai dengan skala usaha provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepa?a BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jarninan kematian secara bertahap.
(3)Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 7
(4)D,alam hal sk~a usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidarig usaha jasa kon~truksl r,ang mempckel:iakan tenaga harian lepas, ?or~ngan dan/ atau mU,slman " va..J~b mendaitarkan pekerjanya dalarn program jarnman kecelakaan kerja dan jarrnrian kernatian.
(1)Besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakcrjaan, adalah sebagai berikut: a , JKK bagi Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi : J. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;

2.tingkat. risiko rendah : 0,54% (nol kama lima puluh ern pat persen) dari Upah sebulan;
3.tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembiIan persen) dari Upah sebulan; 4, tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
5.tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu korea tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan. b . Jaminan Kematian, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari gaji atau upah sebulan

(2)luran Jaminan Kece1akaan Kerja dan .Jaminan Kernatian ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja selain Pernerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan kerja sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, di bidang usaha jasa konstruksi dihitung berdasarkan atas:
1. a.nilai komponen upah; dan
2. b.nilai kontrak kerja konstruksi.
(2)Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja pacta sektor usaha jasa konstruksi yang didasarkan atas ni1ai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, ditetapkan sebesar 1,74%{ satu kama tujuh puluh ernpat perseratus) dari upah sebulan.
(3)Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja pada sektor usaha jasa konstruksi yang dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pekerjaan Konstruksi sarnpai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), luran JKK sebesar 0.21% [nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak. 8
2. b.pekerjaan Konstr.uksi dengan n ilai koritrak di a ta s Rp . 100.000.000, (ser~tus juta rupiah] sampai dengan Rp. 500.000 .000 ,- (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0.17% (n01 kama tujuh be1as person) dari selisih nilai yakni dari ni1ai Kon.trak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp . 100.000.00C,- (seratus juta rupiah).
3. c.pekerj~an Konstruksi di atas Rp . 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s~m:p~1 dengan Rp . 1.000.000.000,- (satu rnilyar rupiah) sebesar penctapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas perseri dari selisih nilai , yakni dari ni1ai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. SOO.OOO.OOO,- (lima ratus juta rupiah); d . pekerj~an Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu rnilyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 .000 ,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan ni1ai iuran JKK huruf c ditambah 0 .11% (no1 korna sebelas p ersen) dari selisih nilai, yakni dari ni1ai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- [satu milyar rupiah); dan
4. e.Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.000.000 .000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan ni1ai luran JKK huruf d ditarnban 0,09% (nol koma nol sembi1an persen) dari selisih nilai , yakni dari ni1ai Koritrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp . 5 .000.000.000,- (lima milyar rupiah) .

Pasal 12

(1)Besarnya iuran Jaminan Kernatian (JKM} sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1) huruf b, di bidang usaha jasa konstruksi dihitung berdasarkan atas: a . nilai komponen upah; dan
1. b.nilai kontrak kerja konstruksi .
(2)Besarnya iuran Jaminan Kematian (JKM) pada sektor usaha jasa konstruksi yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada aya t
(1)huruf a , ditetapkan sebesar 0 ,30 % (nol korna tiga puluh perseratus) dari upah sebulan.
(3)Besarnya iuran Jaminan Kernatian (JKM) pada sector usaha jasa konstruksi yang dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), luran JKM sebesar 0 .03% (nol kama nol tiga persen) dari nilai kontrak.
2. b.pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) sarnpai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran JKM se iesar penetapan nilai iuran JKK huruf a, ditambah 0 .02% (nol koma nol d .ia persen) dari selisih nilai, yakni dari ni1ai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp . 100 .0 00. 000,- (seratus juta rupiah). c p ekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000 ,- (lima TalU S jura rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan ni1ai iuran JKM huruf b , ditambah 0,02% (nol koma no1 dua persen dari selisih ni1ai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. d.pekerjaan Konstruksi di atas Rn. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 ,- (lima mi1yar rupiah) sebesar penetapar: nilai iuran JKM huruf c, ditarnbah 0 .0 1% (noI koma nol satu persen] dan selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan 9
4. e.pekerjaan Kanstruk~i .d.i atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf d, ditambah 0,01 % (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). a . 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja: dan
5. b.3 ,7% (tiga kama tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
6. a.1% (satu persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
7. b.2% (dua persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 15

(1)Peserta ya n g mengalami kecelakaan kerj a atau penyakit a k ibat kerja berhak a ta s manfaat JKK.
(2)Manfaat JKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa .
1. a.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis ya n g rneliputi:
  1. 1.pemeriksaan dasar dan penunj ang;
  2. 2.perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  3. 3.rawat inap ke1as I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  4. 4.perawatan intensif;
  5. 5.penunjang diagnostik;
  6. 6.pengabatan;
  7. 7.pelayanan khusus;
  8. 8.alat kesehatan dan implan;
  9. 9.jasa dokter/medis; 10
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)

10.operasi;
11.transfusi darah; dan j'atau
12.rehabilitasi medik.

b.santunan berupa uang yang meliputi:
1. 1.penggantian biaya pengangkutan Peserta yang merizalarni Keeelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah C> sakit dan zatau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada keeelakaan;
2. 2.santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. 3.santunan Caeat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Caeat total tetap;
4. 4.santunan kematian dan biaya pemakaman;
5. 5.santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunie atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit aki rat kerja; 6 . biaya rehabilitasi berupa penggantian a la t bantu (orthose) danz atau alat pengganti (prorhese};
6. 7.penggantian biaya gigi tiruan; darr/ atau
7. 8.beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Caeat total tetap akibat ke celakaan kerja. Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksuu pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi. Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya d alam program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib mernbayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf2 Manfaat -Jaminan Kernatian (JKM) Pasal 16 JKM diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
a.santunan sekaligus;
b.santunan berkala yang dibayar sekaligus:
c.biaya pemakaman; dan
d.beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta ya n g eninggal dunia bukan akibat keeelakaan kerja dan telah merniliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun. Tata eara pengajuan, pengambilan dan besaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. 11

Pasal 17

(1)Manfaat JHT mcrupakan nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.
(2)Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarnbil pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggai ciuriia atau cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari perusahaan.
(3)Tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ,
(2)Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun mulai 1. Januari 2019.
(3)Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya eampai menca.pai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
(4)Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat rnernilih untuk menerima. Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun .
(5)Manfaat Pensiun berupa:
1. a.pensiun hari tua;
2. b.pensiun cacat;
3. c.pensiun janda atau duda;
4. d.pensiun anak; atau
5. e.pensiun orang tua.
(6)Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) huruf a diterima peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki masa iuran paling singkat 15 tahun (180 bulan).
(7)Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterima oleh Peserta yang telah mengalami Cacat Total Tetap scbelurn rnencapai usia pensiun.
(8)Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterima oleh istri atau suami Jari peserta yang meninggal dunia.
(9)Manfaat Pensiun anak sebagaimana dirnaksud pacta ayat (5) huruf d diterima oleh anak dalam hal:
1. a.peserta meninggal dun.a dan tidak rnempunyai istri atau suami; atau
2. b.janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
(10)~an~aat Pensiun orang tua sebaga imana d imaksud p a d a ayat (5) huruf e diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta m e n inggal d unia dan tid a k mempunyai istri, suami atau anak. (1 1) Bagi Peserta yang mencapai usia p en s iu n s eb elum m a s a iu ran m enca p ai 15 tah':ln, peserta berhak mendapatkan scluruh akurnula si iurannya d itambah ha sil pen gembangannya. '
(12)Tata ca ra pengajuan dan pengambilan m anfaat ,Jaminan Pensiun s e bagaim a na dimaksud pada ayat (5) berpedoman p ada ke tentuan p eratura n perundang undangan. BABV HUBUNGAN KERJASAMA Pasa119
(1)Pemerintah Da erah dalam p elaksana a n p emberia n pelayanan publik te rtentu melakukan hubungan kerjasama d engan BPJS Ke tena gakerj a an un tuk m eningkatkan kepesertaan jaminan sosial k e te n a ga kerj a an.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ilakuk an sccara bertahap antara Organisasi Perangkat Daerah ya n g menyelenggaraka n pelayanan p u blik dengan BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Organis a si Perangkat Daerah ya n g menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organis asi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
1. a.perizinan, perindustrian, perdagangan; b . k etenagakerjaan ;
2. c.pendid ik a n, kesehatan , s osial, pekerja an umum d an periataan Rua n g, s erta keten tra m a n dan ketertiban ; d . koperasi dan usaha k ecil menenga h . (4 ) Organisasi Perangkat Daerah yap g m enyelenggarakan pelayanan publik seba ga iman a dimaksud pacta aya t (3) d apat di tamb ah a taupun dikura ngi sesuai dengan kebutuhan kerjasama ya ng d isepakati ol eh Pernerin tah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasa120
(1)Setiap kegiatan usaha yang m enggunakan te n a ga k erj a wajib m elindungi seluruh tenaga kerj anya dan rnelaporkan upah yang sebenar nya atau Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota yang berlaku, dalam k epe serta an p r o gram jaminan sosial ketenagakerjaan .
(2)Untu k pengajuan permohonan izin u s aha bar u p ada Organisasi Pera n gka t Dacrah yan g menyelenggarakan urusan perizinan wajib m el ampir kan bu kti pen dafta ran p rogram jaminan s osial ketenagakerjaan .
(3)Setiap pen gaj u a n p er mohonan izin a ta u perpanj a ngan izin usa.ha pada Organisasi Perangkat Daerah yang m enyelenggarakan urusan p eri zin an wajib mela m pi rkan bukti kepesertaan BPJS Kete n agakerj a an d an bukti pernbayaran iuran bulan terakhir. 13
(4)Setiap kegia~an usaha yang menggunakan teriaga kerja wajib melaporkan data ketenagakerjaan dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pacta Organisasi Perangkat Daerah yang mcmbidangi ketenagakcrjaan. .
(5)Untuk pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disektor Jasa Konstruksi maka :
1. a.pengguna jasa wajib mencantumkan kewajiban mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan serta perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam setiap Surat Perintah Kerja (SPK);
2. b.setiap kegiatan usaha pelaksanaan Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan proyek dan membayar iuran kepada BPJS Kctenagakerjaan sebclurn proyek dilaksanakan;
3. c.setiap pengajuan pencairan anggaran proyek wajib melampirkan bukti pelunasan iuran jasa konstruksi dari BPJS Ketenagakerjaan . BABVI SANKSI ADMINISTRATIF Pasa121
(1)Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam I asal 8 dapat dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda; dan/atau
3. c.tidak mendapat pelayanan publik tcrtentu .
(3)Pengenaan sanksi teguran tertulis danl atau denda k epada Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada aya t (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengenaan sanksi sebagaimana dime ksud pacta ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik pada Pernerintah Daerah a tas perrnintaan BPJS Ketenagakerjaan. (5 ) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dike.iakan kepada Pernberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) huruf c meliputi :
1. a.perizinan terkait usaha;
2. b.izin yang diperlukan dalam m engikuti pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
3. c.perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
4. d.izin perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh.
(6)Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat. (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepad~ Pemberi Kerja Selain Pemerintah Daerah dan Setiap Orang, Selain Pe~ben Kerja, Pekerja dan penerima Bantuan luran Dalarn Penyelenggaraan .Jaminan Sosial. 14 Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe raturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung Pada tangga14 - 12 - 20 18 GUBERNUR LAMPUNG, ttd M.RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 4 - 12 - 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, ttd Ir. HAMARTONI AHADIS,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640209 198903 1 008 Salinan sesua dengan aslinya KEPALA B RO HUKUM, ~UL F I KA • S.H. M.H Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 76

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 76 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

RUANG LINGKUP PasaI3 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

RUANG LINGKUP PasaI3 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011