menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daera h Balai Pen gembangan Bangunan Gedung pada Din a s Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampu n g; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pem ben tu ka n Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nemer 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Su m ater a Selat a n menjadi Un d a n g-U nda n g;
2.Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunda n g-u ndangan;
3.Undang-Undang Nemer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4 . Un d ang-Undang Nom or 2 3 Tahun 2014 te n tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Unda.n g- Undang Nornor 9 Tahun 201 5 ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
-2
7.Peraturan Men teri Dalam Negeri Nom or 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hu kum Daerah;
9.Pera turan Menteri Da la m Negeri Nom or 12 Ta hun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lam pung sebagaima na tela h diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi La m p u n g Nomor 17 Tahun 2017 ;
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Prod u k Hu ku m Daerah;
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TE~NTANG PEMBENTUKAN, ORGANI SASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMB GAN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS CIPTA KARYA DAl~ PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG. BAD I KETENTUAN UMUM Pas al l Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Provinsi Lamp u n g .
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Gu bern u r a d ala h Gu b er n u r Lampu n g.
4 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6 . Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Din as Cip ta Karya dan Penge lola an Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Tek n is Daerah Balai Pengembangan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provin s i Lampung.
8 . Kepala Dinas Cipta Karya d an Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumb er Daya Air Provinsi Lampu ng.
9.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pen gembangan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasa rkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
-3