DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2023

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Nasional dimasud ditetapkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Nasional Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2023;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, persetujuan atas penetapan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh gubemur kepada Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Alokasi Pembagian Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I N^rlT S^^menJadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 223/ PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; Menetapkan
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan Negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi pengahasil tembakau.

BAB II

PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

Alokasi penerimaan daerah dari DBH CHT Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.213.751.000 (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 3

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi masing-masing untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

BAB III

PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

Pembagian DBH CHT bagian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa:

a.DBH cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
b.DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
1. 1.Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
2. 2.Kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
3. 3.Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi bersangkutan sebesar 1% (satu persen).

Pasal 5

(1)Penetapan besarnya bagian Kabupaten /Kota Daerah Penghasil berdasarkan rata-rata produksi tembakau tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
(2)Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota lainnya dibagi berdasarkan besarnya penerimaan cukai dan/ atau produksi tembakau dari tiap-tiap daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 6

Besarnya alokasi pembagian DBH CHT bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Penerimaan Daerah dari bagian DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Lampung dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
(2)Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

STATUS KABUPATEN/KOTA PENGHASIL TEMBAKAU DAN BUKAN PENGHASIL TEMBAKAU SERTA DAERAH PENGHASIL CUKAI Dl PROVINSI LAMPUNG

Pasal 8

(1)Provinsi Lampung ditetapkan sebagai penerima DBH CHT, karena merupakan salah satu provinsi penghasil tembakau di Indonesia dengan kondisi terakhir terdapat 15 (lima belas) daerah Kabupaten/ Kota penghasil tembakau dan 3 (tiga) Kabupaten/ Kota penghasil tembakau dan cukai hasil tembakau cukai.
(2)Kabupaten/ Kota penghasil tembakau meliputi:
1. a.Kabupaten Lampung Timur;
2. b.Kabupaten Lampung Tengah;
3. c.Kabupaten Lampung Utara;
4. d.Kabupaten Tanggamus;
5. e.Kabupaten Pringsewu;
6. f.Kabupaten Pesawaran;
7. g.Kabupaten Lampung Selatan;
8. h.Kabupaten Lampung Barat;
9. i.Kabupaten Way Kanan;
10. j.Kabupaten Mesuji;
11. k.Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  1. 1.Kabupaten Tulang Bawang;
12. m.Kabupaten Pesisir Barat;
13. n.Kota Metro; dan
14. o.Kota Bandar Lampung.
(3)Kabupaten/ Kota penghasil tembakau dan cukai hasil tembakau adalah: Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kota Bandar Lampung;

BAB V

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 9

(1)Penggunaan DBH CHT lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan meliputi :
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Bidang kesehatan paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah
(3)Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi:
1. a.Pelatihan Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
2. b.Penanganan Panen dan Pasca Panen;
3. c.Penerapan Inovasi Teknis; dan
4. d.Dukungan Sarana dan Prasarana Usahatani Tembakau.
(4)Pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi :
1. a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
2. b.penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah;
3. c.penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah;
4. d.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
5. e.pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan/ atau
6. f.penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.
(5)Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi :
1. a.pemberian bantuan; dan
2. b.peningkatan keterampilan kerja.
(6)Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan meliputi :
1. a.pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif
2. b.penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
3. c.penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/atau
4. d.pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekeija yang terkena pemutusan hubungan keija.
(7)Sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi :
1. a.penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku jabatan;
2. b.pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
(8)pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi :
1. a.pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal hasil tembakau
2. b.operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.penyediaan/ pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(9)Berdasarkan kriteria Provinsi penghasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka sebagai Koordinator pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH CHT ditunjuk Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, dengan ketentuan:
1. a.menyelenggarakan koordinasi/konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, instansi yang menangani perkebunan di kabupaten/kota;
2. b.mengkompilasi dan melaporkan data rencana kegiatan anggaran penggunaan DBH CHT seluruh daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
3. c.mengkompilasi dan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan pencapaian kineija kegiatan anggaran penggunaan DBH CHT seluruh daerah Kabupaten/Kota se-provinsi lampung;
4. d.menginventarisasi perkembangan dan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau di seluruh daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
5. e.mengusulkan penghitungan alokasi pembagian DBH CHT yang akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB VI

ALOKASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

Pasal 10

(1)Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung penerima DBH CHT dapat memproses Anggaran lebih awal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mumi sebesar nilai anggaran alokasi DBH-CHT pada Tahun sebelumnya, dan kekurangan anggarannya dapat diproses lebih lanjut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
(2)Proses anggaran kegiatan penggunaan DBH-CHT pada APBD Mumi maupun Perubahan tidak mengurangi pagu anggaran pendapatan pada suatu daerah, karena anggaran DBH-CHT disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung transfer ke Kas Daerah masing-masing dengan alokasi per Tri Wulan sebagai berikut :
1. a.Tri Wulan I sebesar 20 %;
2. b.Tri Wulan II sebesar 30 %;
3. c.Tri Wulan III sebesar 30 %; dan
4. d.Tri Wulan IV sebesar selisih Pagu dengan jumlah penyaluran sampai dengan Tri Wulan III.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.07/2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.07/2023