DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku No. 2.c Tahun 2016

Nomor: 2.c
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini diatur tentang : Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dialokasikan untuk membantu daerah kabupaten / kota mendanai kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas pemerintah Provinsi Maluku, yang ditetapkan sebesar Rp. 8.848.000.000 terdiri dari bidang pendidikan sebesar Rp. 3.568.000.000,-, bidang Kesehatan sebesar Rp. 900.000.000,- dan bidang Prasarana Umum Pemerintahan sebesar Rp. 4.380.000.000,-.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten / Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 52);
13.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 60);
14.Peraturan Gubernur Maluku Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah BPPKAD Provinsi Maluku.

Pasal 2

Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dialokasikan untuk membantu daerah kabupaten / kota mendanai kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas pemerintah Provinsi Maluku.

BAB II

ALOKASI

Pasal 3

(1)Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 8.848.000.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah).
(2)Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
1. a.bidang Pendidikan sebesar Rp. 3.568.000.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah)
2. b.bidang Kesehatan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. c.bidang Prasarana Umum Pemerintahan sebesar Rp. 4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

BAB III

PENETAPAN ALOKASI

Pasal 4

(1)Kriteria teknis kegiatan per bidang dirumuskan oleh pimpinan SKPD Teknis Provinsi yakni :
1. a.bidang Pendidikan dirumuskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
2. b.bidang Kesehatan dirumuskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
3. c.bidang Prasarana Umum Pemerintahan dirumuskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku;

Pasal 5

Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing kabupaten / kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bidang Pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
(2)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
(3)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bidang Prasarana Umum Pemerintahan dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat desa yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

(1)Kabupaten / Kota penerima bantuan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan dana bantuan yang bersifat khusus dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(2)Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD Teknis Provinsi.

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah penerima bantuan keuangan bersifat khusus dapat melaksanakan program dan kegiatannya mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati / Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaannya untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, maka tetap dapat melaksanakan program / kegiatan dengan melakukan prosedur seperti tersebut diatas dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemerintah Daerah penerima bantuan dapat melaksanakan program dan kegiatan yang baru dianggarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang APBD Tahun Anggaran 2016 setelah ditandatangani Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten / Kota tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus serta Pakta Integritas dari Kabupaten / Kota Penerima Bantuan dimaksud;
(4)Pelaksanaan kegiatan dimaksud sudah harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 9

(1)Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten / Kota.
(2)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
1. a.penyaluran tahap I sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pagu alokasi.
2. b.penyaluran tahap II sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi.
3. c.penyaluran tahap III sebesar 25 % (dua puluh lima persen persen) dari pagu alokasi.
(3)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Kabupaten / Kota penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan dilengkapi dengan SP2D atas penggunaan dana dimaksud kepada SKPD Teknis Provinsi dan tembusan kepada Gubernur Maluku c.q. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang meliputi gambaran, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
(3)Pimpinan SKPD Teknis Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan program / kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur Maluku, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dan Inspektorat Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…