DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 1.C Tahun 2016

Nomor: 1.C
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Tunjangan Kinerja Daerah yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada kelas jabatan dan capaian kinerja. Kinerja yang dinilai berdasarkan atas kinerja yang dicapai dalam satu masa penilaian dan bobot pekerjaan. Penilaian pekerjaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. uraian Tugas; b. resiko; c. jumlah Anggaran; d. volume Pekerjaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan atas kinerja AparaturSipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang–Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15.Peraturan Presiden RI Nomor. 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18.Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
20.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
21.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Provinsi Maluku;
22.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga–Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan;
3.Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada kelas jabatan dan capaian kinerja;
4.Aparatur Negeri Sipil selanjutnya disebut ASN adalah ASN dan CASN Pemerintah Provinsi Maluku dan ASN Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Provinsi Maluku;
5.Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku adalah ASN dan CASN yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi Maluku;
6.ASN Pusat adalah ASN yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Provinsi Maluku;
7.Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8.Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang- undangan;
9.Pemangku Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pemerintah Provinsi Maluku selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11.Kelas jabatan (Granding) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja;
12.Capaian Kinerja adalah prestasi kerja yang dicapai setiap pegawai pada setiap bulan;
13.Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja pegawai sesuai Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja;
14.Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 bulan berkenaan;
15.Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan atau jabatan.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA DAERAH

Pasal 2

(1)Penerima Tunjangan Kinerja Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara.
(2)Aparatur Sipil Negara penerima TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi Maluku;
2. b.Aparatur Sipil Negara pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
(3)Calon Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun.
(4)Aparatur Sipil Negara pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TKD setelah bertugas minimal 3 (tiga) bulan, kecuali menduduki jabatan struktural.
(5)Aparatur Sipil Negara Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan TKD berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku.
(6)Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BAPPEDA dan BPPKAD dengan pertimbangan volume pekerjaan sebagai perencana dan pengelola APBD diberikan tambahan 10 % sesuai tingkatannya.
(7)Aparatur Sipil Negara Penerima TKD tidak memperoleh honorarium kecuali pada pengelola keuangan dan pejabat pengadaan/tim pengadaan.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA SERTA TATA CARA PENGELOLAAN KEHADIRAN

Pasal 3

(1)Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 08.00 - 16.30 waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00
2. b.hari Jumat : Pukul 08.00 - 17.00 waktu istirahat : Pukul 12.30 - 14.00
3. c.jam kerja pada bulan Ramadhan diatur dengan ketentuan tersendiri.
(3)Toleransi keterlambatan diberikan paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan ketentuan harus mengganti sebanyak 2 (dua) kali waktu keterlambatan.
(4)Hari dan jam kerja bagi aparatur pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang tugasnya bersifat khusus berlaku sesuai dengan penugasan masing-masing pimpinan unit organisasi eselon I atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Aparatur yang menjalani pendidikan dan pelatihan, hari dan jam kerjanya disesuaikan dengan hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

(1)Aparatur wajib mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual.
(2)Aparatur dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila tanpa alasan yang sah tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan atau tidak mengisi daftar hadir.
(3)Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin atau surat pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang sesuai ketentuan dalam peraturan ini.
(4)Surat permohonan izin atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada pejabat atasannya paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya,tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir.
(5)Surat permohonan izin atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan lebih dari 1 (satu) hari kerja kepada atasannya dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.
(6)Aparatur yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila:
1. a.tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan dan atau pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja;
3. c.tidak berada di tempat tugas, dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas sesuai surat keterangan dari atasan langsung; dan
4. d.tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan/atau pulang kerja, dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.
(7)Jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada :
1. a.point 6 huruf a, akan diperhitungkan apabila melewati batas toleransi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3); dan
2. b.jumlah keseluruhan waktu keterlambatan, waktu tidakberada di tempat tugas dan tidak mengisi daftar hadir sebagaimana pada point 6 huruf b, c, dan d jika mencapai 7,5 (tujuhkoma lima) jam dalam kurun waktu 1 (satu) bulan diperhitungkan setara dengan 1(satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 5

(1)Pengisian keterangan pada daftar hadir bagi aparaturyang tidak masuk kerja, adalah:
1. a.S (sakit) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
2. b.I (izin) yang dibuktikan dengan Surat Izin;
3. c.C (cuti) yang dibuktikan dengan Surat Izin Cuti; dan
4. d.TK (tanpa keterangan) apabila tanpa alasan.
(2)Keterangan Sakit sebagaimana dimaksud pada point1 huruf a untuk pegawai yang sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
(3)Surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung aparatur.
(4)Keterangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Point 1 huruf b diisi apabila Aparatur mengajukan permohonan izin dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
1. a.izin terlambat masuk kantor;
2. b.izin pulang sebelum waktunya;
3. c.izin keluar kantor karena ada kepentingan lain; dan
4. d.izin tidak masuk kerja.
(5)Keterangan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Point1huruf c diisi apabila Aparatur mengajukan permohonan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Tanpa Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Point 1 huruf d diisi apabila Aparatur tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak menyampaikan Surat Permohonan Izin.
(7)Pengisian daftar hadir secara manual Aparatur yang melaksanakan tugas kedinasan, diberikan keterangan sebagai berikut:
1. a.DL (dinas luar) yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas; dan
2. b.TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar.
(8)Dinas Luar sebagaimana dimaksud pada point (7) diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Aparatur yang mendapat penugasan untuk dinas luar tidak perlu melakukan pengisian daftar hadir; dan
2. b.melampirkan salinan Surat Perintah Tugas kepada pengelola kehadiran pada Unit Kerjanya masing-masing setelahAparatur yang bersangkutan kembali dari penugasan dinas luar.
(9)Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada point (7) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.melampirkan Surat Tugas Belajar paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Aparatur yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar; dan
2. b.perhitungan jam kerja Aparatur yang melaksanakan tugas belajar disesuaikan dengan hari dan jam perkuliahan.
(10)Daftar Hadir setiap bulan direkappada bulan berikutnya tercantum pada lampiran I peraturan ini.

BAB IV

KINERJA

Pasal 6

Kinerja yang dinilai berdasarkan atas kinerja yang dicapai dalam satu masa penilaian dan bobot pekerjaan.

Pasal 7

(1)Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk jabatan struktural, terdiri dari indikator sebagai berikut:
1. a.disiplin;
2. b.tanggungjawab;
3. c.kepemimpinan;
4. d.inovasi;
5. e.produktifitas.
(2)Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk jabatan Fungsional Umum dan fungsional tertentu, terdiri dari indikator sebagai berikut:
1. a.disiplin;
2. b.tanggungjawab;
3. c.kerjasama;
4. d.inovasi;
5. e.produktifitas.
(3)Penilaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 dan ayat (2) dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
1. a.91 – 100 : Sangat Baik
2. b.81 – 90 : Baik
3. c.71 – 80 : Cukup Baik;
4. d.61 – 70 : Kurang Baik;
5. e.60 ke bawah : Tidak Baik.
(4)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

(1)Penilaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.uraian Tugas;
2. b.resiko;
3. c.jumlah Anggaran;
4. d.volume Pekerjaan.
(2)Indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap SKPD tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

(1)Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kinerja adalah kinerja yang dicapai dalam Pasal 4 dikalikan Target Kinerja.
(2)Perhitungan nilai kinerja masing-masing jabatan terdapat pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 10

(1)Penilaian kinerja penerima TKD dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
(2)a. Penilaian kinerja untuk jabatan Fungsional Tertentu (widyaswara dan dokter ahli/dokter specialis di rumah sakit) penilaian langsung oleh Kepala SKPD bersifat final mengikat.
1. b.Fungsional Tertentu yang dimaksud adalah widyaswara/dokter ahli/dokter spesialis.
(3)Dalam Hal yang dinilai keberatan atas penilaian kinerja, maka yang dinilai dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada atasan penilai, apabila masih terdapat keberatan atas penilaian atasan penilai, maka yang dinilai dapat menyampaikan keberatan kepada Kepala SKPD dan keputusan penilaian Kepala SKPD bersifat final.
(4)Pejabat Eselon III dinilai oleh atasan langsung dan apabila terdapat keberatan, maka dapat menyampaikan kepada Asisten yang membidangi bersifat final.
(5)Pejabat Eselon II dinilai oleh Asisten yang membidangi dan apabila terdapat keberatan, maka dapat menyampaikan kepada Sekretaris Daerah bersifat final.
(6)Penilaian kinerja untuk para Assisten, Staf Ahli Gubernur, kepala BAPPEDA, kepala BPPKAD, Inspektur, Sekretaris Dewan dan Kepala Sekretariat Korpri dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersifat final.
(7)Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diverifikasi oleh Pengelola Kepegawaian.
(8)Penilaian Kinerja untuk Sekretaris Daerah oleh karena Jabatannya telah teruji dan terukur, maka penilaian kinerja untuk Sekretaris Daerah dinilai langsung oleh yang bersangkutan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku dan bersifat final.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2018