DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, alokasi, penetapan alokasi, arah penggunaan, penganggaran, pelaksanaan penganggaran, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tahapan dan jadwal penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ke DPRD adalah pada Bulan September;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penetapan Kegiatan–Kegiatan Yang Telah Selesai Dilaksanakan Ditahun Anggaran 2017 Tetapi Belum Terbayarkan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3592);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
21.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEGIATAN–KEGIATAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN DI TAHUN ANGGARAN 2017 TETAPI BELUM TERBAYARKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku;
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Maluku; dan
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kegiatan tahun anggaran 2017 yang telah selesai tetapi belum dibayarkan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2018 meliputi adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BAPEDA, Biro Umum, Rumah sakit Umum Tulehu, Rumah Sakit Khusus Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Panti Sosial Ina Kaka.

BAB III

ALOKASI

Pasal 3

(1)Alokasi dana untuk kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang telah selesai yang belum dibayarkan ditetapkan sebesar Rp. 147.623.274.913 ( Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).
(2)Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menggunakan sesuai dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

ARAH PENGGUNAAN

Pasal 5

Alokasi dana sebagaiman pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk membayar kegiatan yang Telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BAPEDA, Biro Umum, Rumah sakit Umum Tulehu, Rumah Sakit Khusus Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Panti Sosial Ina Kaka.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 6

Alokasi anggaran untuk menunjang pembayaran kegiatan-kegiatan sebagaimana di maksud pada Pasal 1 dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018.

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pembayaran dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dengan besaran nilai pada lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 3 Januari 2018 GUBERNUR MALUKU, TTD SAID ASSAGAFF Diundangkan di Ambon pada tanggal 3 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, TTD HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 NOMOR 1.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…