DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, alokasi, penetapan alokasi, arah penggunaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tahapan dan jadwal penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ke DPRD adalah pada Bulan September;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Hutang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 81);
14.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
15.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 82); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HUTANG PEMERINTAH DAERAH KEPDA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku;
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Maluku; dan
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kegiatan tahun anggaran 2018 yang telah selesai tetapi belum dibayarkan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2019 meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sekretariat DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rumah Sakit Khusus Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Biro Umum, RSUD Haulussy Ambon, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD dr. Ishak Umarella, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, UPTD Laboratorium Pengujian dan Peralatan, UPTD SPP Provinsi Maluku, Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka, Panti Sosial Asuhan Anak Huke Ina, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kehutanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balai Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes, Dinas Lingkungan Hidup, dan Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya.

BAB III

ALOKASI

Pasal 3

(1)Alokasi Dana Belanja Langsung untuk kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang telah selesai yang belum dibayarkan ditetapkan sebesar Rp. 187.843.145.762 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dan Alokasi Dana Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 67.981.196.181 (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
(2)Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menggunakan sesuai dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

ARAH PENGGUNAAN

Pasal 5

Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diatas dipergunakan untuk membayar kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sekretariat DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rumah Sakit Khusus Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Biro Umum, RSUD Haulussy Ambon, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD dr. Ishak Umarella, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, UPTD Laboratorium Pengujian dan Peralatan, UPTD SPP Provinsi Maluku, Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka, Panti Sosial Asuhan Anak Huke Ina, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kehutanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balai Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes, Dinas Lingkungan Hidup, dan Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 6

Alokasi anggaran untuk menunjang pembayaran kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019.

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pembayaran dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan besaran nilai pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 7 Januari 2019 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, ttd SAID ASSAGAFF Diundangkan di Ambon pada tanggal 7 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, ttd HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 1.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…