DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; Menimbang GUBERNUR MALUKU, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PERATURANGUBERNUR MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2022 GUBERNUR MALUKU

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 11

TPPberdasarkan pertimbangan obyektiflainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf e diberikan kepada:

a.pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
b.guru ASNdaerah;
c.pejabat pengelolabarang milik daerah;
d.penerima honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
e.jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 9

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Pramu Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, dan UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat, diberikan TPPberdasarkan kondisi kerja sebesar 200/0(dua puluh persen) dari basic TPP.

Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Kantor Penghubung yang bertempat di Ibukota Negara Republik Indonesia diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.

Pasal 7

(1)Pegawai ASN pada Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diberikan TPPberdasarkan kondisi kerja.
(2)Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebesar 10%(sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 6

(1)Tim Pelaksana TPP ASNdiberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
(2)Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. c.Biro Organisasi;
4. d.Badan Kepegawaian Daerah;
5. e.Biro Hukum;
6. f.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
7. g.Inspektorat Daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP ASN dibantu oleh Sekretariat Tim.
(4)Tim Pelaksana TPP ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. BABIII PERHITUNGANTPP

Pasal 17

(1)Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3)dihitung berdasarkan parameter sebagaiberikut:
1. a.kelas jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal Daerah;
3. c.indeks kemahalan konstruksi; dan
4. d.indeks penyelenggaraanPemerintah Daerah.
(2)Basic TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:

Pasal 16

Jasa pelayanan kesehatan bagi ASNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi pelayanan pasien ke fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 15

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

a.penanggungjawab pengelolakeuangan;
b.pengadaan barang/ jasa;
c.perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
d.tim anggaran pemerintah daerah; dan
f.penerima honorarium evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaterr/kota dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaterr/kota.

Pasal 14

Pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kriteria Guru ASN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

a.tunjangan profesi guru ASNdaerah;
b.dana tambahan penghasilan guru ASNdaerah; dan
c.tunjangan khusus guru ASN daerah khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pasal 12

(1)Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
(2)Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pad a triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(1)Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)huruf a dilakukan berdasarkan:
1. a.pelaksanaan tugas; dan/ atau
2. b.penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASNyang dipimpinannya.
(2)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.uraian tugas jabatan;
2. b.indikator kinerja utama;
3. c.perjanjian kinerja; atau
4. d.indikator kinerja individu. BABIV PENILAIANPEMBERIANTPP Umum Pasal 20
(1)Penilaian pemberian TPPberdasarkan :
1. a.produktivitas kerja;dan
2. b.disiplin kerja.
(2)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.
(3)Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…