DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 3. 4. 5. 6.

7.Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Berita Negam Republik Indonesian Tahun 2022 Natar 972): B. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor 9090-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparntur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah Dacrah, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANO TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Maluku. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi maluku. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kePegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan. 11.Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. 12.Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 3. 4. 5. —e
13.Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
14.Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau Inovasi.
15.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbagan Obiektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanntkan oleh peraturan perundang-undangan.
16.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk Jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, T

BAB II

PEMBERIAN TPP

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN diberikan TPP.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan: beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya.pap gp

Pasal 3

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
(2)Besaran persentase TPP berdasarkan Beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
(3)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan. .
(2)Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP. |
(3)TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Daglan Keempat TIP Berdasarkan Kondial Kerja

Pasal 8

(1 TYY berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimakan dalam Pnsal 2 ayat (2 huruf « diberikan kepada Pegawai A93N yang melaksanakan tugas dan tanggunginwab memiliki mraiko kesehatan.

(2)TPP bendararkan kondisi kerja sebagaimana dimakaud pada ayat (1) thberikan kepada tenaga kesehatan yang berkaitan langaung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/ radiasi, dan bahan radioaktif.
(3)Besaran TPP berinsarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi : @. Dokter, Dokter Gigi dan Perawat, dan
1. b.Tenaga Kesehatan lainnya.
(4)Kriteria tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
(6)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (S) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Tim Pelaksana TPP ASN diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
(2)Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Hukum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan
1. g.Inspektorat Daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP ASN dibantu oleh Sekretariat Tim.
(4)Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. »p app

Pasal 7

(1)Pegawai ASN pada Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
(2)Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
(3)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Pramu Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, dan UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat, diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
(2)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Dagtan Kelima TP Derdasarkan Kelangkaan Prnfesi

Pasal 9

TIP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepnda Pegawai ABN dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Dacrah.

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada: pemungut pajak daerah, guru ASN dacrah: pejabat pengelola barang milik daerah: dan penerima honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, pg» Pasal 11

(1)Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
(2)Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 12

Kriteria Guru ASN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: tunjangan profesi guru ASN daerah, belanja tambahan penghasilan guru ASN daerah, dan tunjangan khusus guru ASN daerah khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik. (mencakup a, b, dan c) ap

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…