DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, 1, 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869): 5, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): YA Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648):
8.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103): MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 324) diubah sebagai berikut: Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A yang tetap menjadi bagian dari Bagian Kedua, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1.

Pasal 3A

(1)Ketentuan mengenai beban kerja normal minimal jam per bulan atau batas waktu normal minimal jam per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan untuk bulan tertentu dalam tahun berjalan.
(2)Bulan tertentu dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah bulan dengan jumlah hari kerja kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja.

2.Di antara BAB V dan BAB VI disispkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA PEMBAYARAN 3 Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A yang merupakan bagian dari BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

1. Pembayaran TPP dianggarkan dalam setiap Tahun Anggaran untuk keperluan pembayaran setiap bulan, termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, dan tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

2.TPP dibayarkan setiap bulan berjalan, paling lambat pada tanggal 15 belas) bulan berikutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja Pegawai. lima
4.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diberikan 1 (satu) tahun setelah di terbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, kecuali Pegawai ASN yang dilantik dalam jabatan Struktural berhak mendapatkan TPP terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan pelantikan 1 (satu) bulan kalender.
(2)TPP bagi PPPK diberikan 1 (satu) tahun setelah di terbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

5.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Pegawai ASN yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 5096 (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, dan tidak wajib menginput produktivitas kerja, dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjalani hari kerja sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berjalan.
(2)Pegawai ASN yang sakit terus menerus selama 14 (empat belas) hari kerja atau cuti sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 5096 (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan, dan tidak wajib menginput produktivitas kerja.
(3)Selama menjalankan Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting Lainnya, Pegawai ASN tidak diberikan TPP, kecuali bagi Pegawai ASN yang menjalani hari kerja sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berjalan.

6.Ketentuan dalam Lampiran II diubah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. bagaiman Pasal Il Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Povinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 6 Januari 2025 "Oo be HAN IR MALUKU, T..-.. fa "Te ALuUX ALI IE Diundangkan di Ambon pada tanggal 6 Januari 2025 SEKREZGRIS SERAH PROVINSI MALUKU tKel 3:Pn jera "at ? Pa Ana #5221 SABI Lu DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2025 NOMOR 368. BESARAN TPP ASN LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2025 I. Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi ALOKASI TPP ALOKASI TPP PRESTASI ALOKASI TPP KONDISI ALOKASI TPP JABATAN KELAS BASIC TPP BEBAN KERJA KERJA (6,896 KELANGKAAN BESARAN TPP / (6,846-5096) KERJA PROFESI 0S5) (0906-5094) -2200) Sekda 16 20,644,903 Rp 8,257,961 Rp 8,546,990 Rp 2,477,388 Rp 11,354,697 Rp 30,637,036 Inspektur Rp 5,575,434 Rp 6,788,911 Rp 1,967,800 Rp - Rp 14,332, 145 Tim Pelaksana TPP Rp 4,427,551 Rp 6,788,911 Rp 1,967,800 Rp 13,184,262 Asisten Sekda Sekretaris DPRD 15 Kepala Dinas Rp Rp Rp - Rp Rp 16,398,335 4,427,551 6,788,911 11,216,461 Kepala Badan Kepala Satpol PP Kepala Badan Pendapatan Daerah Rp 4,427,551 Rp Rp Rp 4,427,551 Tim Pelaksana TPP Rp 3,370,629 Rp 5,168,298 Rp 1,498,057 Rp 10,036,984 Staff Ahli Gubernur 14 12,483,811 Kepala Biro Rp 3,370,629 Rp 5,168,298 Rp - Rp - Rp 8,538,927 Direktur RSUD dr. M. Haulussy 1 2 3 4 6 7 9 JABATAN KELAS BASIC TPP BEBAN KERJA KERJA PRESTASI ALOKASI TP ALOKASI TP KONDISI ALOKASI TP ALOKASI TP (6,84Y0-5074) -2290) PROFESI (5590) KERJA (6,80 KELANGKAAN (026-5025) Wakil Dir RSUD dr. M. Haulussy JF Guru Utama (non sertifikasi) Rp 1,149,567 Rp - Rp - rp -Rp 1,149,567 JF Guru U:tama (sertifikasi) Rp 766,378 Rp - Rp - Rp - Rp 766,378 JF Dokter Ahli Madya Rp 2,418,931 Rp 3,709,027 Rp 1,881,391 Rp -Rp 8,009,349 Tim Sekretariat TPP Rp 2,418,931 Rp 3,709,027 Rp 1,523,031 Rp - Rp 7,650,989 Sekretaris BPKAD Rp 2,418,931 Rp 3,709,027 Rp 609,212 Rp -Rp 6,737,170 Irban Kabag Setda Kepala Cabang Dinas Direktur RSKD JF Ahli Madya (penyetaraan) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Rp 2,418,931 Rp Rp - IRp - Rp 2,418,931 Perawat Madya Rp 1,870,136 Rp 2,867,542 Rp 1,454,550 Rp Rp 6,192,228 Tim Sekretariat TPP Rp 1,870,136 Rp 2,867,542 Rp 1,177,493 Rp - Rp 5,915,171 Tenaga Kesehatan lalinnya Rp 1,870,136 Rp 2,867,542 Rp 969,700 Rp -Rp 5,707,378 ASN Bappeda, BPKAD Rp 1,870,136 Rp 2,867,542 Rp 470,997 Rp -Rp 5,208,675 Kabag Setda DPRD Kepala UTPD Kabid pada Dinas/Badan/RSUD JF Ahli Madya (penyetaraan) Jabfung Ahli Madya ASN Badan Pendapatan Daerah Rp 1,870,136 Rp - Rp - Rp -Rp 1,870,136 JF Guru Madya (non Rp 710,652 Rp Rp -Rp 0 Rp 710,652 JF Guru Madya (sertifikasi) Rp 473,768 Rp Rp - Rp - Rp 473,768 Direktur RSUD dr. Ishak Umarela Rp 3,025,175 Rp 4,638,602 Rp Rp Rp 7,663,778 13 11,204,353 JF Widyaiswara Utama Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 12 8,959,003 Sekretaris Dinas/RBadan Rp 2,418,931 Rp 3,709,027 Rp Rp Rp 6,127,958 Sekretaris RSUD dr. M. Haulussy 11 6,926,429 Sek RSUD dr. Ishak Umarela Rp 1,870,136 Rp 2,867,542 Rp Rp Rp 4,737,678 ALOKASI TPP ALOKASI TPP ALOKASI TPP KONDISI ALOKASI TPP JABATAN KELAS BASIC TPP PRESTASI BEBAN KERJA KERJA KERJA (6,820 KELANGKAAN BULAN (6,849c-5090) -2290) PROFESI (5579) (026-5096) JF Dokter Ahli Muda 10 6,024,930 Rp 1,626,731 Rp 2,494,321 Rp 1,265,235 Rp Rp 5,386,287 JF Dokter Ahli Pertama Rp 1,415,075 Rp 2,169,781 Rp 1,100,614 Rp Rp 4,685,469JF Perawat Muda Tim Sekretariat TPP Rp 1,415,075 2,169,781 Rp 890,973 Rp 4,475,828Rp Tenaga Kesehatan lainnya Rp 1,415,075 Rp 2,169,781 Rp 733,742 Rp Rp 4,318,598 ASN Bappeda, BPKAD Rp 1,415,075 Rp 2,169,781 Rp 356,389 Rp Rp 3,941,245 Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau III Seram Utara, 9 5,241,017 Kasubag, Kepala Seksi (memiliki jabatan pelaksana kelas 7), 1,415,075 2,169,781 3,584,856 Jabfung Ahli Muda JF Ahli Muda (penyetaraan) ASN Badan Pendapatan Daerah Rp 1,415,075 Rp - Rp - Rp - Rp 1,415,075 JF Guru Muda (nan sertifikasi) Rp 537,728 Rp -Rp - Rp -Rp 537,728 JF Guru Muda (sertifikasi) Rp 358,486 Rp - Rp -Rp Rp 358,486 JF Perawat Pertama Rp 1,137,351 Rp 1,743,938 Rp 884,606 Rp Rp 3,765,896JF Perawat Penyelia Tim Sekretariat TPP Rp 1,137,351 Rp 1,743,938 Rp 716,110 Rp Rp 3,597,399 Tenaga Kesehatan lainnya Rp 1,137,351 Rp 1,743,938 589,738 Rp -Rp 3,471,027 ASN Bappeda, BPKAD Rp 1,137,351 Rp 1,743,938 Rp 286,444 Rp -Rp 3,167,733 Kasubag/ Kepala Seksi (Memiliki 8 4,212,411 Jabatan Pelaksana Kelas 6), JF Ahli Muda (Penyetaraan) Rp - Rp Jabfung Ahli Pertama Rp 1,137,351 Rp 1,743,938 Rp 2,881,289 Jabfung Penyelia Kelas Jabatan Fungsional Ahli terendah Rp Rp Rp - Rp - Rp ALOKASI TP ALOKASI TP KONDISI ALOKASI TP ALOKASI TP JABATAN KELAS BASIC TPP BEBAN KERJA KERJA (6,86 KELANGKAAN PRESTASI (6,8426-5024) -2204) PROFESI (5596) KERJA (045-5070) JF Pustakawan Pertama pada Satuan Rp 1,137,351 Rp 589,738 Rp Rp Rp 1,727,009Pendidi ASN Badan Pendapatan Daerah Rp 1,137,351 Rp Rp - IRp - Rp 1,137,351 JF Guru Pertama (Non Sertifikasi) Rp 8 4,212,411 Rp 432,193 - Rp - IRp -Rp 432.193 JF Guru Pertama (Sertifikasi) Rp 288,129 Rp - Rp Rp -1 Rp 288,129 PPPK (Kelas Jabatan 8) Rp 432,193 Rp - Rp - Rp - Rp 432,193 JF. Perawat pelaksana lanjutan Rp 1,002,798 Rp 1,537,624 Rp 779,954 Rp - Rp 3,320,376 Tenaga Kesehatan lalinnya Rp 1,002,798 Rp 1,537,624 Rp 519,969 Rp - Rp 3,060,391 ASN Bappeda, BPKAD Rp 1,002,798 1IRp 1,537,624 Rp 252,557 Rp - Rp 2,792,978 Analis, Bendahara, Fasilitator, Penyusun, Koordinator, Kurator, Pemeriksa, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Penguji, Penilai, Penyuluh, Perancang, Penata (Penelaah Teknis Kebijakan, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, Fasilitator Keprotokolan, Penata Acara, Pengamat Operasi dan Pemsliharaan Sumber Daya Air atau Jabatan Lainnya yang tercantum dalam Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana Tahun 2025). Jabfung Terampil Pelaksana Lanjutan. ASN Badan Pendapatan Daerah Rp 1,002,798 Rp - Rp - Rp -1 Rp 1,002,798 Pemerintahan, Pranta Kewilayahan, Penata Layanan Operasional, Penata Kelola Sistem 3,714,067 Rp 1,537,624 Rp Rp RpRp 1,002,798 2,540,42 7 dan Teknologi Informasi, Penata Rp 1,002,798 Rp 519,969 Rp Rp Rp 1,522,767 JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan pada Satuan Pendidikan ALOKASI TP ALOKASI TP KONDISI ALOKASI TP ALOKASI TP JABATAN KELAS BASIC TP BEBAN KERJA KERJA BULAN KERJA PRESTASI (6,846 KELANGKAAN BESARAN TPP (6,8496-50760) -2270) PROFESI (5570) (025-5016) JF. Perawat pelaksana Rp 871,420 Rp 1,336,177 Rp 677,771 Rp - Rp 2,885,368 Tenaga Kesehatan lainnya Rp 871,420 Rp 1,336,177 Rp 451,847 Rp -1 Rp 2,659,414 ASN Bappeda, BPKAD Rp 871,420 Rp 1,336,177 Rp 219,469 Rp - Rp 2,427,066 Ajudan, Operator, Pengelola, Pengolah, Petugas Protokoler, Sekretaris, Teknisi, Verifikator (Pengolah Data dan Infarmasi, Dokumentalis Hukum, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola Layanan Pengadaan, Pengelola Keprotokolan, Registrar, Operator Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana Tahun 2025). Jabfung Pelaksana, Jabfung Terampil Kelas Jabatan Fiingsinnal Terampil Tertentu terendah ASN Badan Pendapatan Daerah Rp 871,420 Rp - Rp - Rp -Rp 871,420 PPPK (Kelas Jabatan 6) Rp 331,140 Rp -Rp - Rp -Rp 331,140 Laboratorium, Pengelola Layanan Kesehatan atau Jabatan Lainnya yang tercantum dalam 3,227,481 Rp 871,420 Rp 1,336,177 Rp Rp Rp 2,207,597 Satuan Pendidikan 871420/Rp Rp Rp -Rp 1,323,267 JF Pustakawan Pelaksana, Pelaksana pada Rp 451,847 JF Perawt Pelaksana pemula Rp 726,738 Rp 1,114,331 Rp 565,240 Rp - Rp 2,406,309 2,691,621 ASN Bapeda, BPKAD Rp 726,738 Rp 1,114,331 Rp 183,030 Rp - Rp 2,024,099 JABATAN KELAS BASIC TPP ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,8496-5094) ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (002-5016) KERJA ALOKASI TPP KONDISI 63x mn ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (5518 BULAN Penagih, Juru Survey, Pengadministrasi, Operator, Pemandu, Pemelihara, Pengemudi VIP, Petugas, Pranata Jamuan, Pranata TI Komputer, Komandan Petugas Keamanan (Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional, Operator Alat Berat, Pemelihara Tumbuhan, Penata Pameran atau abatan Lainnya yang tercantum dalam Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana Tahun 2025). Jabfung Pelaksana Pemula, Jabfung Terampil Kelas Jabatan Fungsional Terampil Tertentu terendah Pelaksana pada satuan Pendidikan Rp Rp 376,827 Rp ASN Badan Pendapatan Daerah Rp -Rp - Rp - Rp PPPK (Kelas Jabatan 5) Rp -tRp -Rp 2,691,621 Rp 726,738 Rp 1,114,331 80 Rp 80 1841068 726,738 1,103,564 726,738 726,738 276,160 276,160 Pengemudi Ambulan 1,595,263 Rp Rp 5 638,105 1,363,949 ASN Bappeda, BPKAD, Inspektorat Rp Rp 659,047 Rp 89,630 Rp Rp Petugas Keamanan, Pengemudi, Penjaga Asrama, Binatu Rumah Sakit, Pemulasara Jenazah (Operator Layanan Operasional, Operator Layanan Kesehatan) ASN Badan Pendapatan Daerah Rp - Rp 3 1,318,093 659,047 1,407,724 RP 659,047 1318,099 80 659,047 890 & elelalala 80 3 659,047 Pramu Kebersihan (Operator Layanan Operasional) pada RSUD,RSKD, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat 1 Rp Kesehatan dan UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat 862,304 431,152 80 431,152 172,461 Hj 80 1,034,765 Tej 5 Rp Rp Rp725$ Rp4 Rp " Rp Rp ALOKASI TPP ALOKASI TPP ALOKASI TPP KONDISI ALOKASI TPP JABATAN KELAS BASIC TPP BEBAN KERJA PRESTASI KERJA (6,8?2 KELANGKAAN BESARAN TPP KERJA BULAN (6,841x-5001) (022-5004) 2220) PROFESI (5590) Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, Pramu Taman (Operator Layanan Operasional) pada Rp 431,152 Rp 431,152 Rp 58,637 Rp Rp 920,941 Bappeda 1 862,304 Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, Pramu Rp 431,152 |Rp 431,152 Rp RpTaman (Operator Layanan Operasional) Rp Il. Total Besaran Anaggaran TPP T.A. 2025 4 Kriteria TPP Besaran Anggaran Pertimbangan Objektif Lainnya Besaran Anggaran Total Besaran Anggaran TPPT.A. Belanja Insentif ASN atas Beban Kerja Rp 81,791,057,911.40 Rp 10,667,468,253 Rp 86 Pemungutan Pajak Daerah Prestasi Kerja Rp 125,316,973,437.60 Belanja Tunjangan Profesi Guru Rp 207,934,936,000 Kondisi Kerja Rp 10,531,381,694 Belanja Tunjangan Khusus Guru Rp 14,105,892.000 Empat Ratus Lina PuluhEmpat Millar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Kelangkaan Profesi Rp 169,567,064 Relanja Tambahan Penghasilan Rp 4,344,250,000 ima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Gura Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah Total Besaran 4 (empat) Kriteria TPP Rp 217,808,980,107 Total POL Rp 237,052,546,253 2025 39E BN MALUKU Pam ata at ka ALI IE Ti Luk be

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…