DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5.Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom;
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
7.Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
8.Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku;
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku;
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah;
12.Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
13.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
14.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16.Kelompok Jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya;
17.Anggaran adalah Suatu rencana yang disusun secara sistematis;
18.Pembinaan APBD adalah Pemerintah Provinsi melakukan pembinaa kepada pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan atau menyusun APBD kabupaten kota;
19.Evaluasi APBD adalah Pemerintah Provinsi mengevaluasi APBD Pemerintah kabupaten kota;
20.Verifikasi adalah Tindakan untuk mengkaji, menginspeksi, menguji, mengecek, memeriksa atau mengadakan dan mendokumentasikan item dengan persyaratan khusus;
21.Sistem Informasi Keuangan adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasi serta mengolah data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban perda;
22.Manajemen Keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dankewajiban daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah;
23.Anggaran Kas adalah anggaran yang merinci taksiran penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat memelihara likuiditas;
24.SP2D Belanja Langsung Rutin adalah sebagai dasar pembayaran yang sah untuk membiayai belanja barang dan jasa dan kegiatan rutin lainnya pada bank yang ditunjuk;
25.SP2D Belanja Modal adalah sebagai dasar pembayaraan yang sah untuk membiayai belanja modal pengadaan alat-alat kantor maupun infrastruktur lainnya pada bank yang ditunjuk;
26.SP2D Belanja Tidal Langsung adalah sebagai dasar pembayaran yang sah untuk membiayai Belanja Pegawai, bunga, Hibah, Bansos dan sebagainya pada bank yang ditunjuk;
27.Laporan Kas adalah laporan keuangan berisikan pengaruh kas dari kegiatan/transaksi;
28.Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
29.Pengadaan adalah proses kegiatan untuk peenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang dan/atau jasa dibawah kontrak dan/atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan/bisnis;
30.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan (dalam hal ini Barang Milik Daerah) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
31.Pemanfaatan adalah pendayagunaan (dalam hal ini Barang Milik Daerah) yang tidak digunakan (oleh Pengelola Barang/Sekda atau pengguna barang/Kepala SKPD) untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi (dalam hal ini Barang Milik Daerah) dengan tidak mengubah status kepemilikan;
32.Pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan melaksanakan proses mengamankan fasilitas (dalam hal ini Barang Milik Daerah) termasuk diantaranya Tanah dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan lain-lain atau untuk memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yag dapat diterima dengan melaksanakan penyesuaian yang diperlukan agar tercapai suatu keadaan operasi/kinerja yang produktif dan sesuai dengan yang direncanakan;
33.Penghapusan adalah tindakan menghilangkan/menghapus (dalam hal ini Barang Milik Daerah) dari daftar Barang Inventaris dengan menerbitkan Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk Membebaskan pengelola Barang (Sekda), Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang (Kepala SKPD/UPTD) dari tanggungjawab administrasi dan fisik atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penugasannya;
34.Pemidahtanganan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk melepaskan secara keseluruhan atau sebagian Barang Milik Daerah yang berada dalam penugasannya dikarenakan Barang Milik Daerah tersebut tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar, Hibah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari : 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD; dan 3) Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan.
4. d.Bidang Akuntansi, terdiri dari : 1) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah; 2) Sub Bidang Pertanggungjawaban APBD; dan 3) Sub Bidang Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah.
5. e.Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah, terdiri dari : 1) Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah; 2) Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah; dan 3) Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah.
6. f.Bidang Pengelola Aset Daerah, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan; 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan; dan 3) Sub Bidang Penghapusan dan Pemindatanganan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN, DAN SUB BIDANG

Pasal 3

(1)Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah Provinsi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menetapkan program kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. c.membina bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. d.mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai tugas dan tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. e.merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.merumuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan aset secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
8. h.merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi fungsi penunjang di bidang keuangan dan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dapat berjalan secara efektif;
9. i.memantau layanan administrasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
10. j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai wujud akuntabilitas kinerja; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. c.memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. f.menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur dan perencanaan diklat di lingkungan Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
7. g.menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, keuangan dan aset di lingkungan Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kepegawaian;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
10. j.menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai Rencana Operasional Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi, analisis jabatan ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
6. f.mengelola layanan administrasi kepegawaian dan tata kearsipan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan, informasi dan dokumentasi, humas dan protokol, administrasi perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, fasilitas kantor dan pemeliharaannya, keamanan, ketertiban serta kebersihan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. i.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai Rencana Operasional Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas dan tanggungjawab untuk menghasilkan usulan program yang sesuai dengan Rencana Strategis;
6. f.melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.melaksanakan pengusulan program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. i.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan serta mengelola penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai Rencana Operasional Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.mengelola penatausahaan aset di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugaas;
7. g.mengelola data keuangan dan aset secara manual maupun elektronik di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, untuk dijadikan bahan dalam penyusunan anggaran dan aset;
8. h.menyusun laporan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peyusunan anggaran, pembinaan dan evaluasi APBD serta evaluasi dan verifikasi bantuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Perencanaan Anggaran sesuai Program Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perencanaan Anggaran sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
3. c.memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Perencanaan Anggaran sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perencanaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas;
5. e.mengkoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan, penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD, perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja daerah, dan perencanaan anggaran pembiayaan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
6. f.merumuskan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
7. g.menyelenggarakan penyediaan anggaran, evaluasi APBD Kabupaten/Kota (khusus untuk perangkat daerah provinsi) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sebagai bentuk pengawasan anggaran agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
8. h.merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Bidang Perencanaan Anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
9. i.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
10. j.menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 9

(1)Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai Rencana Operasional Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.memproses RKA/DPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. g.mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
9. i.membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD pada Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi APBD sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD sesuai Rencana Operasional Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
4. d.memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. e.menyusun daftar inventarisasi masalah rancangan Peraturan Daerah pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota bersama TIM APBD sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. g.memproses hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku, serta mengevaluasi hasil tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
9. i.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…