DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 101 Tahun 2021

Nomor: 101
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian, dan jabatan perangkat daerah, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1617);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103); MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Maluku.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
6.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Maluku.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Maluku.
8.Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.
10.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI MALUKU
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan Daerah provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
5. e.pembinaan unit pelaksana teknis badan;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan administrasi badan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Program Daerah; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Data dan Informasi.
4. d.Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, terdiri atas :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Manusia dan Masyarakat I;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Manusia dan Masyarakat II; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan Manusia dan Masyarakat III.
5. e.Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ekonomi dan Sumber Daya Alam I;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ekonomi dan Sumber Daya Alam II; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ekonomi dan Sumber Daya Alam III.
6. f.Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
7. g.Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian Sosial dan Pemerintahan;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penelitian Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan.
8. h.Unit Pelaksana Teknis Badan.
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di keuangan dan aset;
5. e.pembinaan unit pelaksana teknis badan;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan.
4. d.Bidang Akuntansi, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
  2. 2.Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pertanggungjawaban APBD.
5. e.Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Modal dan Laporan Kas Daerah;
  2. 2.Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah.
6. f.Bidang Pengelola Aset Daerah, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan;
  2. 2.Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemanfaatan dan Pemeliharaan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Badan.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Badan Pendapatan Daerahbertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan Daerah Provinsi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di pendapatan;
5. e.pembinaan unit pelaksana teknis badan;
6. f.pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. g.pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bidang Pajak Daerah, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pengendalian dan Operasional;
  2. 2.Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya.
4. d.Bidang Retribusi, terdiri atas :
  1. 1.Sub BidangPenatausahaan Penerimaan Retribusi;
  2. 2.Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi dan Pelaporan.
5. e.Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas :
  1. 1.Sub BidangPendapatan Lain-Lain;
  2. 2.Sub BidangDana Perimbangan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan.
6. f.Unit Pelaksana Teknis Badan.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…